Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SENIN (8/12/2014), Presiden Republik Indonesia menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di istana negara tahun anggaran 2015 kepada para menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Riau menerima DIPA sebesar Rp25.530.828.943.092 yang akan diteruskan ke 12 kabupaten dan kota di provinsi ini.
Sependapat dengan yang disampaikan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Riau harus secara maksimal menggunakan dana tersebut untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
Berbicara tentang daerah yang kurang tersentuh pembangunan, maka desa adalah daerah yang paling representatif untuk istilah tersebut. Rata-rata wajah desa kita adalah wajah serba ketertinggalan baik sarana maupun prasarana.
Yang lebih miris lagi ketika suatu pekerjaan selesai, keberadaannya justru tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Proyek yang dibangun dengan dana yang tidak kecil itu terbiar begitu saja menjadi besi tua tanpa dipedulikan masyarakat. Boleh jadi, proyek-proyek tidak tepat sasaran seperti itu terjadi karena perencanaan yang tidak tepat sedari awal karena mereka menilai bukan itu yang mereka perlukan, atau kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam pemanfaatannya. Mudah-mudahan pula bukan termasuk kelompok proyek yang hanya mengejar target saja.
Melihat pada tahun yang sudah-sudah, daya serap anggaran juga perlu menjadi perhatian kita. Seperti diakui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, daya serap anggaran selama ini menjadi persoalan klasik. Rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Akar masalahnya, masih menurut Bambang karena kurang cepat bergerak. Bagi sebagian besar daerah yang pembangunan infrastrukturnya bergantung dari dana ini, tentulah akan berpengaruh terhadap realisasi proyek-proyek.
Ini dana dari rakyat, harus benar-benar digunakan untuk rakyat, pesan Presiden Jokowi. Pesan itu memang patut diingat. Sama halnya kita mengingat bahwa utang luar negeri negara kita semakin melambung. Kemampuan negara kita dalam membayar utang dari tahun ke tahun ternyata juga terus menurun. Utang pemerintah sampai dengan September 2014 lalu sudah mencapai Rp2.602 triliun. Ingat juga prediksi para ekonom, melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor kita berakibat melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Perkiraannya hanya mencapai angka 5,2 persen. Angka ini, jauh di bawah proyeksi Bank Dunia yang dirilis pada Juli 2014, sebesar 5,6 persen.
Dengan prediski yang tidak menggembirakan seperti itu, sudah selayaknya lah kita mengawal dana ini. Kita juga mengajak pihak-pihak yang diberikan amanah agar menggunakan dengan penuh perhitungan, cermat dan berorientasi pada hasil.***
Sependapat dengan yang disampaikan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Riau harus secara maksimal menggunakan dana tersebut untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
Berbicara tentang daerah yang kurang tersentuh pembangunan, maka desa adalah daerah yang paling representatif untuk istilah tersebut. Rata-rata wajah desa kita adalah wajah serba ketertinggalan baik sarana maupun prasarana.
Yang lebih miris lagi ketika suatu pekerjaan selesai, keberadaannya justru tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Proyek yang dibangun dengan dana yang tidak kecil itu terbiar begitu saja menjadi besi tua tanpa dipedulikan masyarakat. Boleh jadi, proyek-proyek tidak tepat sasaran seperti itu terjadi karena perencanaan yang tidak tepat sedari awal karena mereka menilai bukan itu yang mereka perlukan, atau kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam pemanfaatannya. Mudah-mudahan pula bukan termasuk kelompok proyek yang hanya mengejar target saja.
Melihat pada tahun yang sudah-sudah, daya serap anggaran juga perlu menjadi perhatian kita. Seperti diakui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, daya serap anggaran selama ini menjadi persoalan klasik. Rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Akar masalahnya, masih menurut Bambang karena kurang cepat bergerak. Bagi sebagian besar daerah yang pembangunan infrastrukturnya bergantung dari dana ini, tentulah akan berpengaruh terhadap realisasi proyek-proyek.
Ini dana dari rakyat, harus benar-benar digunakan untuk rakyat, pesan Presiden Jokowi. Pesan itu memang patut diingat. Sama halnya kita mengingat bahwa utang luar negeri negara kita semakin melambung. Kemampuan negara kita dalam membayar utang dari tahun ke tahun ternyata juga terus menurun. Utang pemerintah sampai dengan September 2014 lalu sudah mencapai Rp2.602 triliun. Ingat juga prediksi para ekonom, melemahnya pertumbuhan investasi dan ekspor kita berakibat melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Perkiraannya hanya mencapai angka 5,2 persen. Angka ini, jauh di bawah proyeksi Bank Dunia yang dirilis pada Juli 2014, sebesar 5,6 persen.
Dengan prediski yang tidak menggembirakan seperti itu, sudah selayaknya lah kita mengawal dana ini. Kita juga mengajak pihak-pihak yang diberikan amanah agar menggunakan dengan penuh perhitungan, cermat dan berorientasi pada hasil.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

