Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Cukup banyak pihak yang menyoroti kesejahteraan pekerja pada sektor profit oriented. Khususnya di saat keperluan hidup layak (KHL) sedang dihitung di berbagai daerah untuk menentukan upah minimum di daerah yang bersangkutan seperti sekarang ini. Namun ada yang terlupakan oleh sebagian dari kita, adalah kesejahteraan pegawai non-PNS yang bekerja pada instansi pemerintah kurang mendapat perhatian dari kita bersama.
Masih banyak di antara mereka tersebut digaji di bawah upah minimum, dan itupun selalu dibayarkan terlambat. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi ada tenaga ahli di instansi pemerintahan yang juga dibayar di bawah upah minimum. Ini sama artinya pelecehan terhadap ilmu. Bukankah tenaga ahli itu dipekerjakan karena keilmuannya? Oleh karenanya di tempat-tempat orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, tenaga ahli dibayar di atas standar gaji pegawai biasa.
Bila gaji seperti itu dikarenakan sangat terbatasnya anggaran, rasanya masih bisa dimaklumi, walaupun tetap saja tidak bisa dibenarkan. Tetapi ironisnya justru para pejabat bermewah-mewahan dengan aneka tunjangan yang mereka akali, melakukan berbagai perjalanan dinas dengan uang saku jutaan rupiah per harinya, melaksanakan berbagai kegiatan seremonial yang menelan biaya tidak sedikit. Itu artinya mereka yang digaji tidak layak itu bukan dikarenakan anggaran yang kecil, tetapi murni karena kesewenang-wenangan para stakeholder.
Dengan gaji seperti itu bagaimana mungkin kinerja mereka akan maksimal sebagai bagian dari pelayan publik (public service), akibatnya kemudian rakyat luas juga ikut menjadi korbannya. Oleh karenanya para pembuat kebijakan (policy maker) di instansi pemerintahan hendaknya segera menggunakan hati nurani mereka dengan memberikan gaji yang layak. Dan yang tak kalah penting juga mesti dibayarkan setiap bulan. Tidak seperti selama ini yang sering berlarut-larut pembayarannya hingga beberapa bulan. Di sisi lain pegawai pemerintah non-PNS juga perlu meningkatkan kinerja mereka.***
Wilham Murdianto
peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR.
Masih banyak di antara mereka tersebut digaji di bawah upah minimum, dan itupun selalu dibayarkan terlambat. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi ada tenaga ahli di instansi pemerintahan yang juga dibayar di bawah upah minimum. Ini sama artinya pelecehan terhadap ilmu. Bukankah tenaga ahli itu dipekerjakan karena keilmuannya? Oleh karenanya di tempat-tempat orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, tenaga ahli dibayar di atas standar gaji pegawai biasa.
Bila gaji seperti itu dikarenakan sangat terbatasnya anggaran, rasanya masih bisa dimaklumi, walaupun tetap saja tidak bisa dibenarkan. Tetapi ironisnya justru para pejabat bermewah-mewahan dengan aneka tunjangan yang mereka akali, melakukan berbagai perjalanan dinas dengan uang saku jutaan rupiah per harinya, melaksanakan berbagai kegiatan seremonial yang menelan biaya tidak sedikit. Itu artinya mereka yang digaji tidak layak itu bukan dikarenakan anggaran yang kecil, tetapi murni karena kesewenang-wenangan para stakeholder.
Dengan gaji seperti itu bagaimana mungkin kinerja mereka akan maksimal sebagai bagian dari pelayan publik (public service), akibatnya kemudian rakyat luas juga ikut menjadi korbannya. Oleh karenanya para pembuat kebijakan (policy maker) di instansi pemerintahan hendaknya segera menggunakan hati nurani mereka dengan memberikan gaji yang layak. Dan yang tak kalah penting juga mesti dibayarkan setiap bulan. Tidak seperti selama ini yang sering berlarut-larut pembayarannya hingga beberapa bulan. Di sisi lain pegawai pemerintah non-PNS juga perlu meningkatkan kinerja mereka.***
Wilham Murdianto
peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

