Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
AKHIR Oktober lalu, saya berkesempatan untuk menghadiri kegiatan bertajuk Indonesia Agriculture Investment Forum (IAIF) 2014 di Moscow, Rusia. Pada kegiatan yang ditaja Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Rusia, di ballroom II Hotel Ritz-Carlton Moscow itu. Provinsi Riau termasuk di antara 13 provinsi penghasil produk pertanian unggulan komoditas ekspor yang diberikan kesempatan untuk mempromosikan produk perkebunan. Sebagaimana kelaziman dalam IAIF, usai forum dilakukan one-on-one business meeting guna memfasilitasi calon investor yang berkeinginan menjajaki investasi di Indonesia.
Riau memiliki komoditas kelapa sawit. Negeri ini memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Untuk dimafhumi, di kancah internasional, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit. Ternyata stigma negatif tentang perkelapasawitan di Indonesia juga berkembang di Rusia. Stigma miring nan merugikan tersebut, tentu merupakan dampak isu miring yang “digembuskan” di kancah internasional, bahwa perkelapasawitan Indonesia tidak ramah lingkungan.
Walhasil, Rusia pun turut dibuat “alergi” terhadap produk turunan kelapa sawit (CPO) asal Indonesia. Pasalnya, isu lingkungan memang merupakan isu yang sangat sensitif di kancah internasional. Di sisi lain, sesungguhnya lah, Rusia merupakan di antara negara potensial sebagai kawasan pemasaran minyak sawit (crude palm oil/CPO) sebagai produk turunan dari kelapa sawit asal Indonesia. Pangsa pasar minyak nabati dari Indonesia berupa CPO, sejauh ini, baru mencapai 30 persen dari keperluan Rusia.
Kesempatan hadir dalam IAIF 2014, tentu saya manfaatkan untuk membantah isu dan stigma negatif akibat “kampanye hitam” (black campain). Isu tersebut tidaklah benar. Faktanya, pemerintah Indonesia telah menerapkan suatu sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang lebih dikenal dengan sebutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan berpartisipasi dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Diantara barometer penting dalam penerapan ISPO adalah keramahan terhadap lingkungan.
Terhadap perusahaan perkebunan, menjadi kewajiban mendapatkan sertifikat ISPO selambat-lambatnya di akhir tahun 2014. Bila tidak memiliki sertifikasi ISPO, pemerintah akan menerapkan sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha perkebunan. Selain ISPO yang sudah merupakan perintah negara (mandatory) untuk dilaksanakan, Indonesia juga sudah memiliki standar mutu yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dalam hemat pandang saya, selama belum adanya hilirisasi CPO di dalam negeri yang memadai dalam pemenuhan konsumtif regional dan internasional, maka sesungguhnyalah dampak dari penolakan luar negeri terhadap produk turunan kelapa sawit Indonesia, akan tetap sangat berpengaruh pada fluktuatif harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di dalam negeri. Korbannya jelas saja petani perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, TBS yang dihasilkan para petani-pekebun kelapa sawit merupakan produk utama guna menghasilkan CPO. Secara ekonomis, dampak paling besar akan dirasakan oleh petani-pekebun kelapa sawit di Provinsi Riau disebabkan perkebunan kelapa sawit di Negeri Lancang Kuning merupakan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia; yang mana pelaku usaha perkebunannya sebagian besar adalah petani-pekebun swadaya.
Oleh karenanya, perkebunan kelapa sawit Indonesia memang mesti diangkat kembali harkat dan martabatnya. Upayanya tentu memerlukan kebersamaan seluruh komponen, terutama pemerintah, perusahaan perkebunan, dan petani pekebun kelapa sawit. Diantara yang perlu dilakukan adalah dengan mengedepankan pola usaha perkebunan yang ramah lingkungan dan mengikuti standarisasi ISPO.
Bila setakat ini, kewajiban ISPO masih terbatas kepada perusahaan perkebunan, maka sejatinya para petani-pekebun swadaya kelapa sawit juga sudah perlu untuk mengikuti pola berkebun kelapa sawit sesuai standarisasi ISPO.
Sudah saatnya, petani kelapa sawit juga berwawasan lingkungan; yang memiliki suatu konsepsi cara pandang diikuti upaya sadar terencana dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit bekelanjutan, yang seirima dengan mengedepankan aspek-aspek penting pada usaha perkebunan. Diantara aspek penting yang saya maksud adalah aspek legalitas, aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek kelembagaan. Pentingnya hal ini, merupakan diantara upaya dalam mengangkat kembali harkat kelapa sawit Indonesia di kancah internasional. Kita, sejatinya memang mesti kembali menstabilkan dan menampik seluruh isu dan stigma negatif tentang kelapa sawit Indonesia.
Sosialisasi dan penerapan ISPO untuk petani pekebun swadaya kelapa sawit di Indonesia akan mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 2015 mendatang. Untuk Provinsi Riau, dua kabupaten yang akan dijadikan pilot project adalah Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Bukankah, sesungguhnya Yang Maha Kuasa tidak akan mengubah nasib suatu kaum, bila kaum itu sendiri yang tidak berusaha untuk mengubah nasib.***
Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Riau memiliki komoditas kelapa sawit. Negeri ini memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Untuk dimafhumi, di kancah internasional, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit. Ternyata stigma negatif tentang perkelapasawitan di Indonesia juga berkembang di Rusia. Stigma miring nan merugikan tersebut, tentu merupakan dampak isu miring yang “digembuskan” di kancah internasional, bahwa perkelapasawitan Indonesia tidak ramah lingkungan.
Walhasil, Rusia pun turut dibuat “alergi” terhadap produk turunan kelapa sawit (CPO) asal Indonesia. Pasalnya, isu lingkungan memang merupakan isu yang sangat sensitif di kancah internasional. Di sisi lain, sesungguhnya lah, Rusia merupakan di antara negara potensial sebagai kawasan pemasaran minyak sawit (crude palm oil/CPO) sebagai produk turunan dari kelapa sawit asal Indonesia. Pangsa pasar minyak nabati dari Indonesia berupa CPO, sejauh ini, baru mencapai 30 persen dari keperluan Rusia.
Kesempatan hadir dalam IAIF 2014, tentu saya manfaatkan untuk membantah isu dan stigma negatif akibat “kampanye hitam” (black campain). Isu tersebut tidaklah benar. Faktanya, pemerintah Indonesia telah menerapkan suatu sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang lebih dikenal dengan sebutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan berpartisipasi dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Diantara barometer penting dalam penerapan ISPO adalah keramahan terhadap lingkungan.
Terhadap perusahaan perkebunan, menjadi kewajiban mendapatkan sertifikat ISPO selambat-lambatnya di akhir tahun 2014. Bila tidak memiliki sertifikasi ISPO, pemerintah akan menerapkan sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha perkebunan. Selain ISPO yang sudah merupakan perintah negara (mandatory) untuk dilaksanakan, Indonesia juga sudah memiliki standar mutu yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dalam hemat pandang saya, selama belum adanya hilirisasi CPO di dalam negeri yang memadai dalam pemenuhan konsumtif regional dan internasional, maka sesungguhnyalah dampak dari penolakan luar negeri terhadap produk turunan kelapa sawit Indonesia, akan tetap sangat berpengaruh pada fluktuatif harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di dalam negeri. Korbannya jelas saja petani perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, TBS yang dihasilkan para petani-pekebun kelapa sawit merupakan produk utama guna menghasilkan CPO. Secara ekonomis, dampak paling besar akan dirasakan oleh petani-pekebun kelapa sawit di Provinsi Riau disebabkan perkebunan kelapa sawit di Negeri Lancang Kuning merupakan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia; yang mana pelaku usaha perkebunannya sebagian besar adalah petani-pekebun swadaya.
Oleh karenanya, perkebunan kelapa sawit Indonesia memang mesti diangkat kembali harkat dan martabatnya. Upayanya tentu memerlukan kebersamaan seluruh komponen, terutama pemerintah, perusahaan perkebunan, dan petani pekebun kelapa sawit. Diantara yang perlu dilakukan adalah dengan mengedepankan pola usaha perkebunan yang ramah lingkungan dan mengikuti standarisasi ISPO.
Bila setakat ini, kewajiban ISPO masih terbatas kepada perusahaan perkebunan, maka sejatinya para petani-pekebun swadaya kelapa sawit juga sudah perlu untuk mengikuti pola berkebun kelapa sawit sesuai standarisasi ISPO.
Sudah saatnya, petani kelapa sawit juga berwawasan lingkungan; yang memiliki suatu konsepsi cara pandang diikuti upaya sadar terencana dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit bekelanjutan, yang seirima dengan mengedepankan aspek-aspek penting pada usaha perkebunan. Diantara aspek penting yang saya maksud adalah aspek legalitas, aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek kelembagaan. Pentingnya hal ini, merupakan diantara upaya dalam mengangkat kembali harkat kelapa sawit Indonesia di kancah internasional. Kita, sejatinya memang mesti kembali menstabilkan dan menampik seluruh isu dan stigma negatif tentang kelapa sawit Indonesia.
Sosialisasi dan penerapan ISPO untuk petani pekebun swadaya kelapa sawit di Indonesia akan mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 2015 mendatang. Untuk Provinsi Riau, dua kabupaten yang akan dijadikan pilot project adalah Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Bukankah, sesungguhnya Yang Maha Kuasa tidak akan mengubah nasib suatu kaum, bila kaum itu sendiri yang tidak berusaha untuk mengubah nasib.***
Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

