Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief oleh Presiden Joko Widodo mendapat respon negatif. Sebab, HM Prasetyo berasal dari partai politik pendukungnya, yakni politisi Partai Nasional Demokrat ( Nasdem). Publik melihat penunjukan Jaksa Agung dari partai politik berpotensi menjadikan hukum di Indonesia rawan tunggangan kepentingan politik. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat tindakan Jokowi sebagai kesalahan fatal dan mimpi buruk penegakan hukum di awal kepemimpinannya.
Jaksa Agung sejatinya adalah jaksa negara, yang kehadirannya murni untuk menegakkan hukum. Sehingga kehadirannya benar-benar menjadi palang pintu negara dalam bidang penuntutan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Kejaksaan (UU No 16/2004), bahwa kejaksaan merdeka dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Artinya jaksa harus bebas dari intervensi dan kontaminasi pihak manapun, termasuk kepentingan politik. Orientasi jaksa hanyalah mengabdi untuk kepentingan hukum, keadilan, demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Politik dan hukum adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya menjadi kausalitas penting dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi menjadi bumerang bila hukum menjadi alat dan subordinasi politik pihak penguasa.
Politik hukum sendiri atau politiee krecht merujuk kepada hukum tata negara yang bermakna kebijakan hukum. Dalam bahasa Abdul Hakim Garuda Nusantara politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan sebuah negara. Artinya politik hukum berdimensi ius constitutum dan ius constituendum. Mahfud MD menyebutnya sebagai kebijaksanaan hukum yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional. Artinya politik hukum hadir untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Walaupun secara das sollen lahirnya hukum tak bisa dielakkan dari politik, sebab negara sendiri lahir dari sebuah keputusan politik. Akan tetapi menjadi masalah besar bila hukum yang lahir dari proses politik kemudian menjadi “kuda tunggangan” politik penguasa.
Hadirnya Jaksa sebagai penegak hukum adalah salah satu wujud dari politik hukum itu sendiri, sebab negara berpandangan kehadiran penuntut adalah sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum. Artinya politik hukum bergerak pada koridor yang benar, berbeda halnya dengan hukum politik. Dalam hukum politik, hukum menjadi tunggangan politik dari penguasa. Kaum deterministik mengatakannya hukum sebagai alat kekuasaan, dan inilah yang mencemaskan sebagian publik terhadap Jaksa Agung baru yang berasal dari politisi. Seperti ungkapan Ketua KPK Abraham Samad, orang yang berlatar belakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan.
Kita masih bisa menilik sejarah bangsa ini, bagaimana hukum politik telah dijalankan pada era demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru. Hukum dan perangkatnya tercabik-cabik oleh kepentingan politik, dan hingga kini denyutnya masih dirasakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga lahir ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap penegakkan hukum, seperti “hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”. Bahkan hukum dengan institusinya telah dijadikan alat pembungkam lawan-lawan politik penguasa. Ronald Katz menyebutnya law without law, ada hukum tapi tak berguna.
Menjadikan hukum dan insitusi hukum sebagai alat penguasa adalah langkah mundur bangsa ini. Apalagi era reformasi lahir karena melihat hukum telah dijadikan alat politik oleh pemegang kekuasaan saat itu. Bahkan lahirnya KPK sebagai bentuk tidak maksimalnya institusi penegakkan hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian dalam menegakkan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi. Seiring perjalanan bangsa ini, institusi hukum tersebut telah melakukan rangkaian perubahan yang signifikan. Lembaga penegak hukum mulai berbenah dan bergerak ke arah perbaikan, walau masih ditemukan oknum-oknum penegak hukum yang mencemarkan serta mereduksi makna mulia lembaga hukum itu sendiri.
Menjadi penting bagi kita untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak membawa bangsa ini mundur ke belakang dalam penegakan hukum. Apa yang pernah dikatakan Soekarno tentang hukum sebagai panglima harus benar-benar diwujudkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menjadikan hukum sebagai alat politik dan kekuasaan hanya akan melahirkan penindasan dan membangunkan perlawanan rakyat. Sebab kekuasaan sering dipandang sesuatu yang absolut, sehingga sedemikian absolutnya berpotensi untuk melakukan pelanggaran apa saja, termasuk menggunakan hukum sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Dengan dilantiknya Jaksa Agung dari partai politik, kita hanya berharap ke depan lembaga kejaksaan tidak menjadi alat politik penguasa. Sehingga muncul anggapan tidak independennya Kejaksaan Agung. Kemudian berujung melihat kasus dengan kacamata like and dislike, kubu penguasa dan kubu oposisi. Bila dalam praktiknya nanti kejaksaan menjadikan dirinya sebagai alat politik penguasa, alamat ini adalah indikasi “hukum politik” telah menjadi panglima dan ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Kita berharap Jaksa Agung yang baru bisa bersikap sebagai Independence Aloofness, yaitu Jaksa Agung yang bisa menjaga jarak dari segala kepentingan. Sehingga kegalauan dan ketakutan publik terhadap Jaksa Agung yang baru tidak terbukti. Dan Kejaksaan Agung di bawah Jaksa Agung yang baru akan menjadi garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia.***
Suhardi
Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam UIN Suska Riau
Jaksa Agung sejatinya adalah jaksa negara, yang kehadirannya murni untuk menegakkan hukum. Sehingga kehadirannya benar-benar menjadi palang pintu negara dalam bidang penuntutan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Kejaksaan (UU No 16/2004), bahwa kejaksaan merdeka dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Artinya jaksa harus bebas dari intervensi dan kontaminasi pihak manapun, termasuk kepentingan politik. Orientasi jaksa hanyalah mengabdi untuk kepentingan hukum, keadilan, demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Politik dan hukum adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya menjadi kausalitas penting dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi menjadi bumerang bila hukum menjadi alat dan subordinasi politik pihak penguasa.
Politik hukum sendiri atau politiee krecht merujuk kepada hukum tata negara yang bermakna kebijakan hukum. Dalam bahasa Abdul Hakim Garuda Nusantara politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan sebuah negara. Artinya politik hukum berdimensi ius constitutum dan ius constituendum. Mahfud MD menyebutnya sebagai kebijaksanaan hukum yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional. Artinya politik hukum hadir untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Walaupun secara das sollen lahirnya hukum tak bisa dielakkan dari politik, sebab negara sendiri lahir dari sebuah keputusan politik. Akan tetapi menjadi masalah besar bila hukum yang lahir dari proses politik kemudian menjadi “kuda tunggangan” politik penguasa.
Hadirnya Jaksa sebagai penegak hukum adalah salah satu wujud dari politik hukum itu sendiri, sebab negara berpandangan kehadiran penuntut adalah sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum. Artinya politik hukum bergerak pada koridor yang benar, berbeda halnya dengan hukum politik. Dalam hukum politik, hukum menjadi tunggangan politik dari penguasa. Kaum deterministik mengatakannya hukum sebagai alat kekuasaan, dan inilah yang mencemaskan sebagian publik terhadap Jaksa Agung baru yang berasal dari politisi. Seperti ungkapan Ketua KPK Abraham Samad, orang yang berlatar belakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan.
Kita masih bisa menilik sejarah bangsa ini, bagaimana hukum politik telah dijalankan pada era demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru. Hukum dan perangkatnya tercabik-cabik oleh kepentingan politik, dan hingga kini denyutnya masih dirasakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga lahir ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap penegakkan hukum, seperti “hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”. Bahkan hukum dengan institusinya telah dijadikan alat pembungkam lawan-lawan politik penguasa. Ronald Katz menyebutnya law without law, ada hukum tapi tak berguna.
Menjadikan hukum dan insitusi hukum sebagai alat penguasa adalah langkah mundur bangsa ini. Apalagi era reformasi lahir karena melihat hukum telah dijadikan alat politik oleh pemegang kekuasaan saat itu. Bahkan lahirnya KPK sebagai bentuk tidak maksimalnya institusi penegakkan hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian dalam menegakkan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi. Seiring perjalanan bangsa ini, institusi hukum tersebut telah melakukan rangkaian perubahan yang signifikan. Lembaga penegak hukum mulai berbenah dan bergerak ke arah perbaikan, walau masih ditemukan oknum-oknum penegak hukum yang mencemarkan serta mereduksi makna mulia lembaga hukum itu sendiri.
Menjadi penting bagi kita untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak membawa bangsa ini mundur ke belakang dalam penegakan hukum. Apa yang pernah dikatakan Soekarno tentang hukum sebagai panglima harus benar-benar diwujudkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menjadikan hukum sebagai alat politik dan kekuasaan hanya akan melahirkan penindasan dan membangunkan perlawanan rakyat. Sebab kekuasaan sering dipandang sesuatu yang absolut, sehingga sedemikian absolutnya berpotensi untuk melakukan pelanggaran apa saja, termasuk menggunakan hukum sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Dengan dilantiknya Jaksa Agung dari partai politik, kita hanya berharap ke depan lembaga kejaksaan tidak menjadi alat politik penguasa. Sehingga muncul anggapan tidak independennya Kejaksaan Agung. Kemudian berujung melihat kasus dengan kacamata like and dislike, kubu penguasa dan kubu oposisi. Bila dalam praktiknya nanti kejaksaan menjadikan dirinya sebagai alat politik penguasa, alamat ini adalah indikasi “hukum politik” telah menjadi panglima dan ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Kita berharap Jaksa Agung yang baru bisa bersikap sebagai Independence Aloofness, yaitu Jaksa Agung yang bisa menjaga jarak dari segala kepentingan. Sehingga kegalauan dan ketakutan publik terhadap Jaksa Agung yang baru tidak terbukti. Dan Kejaksaan Agung di bawah Jaksa Agung yang baru akan menjadi garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia.***
Suhardi
Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

