Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dunia kini makin penuh ironi. Media mengungkapkan, pimpinan DPRD Pekanbaru dibelikan mobil Harrier senilai Rp5,4 miliar. Secara akal sehat, para pemimpin DPRD provinsi/kota/kabupaten lainnya tentu tak mau kalah. Kalau tak beli Harrier, beli saja Hammer yang lebih mahal.
Sementara anggota DPR-RI dapat “sedekah” hampir Rp1 triliun atau Rp1,8 miliar perorang untuk reses. Alasannya, sudah sesuai ayat UU. Anggota dewan plus pejabat yang kehilangan kursi empuk mereka, ramai-ramai mengangkut mobil dinas ke dalam garasi rumah seolah-olah mobil dinas itu orang tua mereka yang beli.
Memasuki tahun 2015, kejaksaan dan KPK mencokok hampir 100 pejabat teras di pusat dan daerah. Mereka semua didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hebatnya, nilai korupsi itu dahsyat luar biasa, rata-rata puluhan bahkan ratusan miliar per orang. Di Jakarta, puluhan ribu buruh demo, hanya untuk minta kenaikan upah dari Rp2,6 juta jadi Rp2,9 juta sebulan.
Di seluruh provinsi jutaan honorer K2 berlinang air mata, mereka sudah bertahun-tahun bekerja di kantor pemerintah, tak kunjung diangkat PNS.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) jumlah triliunan makin meningkat. Tapi, jutaan orangtua tetap saja galau, karena tak ada sekolah yang gratis apalagi perguruan tinggi. Dana buat penelitian tak kalah spektakuler, besarnya Rp1,4 triliun pada 2015 atau Rp20 miliar per tahun untuk satu proyek. Namun peneliti Wilham Murdianto dari UIR menulis kerisauannya dalam surat-pembaca Riau Pos (l/12) bahwa tenaga ahli digaji di bawah UMP, alias pelecehan terhadap ilmu.***
Ibrahim Muhammad
warga Panam,Pekanbaru.
Sementara anggota DPR-RI dapat “sedekah” hampir Rp1 triliun atau Rp1,8 miliar perorang untuk reses. Alasannya, sudah sesuai ayat UU. Anggota dewan plus pejabat yang kehilangan kursi empuk mereka, ramai-ramai mengangkut mobil dinas ke dalam garasi rumah seolah-olah mobil dinas itu orang tua mereka yang beli.
Memasuki tahun 2015, kejaksaan dan KPK mencokok hampir 100 pejabat teras di pusat dan daerah. Mereka semua didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Hebatnya, nilai korupsi itu dahsyat luar biasa, rata-rata puluhan bahkan ratusan miliar per orang. Di Jakarta, puluhan ribu buruh demo, hanya untuk minta kenaikan upah dari Rp2,6 juta jadi Rp2,9 juta sebulan.
Di seluruh provinsi jutaan honorer K2 berlinang air mata, mereka sudah bertahun-tahun bekerja di kantor pemerintah, tak kunjung diangkat PNS.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) jumlah triliunan makin meningkat. Tapi, jutaan orangtua tetap saja galau, karena tak ada sekolah yang gratis apalagi perguruan tinggi. Dana buat penelitian tak kalah spektakuler, besarnya Rp1,4 triliun pada 2015 atau Rp20 miliar per tahun untuk satu proyek. Namun peneliti Wilham Murdianto dari UIR menulis kerisauannya dalam surat-pembaca Riau Pos (l/12) bahwa tenaga ahli digaji di bawah UMP, alias pelecehan terhadap ilmu.***
Ibrahim Muhammad
warga Panam,Pekanbaru.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

