Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Refleksi Politik Akhir Tahun)
Dalam hitungan hari, kita akan melewati tahun 2014. Itu artinya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2015. Sungguh perjalanan waktu yang cepat, rasanya baru kemarin kita bergegap gempita menyambut tahun 2014, dan tak lama lagi akan kita tinggalkan. Banyak sudah yang menghiasi perjalanan sepanjang tahun 2014, terutama perjalanan politik bangsa Indonesia.
Jamak diketahui publik, 2014 adalah tahun politik, sebab pada tahun inilah dilakukan pesta demokrasi rakyat, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Hasilnya telah kita ketahui semua, yakni lahirnya wakil-wakil rakyat dan terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Sepanjang tahun 2014 ada beberapa isu yang mendominasi pemberitaan media dan menyita perhatian publik. Pertama, kenaikan harga BBM. Isu ini menghangat di injury time kepemimpinan SBY. Pada saat itu Jokowi-JK melalui rumah transisi berusaha “memaksa” SBY untuk menaikkan harga BBM. SBY kemudian merespon dan membacanya sebagai bagian trik politik Jokowi-JK. Dan sampai berakhir masa kepemimpinannya tidak menanggapi permintaan Jokowi-JK. Niat itu baru terlaksana ketika Jokowi-JK resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Alasan klasiknya bahwa subsidi BBM memiliki implikasi terhadap APBN dan penggunaannya tidak tepat sasaran. Padahal, harga BBM dunia cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, saat ini telah mencapai kisaran 65 dolar per barel, jauh di bawah harga patokan yang dipakai untuk APBN 2014 sebesar 105 dolar per barel. Hal ini pun diprediksi semakin turun hingga tahun depan, sebagaimana yang disampaikan oleh Lead Economist World Bank-Indonesia Ndiame Diop. Sebab, sesuai dengan hasil kajian riset Mandiri Sekuritas penurunan ini lebih dominan faktor fundamentalnya daripada non-fundamental.
Kedua, politik dualisme. Pasca-pilpres, kita dihidangkan dengan tontonan politik “tandingan”. Bila, kepentingan politiknya tidak terakomodasi dengan mudahnya membuat kekuatan politik tandingan. Hal ini dimulai dengan DPR tandingan, yakni ketika Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami “kekalahan” politik. Kemudian lahirnya dualisme di tubuh partai politik seperti yang tejadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), antara kubu Djan Faridz dan Romiromahurmuziy. Terbaru antara kubu Aburizal Bakrie (ARB) dengan Agung Laksono di Partai Golkar.
Ketiga, merosotnya harga rupiah. Turunnya harga rupiah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya sungguh di luar prediksi pakar-pakar ekonomi, bahkan ini merupakan kejatuhan yang cukup parah semenjak krisis ekonomi 1998. Turunnya hampir mencecah angka Rp13.000 per satu dolar Amerika. Pada selasa (16/12) rupiah menembus level Rp12.937 per dolar AS setelah sehari sebelumnya pada perdagangan non-delivery forward (NDF) melemah 11 poin ke Rp 12.725 per dolar AS dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp12.713 per dolar AS.
Perjalanan dinamika politik bangsa sepanjang tahun 2014 telah memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat. Sebagai tahun kontestasi politik telah melahirkan pemimpin baru dan citarasa baru dalam bernegara. Euforia masyarakat menyambut pimpinan baru telah dihadiahi sebuah kebijakan yang terasa menyesakkan dada rakyat, yakni naiknya harga BBM yang berkolerasi langsung terhadap kenaikan harga barang pokok. Walaupun kebijakan ini diantisipasi dengan kartu sakti, yaitu kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu keluarga sejahtera (KKS), namun belum mumpuni menghilangkan penderitaan rakyat.
Semuanya berlanjut pada tontonan demokrasi dari partai politik tanah air. Suguhan drama yang tak dikehendaki rakyat terhidang dengan terang di hadapan rakyat, yakni perilaku politik tandingan. Sebuah laku politik yang mengatasnamakan demokrasi, tapi sesungguhnya jauh dari makna demokrasi dan politik adiluhung. Bahkan laku politik dualisme ini nestapa paling nyata dan hilangnya keadaban politik di tanah air.
Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2014 ini, harus menjadi refleksi bagi kita guna membawa lokomotif bangsa pada jalur yang benar. Ibrah-nya harus dijadikan cambuk dalam memperbaiki kualitas bangsa. Sebab, orang yang baik bukan orang yang tak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah, orang yang tahu kesalahan dan mampu memperbaiki kualitas diri. Artinya kesalahan-kesalahan bangsa pada tahun 2014 hendaknya dijadikan motivasi memperbaiki kualitas bangsa ke depan.***
Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia
Dalam hitungan hari, kita akan melewati tahun 2014. Itu artinya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2015. Sungguh perjalanan waktu yang cepat, rasanya baru kemarin kita bergegap gempita menyambut tahun 2014, dan tak lama lagi akan kita tinggalkan. Banyak sudah yang menghiasi perjalanan sepanjang tahun 2014, terutama perjalanan politik bangsa Indonesia.
Jamak diketahui publik, 2014 adalah tahun politik, sebab pada tahun inilah dilakukan pesta demokrasi rakyat, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Hasilnya telah kita ketahui semua, yakni lahirnya wakil-wakil rakyat dan terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Sepanjang tahun 2014 ada beberapa isu yang mendominasi pemberitaan media dan menyita perhatian publik. Pertama, kenaikan harga BBM. Isu ini menghangat di injury time kepemimpinan SBY. Pada saat itu Jokowi-JK melalui rumah transisi berusaha “memaksa” SBY untuk menaikkan harga BBM. SBY kemudian merespon dan membacanya sebagai bagian trik politik Jokowi-JK. Dan sampai berakhir masa kepemimpinannya tidak menanggapi permintaan Jokowi-JK. Niat itu baru terlaksana ketika Jokowi-JK resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Alasan klasiknya bahwa subsidi BBM memiliki implikasi terhadap APBN dan penggunaannya tidak tepat sasaran. Padahal, harga BBM dunia cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, saat ini telah mencapai kisaran 65 dolar per barel, jauh di bawah harga patokan yang dipakai untuk APBN 2014 sebesar 105 dolar per barel. Hal ini pun diprediksi semakin turun hingga tahun depan, sebagaimana yang disampaikan oleh Lead Economist World Bank-Indonesia Ndiame Diop. Sebab, sesuai dengan hasil kajian riset Mandiri Sekuritas penurunan ini lebih dominan faktor fundamentalnya daripada non-fundamental.
Kedua, politik dualisme. Pasca-pilpres, kita dihidangkan dengan tontonan politik “tandingan”. Bila, kepentingan politiknya tidak terakomodasi dengan mudahnya membuat kekuatan politik tandingan. Hal ini dimulai dengan DPR tandingan, yakni ketika Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami “kekalahan” politik. Kemudian lahirnya dualisme di tubuh partai politik seperti yang tejadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), antara kubu Djan Faridz dan Romiromahurmuziy. Terbaru antara kubu Aburizal Bakrie (ARB) dengan Agung Laksono di Partai Golkar.
Ketiga, merosotnya harga rupiah. Turunnya harga rupiah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya sungguh di luar prediksi pakar-pakar ekonomi, bahkan ini merupakan kejatuhan yang cukup parah semenjak krisis ekonomi 1998. Turunnya hampir mencecah angka Rp13.000 per satu dolar Amerika. Pada selasa (16/12) rupiah menembus level Rp12.937 per dolar AS setelah sehari sebelumnya pada perdagangan non-delivery forward (NDF) melemah 11 poin ke Rp 12.725 per dolar AS dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp12.713 per dolar AS.
Perjalanan dinamika politik bangsa sepanjang tahun 2014 telah memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat. Sebagai tahun kontestasi politik telah melahirkan pemimpin baru dan citarasa baru dalam bernegara. Euforia masyarakat menyambut pimpinan baru telah dihadiahi sebuah kebijakan yang terasa menyesakkan dada rakyat, yakni naiknya harga BBM yang berkolerasi langsung terhadap kenaikan harga barang pokok. Walaupun kebijakan ini diantisipasi dengan kartu sakti, yaitu kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu keluarga sejahtera (KKS), namun belum mumpuni menghilangkan penderitaan rakyat.
Semuanya berlanjut pada tontonan demokrasi dari partai politik tanah air. Suguhan drama yang tak dikehendaki rakyat terhidang dengan terang di hadapan rakyat, yakni perilaku politik tandingan. Sebuah laku politik yang mengatasnamakan demokrasi, tapi sesungguhnya jauh dari makna demokrasi dan politik adiluhung. Bahkan laku politik dualisme ini nestapa paling nyata dan hilangnya keadaban politik di tanah air.
Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2014 ini, harus menjadi refleksi bagi kita guna membawa lokomotif bangsa pada jalur yang benar. Ibrah-nya harus dijadikan cambuk dalam memperbaiki kualitas bangsa. Sebab, orang yang baik bukan orang yang tak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah, orang yang tahu kesalahan dan mampu memperbaiki kualitas diri. Artinya kesalahan-kesalahan bangsa pada tahun 2014 hendaknya dijadikan motivasi memperbaiki kualitas bangsa ke depan.***
Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

