Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Statemen klasik masyarakat awam yang mengatakan ”tukar kepemimpinan tukar kebijakan” kembali muncul di negeri ini. Demikian pula dengan berbagai kekeliruan bukan menjadi guru, tapi menjadi tren untuk dipertahankan sebagai alasan untuk membenarkan kesalahan.
Di akhir tahun ini, negeri ini dikejutkan dengan munculnya kebijakan Mendikbud Dikdasmen Dr Anies Baswedan untuk “membekukan sementara waktu” pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13) dan kembali memberlakukan kurikulum 2006. Padahal, persoalan ini bukan persoalan gampang dan sederhana.
Banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan, antara lain: Pertama, kekuatan dan kekurangan masing-masing kurikulum. Untuk melihat persoalan ini, diperlukan evaluasi yang valid dan komprehensif atas kualitas masing-masing kurikulum. Penilaian ini perlu dilakukan oleh tim yang memahami dunia pendidikan. Jika evaluasi dilakukan secara parsial, maka yang muncul adalah pembenaran yang ditegakkan atas pondasi logika yang lemah. Seyogyanya, alangkah bijak bila K-13 dilanjutkan, sembari melakukan penyempurnaan atas sisi-sisi kelemahan yang masih ada.
Kedua, mempertimbangkan efisensi anggaran keuangan dan intelektual atas perubahan suatu kebijakan. Mungkin anggaran keuangan masih bisa ditutupi melalui efisensi berbagai pos kegiatan, namun bagaimana dengan efisensi budget intelektual yang telah dikerahkan untuk memformulasi suatu pembaharuan. Tatkala pemerintah yang dikomandoi Jokowi mencoba mengefisensikan keuangan negara, justeru yang muncul adalah pemborosan keuangan negara. Budget intelektual tak bisa dibayar hanya dengan lembaran alat tukar ekonomi. Ianya hanya bisa dibayar tatkala alasan menyalahkannya diperkuat oleh suatu teori kebenaran yang ilmiah dan obyektif. Tatkala ini dilakukan, maka budget intelektual akan tunduk dalam suatu pengakuan ilmiah.
Ketiga, pertimbangan dampak perubahan APBN/APBD yang telah memasukan budget bagi terlaksananya K-13. Mungkin saja ini bisa ditutupi dengan adanya penyusunan anggaran perubahan, namun karena anggaran perubahan munculnya di akhir tahun, maka pelaksanaannya akan terbatas bahkan sulit untuk dilaksanakan.
Fenomena di atas telah membingungkan insan dunia pendidikan, baik guru, murid, dan orangtua. Kapan dunia pendidikan dibangun secara dewasa dan matang. Padahal para pemimpin negeri ini acapkali berangkat keluar negeri dan melihat fenomena pendidikan di negara yang maju. Meski tak bisa semua konsep pendidikan di negara maju diadopsi secara total karena berbeda dimensi sosiologis-kultural dengan bangsa Indonesia. Namun paling tidak, pendekatan konsep dan kebijakan pendidikannya yang positif perlu dipertimbangkan untuk dicontoh.
Perubahan kurikulum sememangnya sangat diperlukan, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Namun, perubahannya perlu dipikirkan secara matang, profesional, dan tidak tergesa-gesa. Ada beberapa pendekatan dalam menyikapi kondisi membingungkan saat ini, antara lain: Pertama, melanjutkan kebijakan penerapan K-13 sembari menyempurnakan berbagai kelemahan yang masih ada. Kedua, mengevaluasi suatu rencara perubahan kurikulum secara matang dan komprehensif yang dilakukan oleh tim yang professional dan memiliki “kepedulian” terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa. Bila pendekatan ini tidak dilakukan, maka yang terjadi perubahan yang sia-sia.
Ketiga, melaksanakan pendidikan profesi bagi peningkatan kualitas tenaga pendidikan secara terprogram dan terencana, bukan terkesan “sambilan dalam waktu singkat”. Keempat, perubahan kurikulum bukan berarti mengganti kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang baru. Perubahan kurikulum berangkat dari evaluasi atas kelemahan kurikulum sebelumnya. Perubahan yang dilakukan hanya pada aspek kelemahan yang ada untuk kemudian disempurnakan secara bijak.
Kelima, melakukan serangkaian uji coba untuk melihat kekuatan dan kelemahan produk kurikulum yang dibangun. Setelah melalui serangkaian uji coba secara matang, baik kesiapan internal dan eksternal, maka tawaran perubahan kurikulum siap “dipasarkan”. Bangunan kurikulum yang matang dengan serangkaian uji coba yang jitu akan melahirkan bangunan pendidikan yang berkualitas guna mengantarkan peserta didik yang profesional, baik dimensi intelektual, keterampilan, kepribadian, dan moralitasnya.
Sudah saat ini negeri ini melihat suatu fenomena secara komprehensif dan melepaskan “kacamata kuda dan politik” yang selama ini begitu teguh dipertahankan. Sebab, mempertahankan “kacamata kuda dan politik” akan membuat lulusan yang juga akan “kacamata kuda dan berpolitik keliru”. Pola yang demikian akan melahirkan generasi yang akan melanjutkan prilaku negatif generasi sebelumnya. Bila hal ini terjadi, maka praktik suap, korupsi, plagiasi, formalisasi, melihat dunia dengan kacamata kesukuan dan kelompok, ”bagi-bagi kue”, hilangnya profesionalitas, dan sebagainya akan tetap bertahan. Bila hal ini terjadi, maka apapun bentuk kurikulum yang ditawarkan akan sia-sia belaka.
Kesalahan penetapan kebijakan dunia pendidikan, akan berdampak pada keperibadian generasi. Bila kepribadian generasi sudah rusak, maka akan sangat sulit untuk diperbaiki. Karena obyek dan subyek pendidikan adalah manusia, maka perlu didekati secara manusiawi. Jika tidak, maka lembaga pendidikan akan menjadi laboratorium kelinci percobaan belaka.
Semoga dunia pendidikan ditangani secara matang, profesional, dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam mengantarkan dan mempersiapkan generasi yang akan datang. Sebab, di tangan mereka marwah dan martabat bangsa akan dititipkan. Bila bangunan pendidikan baik, maka marwah dan martabat bangsa akan baik dan dapat dibanggakan. Demikian pula sebaliknya.***
Samsul Nizar
Guru Besar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, dan Ketua Dewan Pendidikan Bengkalis
Di akhir tahun ini, negeri ini dikejutkan dengan munculnya kebijakan Mendikbud Dikdasmen Dr Anies Baswedan untuk “membekukan sementara waktu” pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13) dan kembali memberlakukan kurikulum 2006. Padahal, persoalan ini bukan persoalan gampang dan sederhana.
Banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan, antara lain: Pertama, kekuatan dan kekurangan masing-masing kurikulum. Untuk melihat persoalan ini, diperlukan evaluasi yang valid dan komprehensif atas kualitas masing-masing kurikulum. Penilaian ini perlu dilakukan oleh tim yang memahami dunia pendidikan. Jika evaluasi dilakukan secara parsial, maka yang muncul adalah pembenaran yang ditegakkan atas pondasi logika yang lemah. Seyogyanya, alangkah bijak bila K-13 dilanjutkan, sembari melakukan penyempurnaan atas sisi-sisi kelemahan yang masih ada.
Kedua, mempertimbangkan efisensi anggaran keuangan dan intelektual atas perubahan suatu kebijakan. Mungkin anggaran keuangan masih bisa ditutupi melalui efisensi berbagai pos kegiatan, namun bagaimana dengan efisensi budget intelektual yang telah dikerahkan untuk memformulasi suatu pembaharuan. Tatkala pemerintah yang dikomandoi Jokowi mencoba mengefisensikan keuangan negara, justeru yang muncul adalah pemborosan keuangan negara. Budget intelektual tak bisa dibayar hanya dengan lembaran alat tukar ekonomi. Ianya hanya bisa dibayar tatkala alasan menyalahkannya diperkuat oleh suatu teori kebenaran yang ilmiah dan obyektif. Tatkala ini dilakukan, maka budget intelektual akan tunduk dalam suatu pengakuan ilmiah.
Ketiga, pertimbangan dampak perubahan APBN/APBD yang telah memasukan budget bagi terlaksananya K-13. Mungkin saja ini bisa ditutupi dengan adanya penyusunan anggaran perubahan, namun karena anggaran perubahan munculnya di akhir tahun, maka pelaksanaannya akan terbatas bahkan sulit untuk dilaksanakan.
Fenomena di atas telah membingungkan insan dunia pendidikan, baik guru, murid, dan orangtua. Kapan dunia pendidikan dibangun secara dewasa dan matang. Padahal para pemimpin negeri ini acapkali berangkat keluar negeri dan melihat fenomena pendidikan di negara yang maju. Meski tak bisa semua konsep pendidikan di negara maju diadopsi secara total karena berbeda dimensi sosiologis-kultural dengan bangsa Indonesia. Namun paling tidak, pendekatan konsep dan kebijakan pendidikannya yang positif perlu dipertimbangkan untuk dicontoh.
Perubahan kurikulum sememangnya sangat diperlukan, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Namun, perubahannya perlu dipikirkan secara matang, profesional, dan tidak tergesa-gesa. Ada beberapa pendekatan dalam menyikapi kondisi membingungkan saat ini, antara lain: Pertama, melanjutkan kebijakan penerapan K-13 sembari menyempurnakan berbagai kelemahan yang masih ada. Kedua, mengevaluasi suatu rencara perubahan kurikulum secara matang dan komprehensif yang dilakukan oleh tim yang professional dan memiliki “kepedulian” terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa. Bila pendekatan ini tidak dilakukan, maka yang terjadi perubahan yang sia-sia.
Ketiga, melaksanakan pendidikan profesi bagi peningkatan kualitas tenaga pendidikan secara terprogram dan terencana, bukan terkesan “sambilan dalam waktu singkat”. Keempat, perubahan kurikulum bukan berarti mengganti kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang baru. Perubahan kurikulum berangkat dari evaluasi atas kelemahan kurikulum sebelumnya. Perubahan yang dilakukan hanya pada aspek kelemahan yang ada untuk kemudian disempurnakan secara bijak.
Kelima, melakukan serangkaian uji coba untuk melihat kekuatan dan kelemahan produk kurikulum yang dibangun. Setelah melalui serangkaian uji coba secara matang, baik kesiapan internal dan eksternal, maka tawaran perubahan kurikulum siap “dipasarkan”. Bangunan kurikulum yang matang dengan serangkaian uji coba yang jitu akan melahirkan bangunan pendidikan yang berkualitas guna mengantarkan peserta didik yang profesional, baik dimensi intelektual, keterampilan, kepribadian, dan moralitasnya.
Sudah saat ini negeri ini melihat suatu fenomena secara komprehensif dan melepaskan “kacamata kuda dan politik” yang selama ini begitu teguh dipertahankan. Sebab, mempertahankan “kacamata kuda dan politik” akan membuat lulusan yang juga akan “kacamata kuda dan berpolitik keliru”. Pola yang demikian akan melahirkan generasi yang akan melanjutkan prilaku negatif generasi sebelumnya. Bila hal ini terjadi, maka praktik suap, korupsi, plagiasi, formalisasi, melihat dunia dengan kacamata kesukuan dan kelompok, ”bagi-bagi kue”, hilangnya profesionalitas, dan sebagainya akan tetap bertahan. Bila hal ini terjadi, maka apapun bentuk kurikulum yang ditawarkan akan sia-sia belaka.
Kesalahan penetapan kebijakan dunia pendidikan, akan berdampak pada keperibadian generasi. Bila kepribadian generasi sudah rusak, maka akan sangat sulit untuk diperbaiki. Karena obyek dan subyek pendidikan adalah manusia, maka perlu didekati secara manusiawi. Jika tidak, maka lembaga pendidikan akan menjadi laboratorium kelinci percobaan belaka.
Semoga dunia pendidikan ditangani secara matang, profesional, dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam mengantarkan dan mempersiapkan generasi yang akan datang. Sebab, di tangan mereka marwah dan martabat bangsa akan dititipkan. Bila bangunan pendidikan baik, maka marwah dan martabat bangsa akan baik dan dapat dibanggakan. Demikian pula sebaliknya.***
Samsul Nizar
Guru Besar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, dan Ketua Dewan Pendidikan Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

