Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
INDONESIA harus bekerja lebih keras memulihkan citranya yang masih terpuruk dalam senarai negara dengan catatan korupsi paling buruk di dunia. Apa yang dirilis Transparancy International, Indonesia meraih skor Corruption Perception Index (CPI) 34 poin, merupakan catatan yang harus kita cermati sempena Hari Anti-Korupsi Sedunia, hari ini 9 Desember.
Kendati ada perbaikan dua digit dari tahun lalu dengan 32 poin dan membuat Indonesia menempati posisi 107 dunia, nilai 34 itu masih sangat rendah, berada di skor rata-rata bawah CPI negara-negara di kawasan ASEAN. Lihat saja Singapura dengan CPI-nya 84, Malaysia (52), Filipina (38) dan Thailand (38). Angka CPI sendiri, berada dalam rentang 0-100. 0 Berarti sangat korup, sedangkan 100 sangat bersih.
Indeks menyedihkan ini menggiring kita ke angka-angka lain yang membuat parahnya keterpurukan ini. Di daerah saja, lebih dari 320 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Juga di kalangan legislatif, data September lalu tercatat 3.169 anggota DPRD tersangkut korupsi. Tentu ini belum termasuk kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Bangkalan di Jawa Timur dengan barang bukti miliaran rupiah uang suap. Belum lagi ”kasus-kasus kakap” lain yang nilai nominalnya amat mencengangkan.
Kita prihatin melihat jatuhnya nilai Indonesia oleh perilaku koruptif tersebut, yang antara lain bersumber pada kebiasaan pembayaran suap untuk mendapatkan kontrak atau layanan publik, terkait sejauh mana korupsi terjadi di level pemerintahan. Juga dari mengukur sejauh mana penyalahgunaan wewenang di lembaga publik. Hal lain yang juga diukur adalah efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Mirisnya lagi, selama enam tahun, perbaikan Indonesia begitu lamban, hanya naik enam poin. Ini menunjukkan masyarakat juga belum ingin berubah sepenuhnya, yakni kebiasaan menyuap itu tadi. Intinya, pemberantasan korupsi tidak bisa mengandalkan pada instansi penegak hukum, mulai dari KPK, polisi, hakim dan jaksa saja, masyarakat juga harus berperan dengan tidak membiasakan prilaku koruptif terjadi di lingkungannya.
Kita juga mengingatkan upaya pencegahan dan pemberantasan rasuah ini. Isu korupsi sebagai kejahatan mungkin menjadi keprihatinan ketika kasusnya sendiri tidak maksimal diberantas dan tuntas, sehingga akhirnya hanya menjadi berita menjemukan dan menyakitkan rasa keadilan masyarakat. Juga, terbukti membuat indeks kita terus terpuruk.***
Kendati ada perbaikan dua digit dari tahun lalu dengan 32 poin dan membuat Indonesia menempati posisi 107 dunia, nilai 34 itu masih sangat rendah, berada di skor rata-rata bawah CPI negara-negara di kawasan ASEAN. Lihat saja Singapura dengan CPI-nya 84, Malaysia (52), Filipina (38) dan Thailand (38). Angka CPI sendiri, berada dalam rentang 0-100. 0 Berarti sangat korup, sedangkan 100 sangat bersih.
Indeks menyedihkan ini menggiring kita ke angka-angka lain yang membuat parahnya keterpurukan ini. Di daerah saja, lebih dari 320 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Juga di kalangan legislatif, data September lalu tercatat 3.169 anggota DPRD tersangkut korupsi. Tentu ini belum termasuk kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Bangkalan di Jawa Timur dengan barang bukti miliaran rupiah uang suap. Belum lagi ”kasus-kasus kakap” lain yang nilai nominalnya amat mencengangkan.
Kita prihatin melihat jatuhnya nilai Indonesia oleh perilaku koruptif tersebut, yang antara lain bersumber pada kebiasaan pembayaran suap untuk mendapatkan kontrak atau layanan publik, terkait sejauh mana korupsi terjadi di level pemerintahan. Juga dari mengukur sejauh mana penyalahgunaan wewenang di lembaga publik. Hal lain yang juga diukur adalah efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Mirisnya lagi, selama enam tahun, perbaikan Indonesia begitu lamban, hanya naik enam poin. Ini menunjukkan masyarakat juga belum ingin berubah sepenuhnya, yakni kebiasaan menyuap itu tadi. Intinya, pemberantasan korupsi tidak bisa mengandalkan pada instansi penegak hukum, mulai dari KPK, polisi, hakim dan jaksa saja, masyarakat juga harus berperan dengan tidak membiasakan prilaku koruptif terjadi di lingkungannya.
Kita juga mengingatkan upaya pencegahan dan pemberantasan rasuah ini. Isu korupsi sebagai kejahatan mungkin menjadi keprihatinan ketika kasusnya sendiri tidak maksimal diberantas dan tuntas, sehingga akhirnya hanya menjadi berita menjemukan dan menyakitkan rasa keadilan masyarakat. Juga, terbukti membuat indeks kita terus terpuruk.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

