Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Presiden RI Joko Widodo, ketika membuka Silaknas ICMI di Universitas Negeri Gorontalo, 5 Desember 2014 lalu, menyatakan, upaya memandirikan bangsa dalam bidang ekonomi mestilah melalui jalan kritik atas kesalahan masa lalu demi pencapaian masyarakat yang sejahtera. Kritik itu mesti dilakukan mengingat bangsa ini telah masuk dalam perangkap penjajahan ekonomi yang hanya memperkaya negara besar (kapitalis) dan memiskinkan sebagian besar rakyat negeri ini. Pesan ini tampaknya cukup tepat dilontarkan di depan kaum cendekiawan yang berbasiskan keindonesia, keislaman dan kecendekiawanan.
Dalam sejarahnya, melalui rahim kaum cendekiawan ini muncul gagasan besar yang berorientasikan kerakyatan seperti program permodalan dalam menangani ekonomi rakyat melalui BMT (baitul mal wat tamwil), pendirian bank berdasar syariah, gerakan peningkatan kualitas bagi para pendidik, program beasiswa bagi pelajar berbakat, program pendirian sekolah unggulan dan kini dengan gagasan pendirian bank wakaf. Semua program ini dilaksanakan dengan kemitraan, dalam artian membangun kebersamaan dengan komponen lainnya yang peduli pada problema bangsa ini.
Definisi cendekiawan yang dibangun dalam organsiasi ini, memang lebih mengemukakan pilar kepedulian dalam membantu masalah umat yang ada terutama kemiskinan dan pendidikan. Banyaknya kaum terpelajar memang perlu didorong agar bersedia melakukan pengorbanan yang lebih banyak demi membantu mereka yang kurang beruntung.
Peranan organisasi terasa menjadi penting mengingat kaum terpelajar gerenasi kini umumnya cenderung hanya mengejar pemenuhan untuk kepentingan dirinya saja. Untuk itulah pilar keislaman merupakan spirit atau roh yang mesti terus dinyalakan yang mengandung arti bahwa kesempurnaan beragama seseorang atau suatu kaum ditentukan dari seberapa jauh kepeduliannya pada kaum miskin.
Kalaulah hendak dimasukkan pengabdian ICMI ini (meningkatkan martabat manusia) dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), maka perjalanan sejarah ini (long-march) pastilah boleh dikategorikan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial budaya (economic, social and cultural rights). HAM bidang ini antara lain meliputi hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak atas air, hak atas perumahan yang layak, dan hak-hak lainnya yang tertera dalam konstitusi.
Hal ini harus menjadi kesadaran yang utama mengingat negara-negara Islam umumnya masih merupakan kelompok dari negara berkembang. Keadaan ini merupakan akibat dari masa lalu yang buruk (penjajahan barat, kolonialisasi, imperialisasi) maupun sebagai kelanjutannya, di mana negara Barat dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya tetap melakukan ”penjajahan” kepada negeri-negeri berkembang (muslim).
Dalam banyak hal, isu-isu HAM selalu disuarakan oleh Barat dengan standar ganda, di mana isu itu akan digunakan bila kepentingan nasionalnya menghendaki. Namun, mereka akan diam seribu bahasa, bilamana kepentingan nasionalnya tidak diuntungkan. Hal ini secara nyata diperlihatkan pada kasus-kasus penyerbuan atas Irak, dukungan atas rezim militer Mesir, perang Bosnia, perang Afghanistan.
Terlepas dari itu semua, yaitu standar ganda yang dimiliki Barat, penyelenggara negara di Indonesia memang menerima amanah agar membawa negeri ini menuju negeri yang berdaulat dan adil makmur. Kesemuanya itu merupakan penghormatan yang serius tanpa diskriminatif atas martabat semua manusia (warga negara) Indonesia. Karena itulah, long-march ICMI, menjelang memasuki 25 tahun kedua (2015-2040), seiring dengan pimpinan baru negeri ini, mesti bersama-sama untuk lebih serius dan lebih peduli dalam menjadikan negeri ini lebih berdaulat, lebih mandiri daan lebih berjati diri.***
Husnu Abadi
Dosen FH UIR utusan Riau dalam Silaknas ICMI
Dalam sejarahnya, melalui rahim kaum cendekiawan ini muncul gagasan besar yang berorientasikan kerakyatan seperti program permodalan dalam menangani ekonomi rakyat melalui BMT (baitul mal wat tamwil), pendirian bank berdasar syariah, gerakan peningkatan kualitas bagi para pendidik, program beasiswa bagi pelajar berbakat, program pendirian sekolah unggulan dan kini dengan gagasan pendirian bank wakaf. Semua program ini dilaksanakan dengan kemitraan, dalam artian membangun kebersamaan dengan komponen lainnya yang peduli pada problema bangsa ini.
Definisi cendekiawan yang dibangun dalam organsiasi ini, memang lebih mengemukakan pilar kepedulian dalam membantu masalah umat yang ada terutama kemiskinan dan pendidikan. Banyaknya kaum terpelajar memang perlu didorong agar bersedia melakukan pengorbanan yang lebih banyak demi membantu mereka yang kurang beruntung.
Peranan organisasi terasa menjadi penting mengingat kaum terpelajar gerenasi kini umumnya cenderung hanya mengejar pemenuhan untuk kepentingan dirinya saja. Untuk itulah pilar keislaman merupakan spirit atau roh yang mesti terus dinyalakan yang mengandung arti bahwa kesempurnaan beragama seseorang atau suatu kaum ditentukan dari seberapa jauh kepeduliannya pada kaum miskin.
Kalaulah hendak dimasukkan pengabdian ICMI ini (meningkatkan martabat manusia) dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), maka perjalanan sejarah ini (long-march) pastilah boleh dikategorikan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial budaya (economic, social and cultural rights). HAM bidang ini antara lain meliputi hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak atas air, hak atas perumahan yang layak, dan hak-hak lainnya yang tertera dalam konstitusi.
Hal ini harus menjadi kesadaran yang utama mengingat negara-negara Islam umumnya masih merupakan kelompok dari negara berkembang. Keadaan ini merupakan akibat dari masa lalu yang buruk (penjajahan barat, kolonialisasi, imperialisasi) maupun sebagai kelanjutannya, di mana negara Barat dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya tetap melakukan ”penjajahan” kepada negeri-negeri berkembang (muslim).
Dalam banyak hal, isu-isu HAM selalu disuarakan oleh Barat dengan standar ganda, di mana isu itu akan digunakan bila kepentingan nasionalnya menghendaki. Namun, mereka akan diam seribu bahasa, bilamana kepentingan nasionalnya tidak diuntungkan. Hal ini secara nyata diperlihatkan pada kasus-kasus penyerbuan atas Irak, dukungan atas rezim militer Mesir, perang Bosnia, perang Afghanistan.
Terlepas dari itu semua, yaitu standar ganda yang dimiliki Barat, penyelenggara negara di Indonesia memang menerima amanah agar membawa negeri ini menuju negeri yang berdaulat dan adil makmur. Kesemuanya itu merupakan penghormatan yang serius tanpa diskriminatif atas martabat semua manusia (warga negara) Indonesia. Karena itulah, long-march ICMI, menjelang memasuki 25 tahun kedua (2015-2040), seiring dengan pimpinan baru negeri ini, mesti bersama-sama untuk lebih serius dan lebih peduli dalam menjadikan negeri ini lebih berdaulat, lebih mandiri daan lebih berjati diri.***
Husnu Abadi
Dosen FH UIR utusan Riau dalam Silaknas ICMI
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

