Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Terpilihnya Anies Baswedan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan dalam banyak hal mengembalikan kepercayaan serta optimisme publik terhadap masa depan pendidikan nasional. Menteri Anies dianggap sebagai orang yang tepat dalam membenahi sistem pendidikan nasional yang didukung dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya sebagai praktisi dunia pendidikan Indonesia. Program Indonesia mengajar yang digiat oleh Anies Bawesdan sebelum menjadi menteri begitu popular terutama dalam membuka akses pendidikan bagi putra putri Indonesia di berbagai pelosok tanah air.
Program Indonesia mengajar dinilai sebagai representasi kepedulian yang mendalam Anies Baswedan terhadap situasi kondisi pendidikan tanah air. Maka sangat wajar ekspektasi publik khususnya masyarakat pendidikan begitu tinggi kepada Menteri Anies terutama dalam menuntaskan polemik tentang kurikulum 2013.
Lebih jauh, Menteri Anies oleh banyak kalangan di desak untuk membatalkan kurikulum 2013 dan kembali kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dianggap lebih representatif. Namun sayangnya, di dalam banyak kesempatan, Anies menegaskan bahwa dirinya tidak akan membatalkan kurikulum 2013 yang sedang berjalan. Beliau menganggap bahwa substansi materi yang diusung oleh kurikulum 2013 tidak bermasalah dan hanya memerlukan evaluasi terkait dalam pelaksanaannya. Atas dasar itulah Anies kemudian membetuk tim review yang akan merekomendasikan wujud baru kurikulum 2013 ke depannya, bukan untuk menentukan apakah pelaksanaan kurikulum baru tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak.
Ada tiga poin penting yang menjadi alasan kuat agar kurikulum 2013 segera dibatalkan, bukan sekadar terhadap evaluasi pelaksanaannya yang dianggap sering bermasalah. Pertama, pembatalan kurikulum 2013 dapat mengembalikan arah pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20/ 2003, yaitu desentralisasi pendidikan.
Kurikulum 2013 dianggap terlalu sentralistis, ditandai dengan karakteristik keseragaman pada setiap instrumen yang ada di dalamnya. Artinya setiap komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran di kelas di setiap sekolah bersifat seragam.
Kedua, pembatalan kurikulum 2013 dapat mengembalikan kembali prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik bidang studi masing-masing. Pendekatan saintifik (scientific approach atau scientific method) sebagai payung besar pendekatan pembelajaran untuk semua bidang studi dalam kurikulum 2013 adalah sebuah bentuk pukul rata, menganggap semua bidang studi memiliki tujuan dan karakteristik yang sama. Hal ini tentunya sangat tidak relevan serta tidak memiliki dasar teori akademik yang mendukung.
Ketiga, pembatalan kurikulum 2013 dinilai mampu mengembalikan fungsi dan peran guru dalam kelas pembelajaran. Guru lebih memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam aktivitas pembelajaran serta menerima kembali hak dan kewajibannya dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Guru tidak lagi terbebani dengan beban akademik yang berlebihan terkait dengan perencanaan pembelajaran serta sistem penilaian yang rumit.
Namun yang paling penting adalah, guru dapat secara moral mempertanggungjawabkan tugas profesionalnya sebagai seorang guru, dengan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
Pembatalan kurikulum 2013 sangat tidak popular dan cenderung berimplikasi secara politik khususnya terkait anggaran belanja negara yang telah dikeluarkan. Pelaksanaan kurikulum 2013 telah menghabiskan miliaran rupiah.
Di Jawa Timur saja misalnya, biaya pelatihan guru-guru telah menghabiskan Rp80 miliar. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap citra pemerintah baru yang belum genap 100 hari setelah menghadapi beban moral pengurangan subsidi BBM.
Namun pembatalan kurikulum 2013 demi hukum merupakan wujud keberpihakan Anies kepada guru serta masyarakat pendidikan secara luas yang sudah jenuh dengan keganjilan-keganjlan serta proses implementasi yang selalu bermuatan masalah.
Kurikulum yang baik bukan sekadar mampu memberikan konsep-konsep ideal tentang manusia Indonesia sempurna dalam sisi kognitif, afektif (moral) serta psikomotornya, namun juga harus terukur dan dapat dipahami dengan baik pada level pelaksana di kelas pembelajaran.
Bila tim review kemudian memberikan rekomendasi pemberhentian kurikulum 2013 seperti yang direkomendasikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), beranikah Anies mengambil sebuah kebijakan tidak popular dengan membatalkan kurikulum 2013 tersebut?***
Herri Mulyono
Kandidat Doktor Pendidikan, The University of York, UK
Program Indonesia mengajar dinilai sebagai representasi kepedulian yang mendalam Anies Baswedan terhadap situasi kondisi pendidikan tanah air. Maka sangat wajar ekspektasi publik khususnya masyarakat pendidikan begitu tinggi kepada Menteri Anies terutama dalam menuntaskan polemik tentang kurikulum 2013.
Lebih jauh, Menteri Anies oleh banyak kalangan di desak untuk membatalkan kurikulum 2013 dan kembali kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dianggap lebih representatif. Namun sayangnya, di dalam banyak kesempatan, Anies menegaskan bahwa dirinya tidak akan membatalkan kurikulum 2013 yang sedang berjalan. Beliau menganggap bahwa substansi materi yang diusung oleh kurikulum 2013 tidak bermasalah dan hanya memerlukan evaluasi terkait dalam pelaksanaannya. Atas dasar itulah Anies kemudian membetuk tim review yang akan merekomendasikan wujud baru kurikulum 2013 ke depannya, bukan untuk menentukan apakah pelaksanaan kurikulum baru tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak.
Ada tiga poin penting yang menjadi alasan kuat agar kurikulum 2013 segera dibatalkan, bukan sekadar terhadap evaluasi pelaksanaannya yang dianggap sering bermasalah. Pertama, pembatalan kurikulum 2013 dapat mengembalikan arah pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20/ 2003, yaitu desentralisasi pendidikan.
Kurikulum 2013 dianggap terlalu sentralistis, ditandai dengan karakteristik keseragaman pada setiap instrumen yang ada di dalamnya. Artinya setiap komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran di kelas di setiap sekolah bersifat seragam.
Kedua, pembatalan kurikulum 2013 dapat mengembalikan kembali prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik bidang studi masing-masing. Pendekatan saintifik (scientific approach atau scientific method) sebagai payung besar pendekatan pembelajaran untuk semua bidang studi dalam kurikulum 2013 adalah sebuah bentuk pukul rata, menganggap semua bidang studi memiliki tujuan dan karakteristik yang sama. Hal ini tentunya sangat tidak relevan serta tidak memiliki dasar teori akademik yang mendukung.
Ketiga, pembatalan kurikulum 2013 dinilai mampu mengembalikan fungsi dan peran guru dalam kelas pembelajaran. Guru lebih memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam aktivitas pembelajaran serta menerima kembali hak dan kewajibannya dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Guru tidak lagi terbebani dengan beban akademik yang berlebihan terkait dengan perencanaan pembelajaran serta sistem penilaian yang rumit.
Namun yang paling penting adalah, guru dapat secara moral mempertanggungjawabkan tugas profesionalnya sebagai seorang guru, dengan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
Pembatalan kurikulum 2013 sangat tidak popular dan cenderung berimplikasi secara politik khususnya terkait anggaran belanja negara yang telah dikeluarkan. Pelaksanaan kurikulum 2013 telah menghabiskan miliaran rupiah.
Di Jawa Timur saja misalnya, biaya pelatihan guru-guru telah menghabiskan Rp80 miliar. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap citra pemerintah baru yang belum genap 100 hari setelah menghadapi beban moral pengurangan subsidi BBM.
Namun pembatalan kurikulum 2013 demi hukum merupakan wujud keberpihakan Anies kepada guru serta masyarakat pendidikan secara luas yang sudah jenuh dengan keganjilan-keganjlan serta proses implementasi yang selalu bermuatan masalah.
Kurikulum yang baik bukan sekadar mampu memberikan konsep-konsep ideal tentang manusia Indonesia sempurna dalam sisi kognitif, afektif (moral) serta psikomotornya, namun juga harus terukur dan dapat dipahami dengan baik pada level pelaksana di kelas pembelajaran.
Bila tim review kemudian memberikan rekomendasi pemberhentian kurikulum 2013 seperti yang direkomendasikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), beranikah Anies mengambil sebuah kebijakan tidak popular dengan membatalkan kurikulum 2013 tersebut?***
Herri Mulyono
Kandidat Doktor Pendidikan, The University of York, UK
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

