Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SEBAGAI guru, disadari atau tidak, aktivitas menulis sesungguhnya sudah menjadi bagian keseharian. Menyiapkan perangkat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) seperti menyusun program tahunan (Prota), program semester (Prosem), Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) adalah sebagian kecil contoh kegiatan guru yang bersinggungan langsung dengan kreativitas menulis. Pada kurikulum 2006 (KTSP) bahkan guru juga menyusun silabus. Tidak ada guru yang tidak akan menulis karena guru memang wajib menyusun persiapan sebelum melakukan pembelajaran.
Dugaan adanya proses penyusunan perangkat pembelajaran yang tidak prosedural oleh sebagian guru, tidak dapat dibantah. Benar bahwa sebagian di antara guru ternyata ada yang sekadar meng-copy paste alias menjiplak saja perangkat yang sudah ada. Namun hasil ”kopas” tersebut tetap saja memerlukan editing atau revisi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Artinya, guru tetap saja harus dan melalui proses menulis dalam posisinya sebagai guru. Tetap diperlukan keterampilan menulis pada tingkat tertentu untuk bisa mengadopsi perangkat pembelajaran yang sudah jadi itu. Itu berarti seorang guru tidak akan bisa menghindar dari pekerjaan menulis.
Jika demikian, mengapa sering terdengar keluhan guru tentang sulitnya membuat karya tulis? Terutama ketika berhadapan dengan keharusan membuat karya tulis berkaitan dengan publikasi karya ilmiah, lebih banyak guru yang mengeluh ”tidak bisa” dari pada mengaku ”bisa”. Akibat perasaan kesulitan ini, banyak sekali guru yang memilih untuk tidak/ belum mengajukan kenaikan pangkatnya karena persyaratan menulis yang tidak mampu dipenuhi. Jawaban guru biasanya, menulis untuk membuat karya tulis tidaklah sama dengan menulis untuk kepentingan perencanaan PBM (Proses Belajar Mengajar).
Sebagaimana sudah diketahui bahwa untuk persyaratan kenaikan pangkat dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, selain unsur pendidikan dan pembelajaran, seorang guru juga wajib melakukan pengembangan diri dan profesi seperti diklat dan atau membuat karya tulis sebagai publikasi ilmiah. Dalam peraturan lama (PP 16/ 1994), seorang guru dengan golongan IV/a (pembina) yang akan mengajukan kenaikan pangkatnya ke golongan IV/b (pembina tingkat I) diwajibkan membuat karya tulis sebagai bentuk pengambangan profesi minimal dengan 12 (dua belas) poin angka kredit. Poin itu setara dengan tiga judul PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan atau enam judul karya tulis ilmiah populer yang dimuat di koran atau prestasi lain yang sejenis.
Apa yang terjadi selama ini? Tersebab persyaratan yang dianggap berat ini, ternyata begitu banyak guru yang tersangkut di golongan IV/ a tersebut. Artinya, guru tidak bisa naik pangkat lagi setelah tertahan di golongan ini. Begitu ramai, dalam waktu yang sangat lama, seorang guru tersangkut di golongan ini. Menurut catatan, ratusan ribu guru saat ini tertahan pangkatnya pada golongan IV/ a dalam waktu rata-rata lebih dari enam tahun. Setelah menikmati kenaikan pangkat tanpa karya tulis dari III/a ke IV/ a, terasa bagaimana pahitnya tertahan di golongan ini. Munculnya joki PAK (Penetapan Angka Kredit) palsu beberapa waktu lalu adalah karena para guru sudah merasa tidak mampu untuk membuat karya tulis. Banyak yang menempuh jalan keliru untuk mendapatkan kenaikan pangkat.
Akan lebih berat lagi tantangan ke depan karena peraturan yang mengatur kenaikan pangkat ini sudah diubah dengan kewajiban membuat karya tulis lebih dipercepat. Tidak lagi dari golongan IV/a seperti selama ini. Dengan berlakunya Permeneg PAN-RB Nomor 16/ 2009 kewajiban membuat karya tulis itu justru dipersyaratkan sejak golongan III/b dan seterusnya. Pada pasal 17 Permeneg PAN-RP dijelaskan bahwa bagi guru dengan golongan III/b (Penata Muda Tingkat I) yang akan mengajukan kenaikan pangkat ke III/c (penata) maka dipersyaratkan minimal empat angka kredit dari unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif plus tiga angka dari unsur pengembangan diri. Artinya, dari golongan ini guru sudah dituntut untuk membuat karya tulis ilmiah.
Peraturan itu hanya memberi dua ruang kepada guru. Pertama, akan membuat karya tulis/ karya inovatif untuk kenaikan pangkatnya atau kedua akan parkir di pangkat yang sama selamanya. Sungguh tidak kita inginkan, harus terhenti pada golongan ini saja. Jika dihitung masa kerja di golongan III/b artinya kita baru mengabdi dalam rentang waktu antara 3-5 tahun. Dan harus pula diingat bahwa perturan lain menanti jika tetap tidak bisa naik pangkat sampai batas tertentu: bisa diberhenti dari profesi guru.
Maka tidak ada pilihan bagi guru kecuali terus mengembangkan budaya literasi selain keseriusan mengelola pembelajaran di sekolah. Bersempena peringatan HUT PGRI ke-69 dan Hari Guru Nasional 2014, sejatinya profesionalitas pengelolaan pembelajaran wajib dilengkapi dengan kreativitas tulis-menulis. Sudah waktunya guru memaksakan diri untuk melakukannya. Bayangkan saja bahwa menulis itu wajib hukumnya bagi kita. Jika kewajiban menulis kita pahami sebagai kewajiban maka tentu saja kita akan berusaha sekuat ikhtiar kita. Semoga!***
M Rasyid Nur
Pendidik tugas di Kabupaten Karimun
Dugaan adanya proses penyusunan perangkat pembelajaran yang tidak prosedural oleh sebagian guru, tidak dapat dibantah. Benar bahwa sebagian di antara guru ternyata ada yang sekadar meng-copy paste alias menjiplak saja perangkat yang sudah ada. Namun hasil ”kopas” tersebut tetap saja memerlukan editing atau revisi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Artinya, guru tetap saja harus dan melalui proses menulis dalam posisinya sebagai guru. Tetap diperlukan keterampilan menulis pada tingkat tertentu untuk bisa mengadopsi perangkat pembelajaran yang sudah jadi itu. Itu berarti seorang guru tidak akan bisa menghindar dari pekerjaan menulis.
Jika demikian, mengapa sering terdengar keluhan guru tentang sulitnya membuat karya tulis? Terutama ketika berhadapan dengan keharusan membuat karya tulis berkaitan dengan publikasi karya ilmiah, lebih banyak guru yang mengeluh ”tidak bisa” dari pada mengaku ”bisa”. Akibat perasaan kesulitan ini, banyak sekali guru yang memilih untuk tidak/ belum mengajukan kenaikan pangkatnya karena persyaratan menulis yang tidak mampu dipenuhi. Jawaban guru biasanya, menulis untuk membuat karya tulis tidaklah sama dengan menulis untuk kepentingan perencanaan PBM (Proses Belajar Mengajar).
Sebagaimana sudah diketahui bahwa untuk persyaratan kenaikan pangkat dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, selain unsur pendidikan dan pembelajaran, seorang guru juga wajib melakukan pengembangan diri dan profesi seperti diklat dan atau membuat karya tulis sebagai publikasi ilmiah. Dalam peraturan lama (PP 16/ 1994), seorang guru dengan golongan IV/a (pembina) yang akan mengajukan kenaikan pangkatnya ke golongan IV/b (pembina tingkat I) diwajibkan membuat karya tulis sebagai bentuk pengambangan profesi minimal dengan 12 (dua belas) poin angka kredit. Poin itu setara dengan tiga judul PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan atau enam judul karya tulis ilmiah populer yang dimuat di koran atau prestasi lain yang sejenis.
Apa yang terjadi selama ini? Tersebab persyaratan yang dianggap berat ini, ternyata begitu banyak guru yang tersangkut di golongan IV/ a tersebut. Artinya, guru tidak bisa naik pangkat lagi setelah tertahan di golongan ini. Begitu ramai, dalam waktu yang sangat lama, seorang guru tersangkut di golongan ini. Menurut catatan, ratusan ribu guru saat ini tertahan pangkatnya pada golongan IV/ a dalam waktu rata-rata lebih dari enam tahun. Setelah menikmati kenaikan pangkat tanpa karya tulis dari III/a ke IV/ a, terasa bagaimana pahitnya tertahan di golongan ini. Munculnya joki PAK (Penetapan Angka Kredit) palsu beberapa waktu lalu adalah karena para guru sudah merasa tidak mampu untuk membuat karya tulis. Banyak yang menempuh jalan keliru untuk mendapatkan kenaikan pangkat.
Akan lebih berat lagi tantangan ke depan karena peraturan yang mengatur kenaikan pangkat ini sudah diubah dengan kewajiban membuat karya tulis lebih dipercepat. Tidak lagi dari golongan IV/a seperti selama ini. Dengan berlakunya Permeneg PAN-RB Nomor 16/ 2009 kewajiban membuat karya tulis itu justru dipersyaratkan sejak golongan III/b dan seterusnya. Pada pasal 17 Permeneg PAN-RP dijelaskan bahwa bagi guru dengan golongan III/b (Penata Muda Tingkat I) yang akan mengajukan kenaikan pangkat ke III/c (penata) maka dipersyaratkan minimal empat angka kredit dari unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif plus tiga angka dari unsur pengembangan diri. Artinya, dari golongan ini guru sudah dituntut untuk membuat karya tulis ilmiah.
Peraturan itu hanya memberi dua ruang kepada guru. Pertama, akan membuat karya tulis/ karya inovatif untuk kenaikan pangkatnya atau kedua akan parkir di pangkat yang sama selamanya. Sungguh tidak kita inginkan, harus terhenti pada golongan ini saja. Jika dihitung masa kerja di golongan III/b artinya kita baru mengabdi dalam rentang waktu antara 3-5 tahun. Dan harus pula diingat bahwa perturan lain menanti jika tetap tidak bisa naik pangkat sampai batas tertentu: bisa diberhenti dari profesi guru.
Maka tidak ada pilihan bagi guru kecuali terus mengembangkan budaya literasi selain keseriusan mengelola pembelajaran di sekolah. Bersempena peringatan HUT PGRI ke-69 dan Hari Guru Nasional 2014, sejatinya profesionalitas pengelolaan pembelajaran wajib dilengkapi dengan kreativitas tulis-menulis. Sudah waktunya guru memaksakan diri untuk melakukannya. Bayangkan saja bahwa menulis itu wajib hukumnya bagi kita. Jika kewajiban menulis kita pahami sebagai kewajiban maka tentu saja kita akan berusaha sekuat ikhtiar kita. Semoga!***
M Rasyid Nur
Pendidik tugas di Kabupaten Karimun
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

