Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demo Buruh, Peran Pemerintah Diuji

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat melakukan aksi demonstrasi di depan istana negara. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3 juta. Selama melakukan demonstrasi, ratusan buruh tersebut mengakibatkan kemacetan di beberapa jalan di Jakarta. Mereka menuju istana negara dengan menggunakan sejumlah kendaraan seperti, bus, mobil bak terbuka dan sepeda motor.

Di antara buruh yang menggunakan sepeda motor untuk berdemo, terdapat salah seorang di antara mereka yang menggunakan Kawasaki Ninja 250 CC. Harga motor itu kini lebih dari Rp50 juta. Foto ini kemudian mendapat kritikan pedas di media sosial. Komentar beragam dari netizen. Sebagian besar menghujat buruh yang mengendarai sepeda motor ber-cc besar tersebut. Di Riau juga terjadi demo. Apa hal sehingga persoalan upah buruh ini jadi ribut yang berkepanjangan?

Di negeri ini buruh merasa hak-haknya tidak direalisasikan sebagaimana seharusnya. Di sisi lain pengusaha merasa hak-hak itu telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). Kedua kubu merasa benar dan sesuai aturan. Akibatnya konflik berkepanjangan terus terjadi. Di sini peran pemerintah diuji. Bagaimana sikap pemerintah?

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, ia sudah menerbitkan surat edaran kepada para gubernur tentang antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap upah. Upaya-upaya itu akan meringankan beban pengeluaran pekerja. Hanif mengatakan dalam surat edaran itu para gubernur di seluruh Indonesia diminta memfasilitasi pengadaan transportasi bagi pekerja/buruh yang terjangkau melalui sarana maupun kebijakan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sama. Selain itu gubernur pun diminta mengimbau para pengusaha untuk menyediakan tunjangan, transportasi atau fasilitas antarjemput pekerja/buruh, uang makan dan perumahan pekerja/buruh.

Pemerintah ternyata hanya mengalihkan tanggungan itu pada pemda lewat APBD dan pada pengusaha. Persoalannya bagaimana nasib pekerja non formal seperti penjaga konter ponsel, kuliner dan lainnya yang banyak diupah di bawah UMP? Mereka justru 80 persen jumlahnya dibanding pekerja formal. Pemerintah harus adil.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer