Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sangat menarik tulisan Prof Alaidin Koto, Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, di harian ini, Senin (22/12) lalu. Beliau menulis akan pentingnya wahyu sebagai landasan dalam penyusunan undang-undang di negeri ini. Yang lebih menarik lagi adalah upaya penyandingan beliau terhadap bangsa ini dengan orang-orang yang berperilaku zalim, karena mengabaikan penyusunan undang-undang berbasis wahyu. Akibatnya, dalam pandangan beliau, Allah kemudian menurunkan azab dengan munculnya beberapa bencana di negeri ini.
Selanjutnya beliau mengemukakan adanya faktor subyektivitas. “Undang-undang atau peraturan yang disusun oleh manusia, tanpa berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah, sepenuhnya akan dipengaruhi oleh akal dan kepentingan-kepentingan subyektivitas manusia yang menyusunnya itu”. Demikian penjelasan beliau.
Islam; Normativitas dan Historisitas
Islam menurut penulis mempunyai dua dimensi yang sangat berbeda antara keduanya. Pertama, Islam pada wilayah normatif di antaranya adalah wilayah teks asli Islam (the original text of Islam), yaitu Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik. Pada aras ini, Islam memiliki kebenaran mutlak. Setiap muslim wajib meyakininya, sedang yang menafikan kedua teks tersebut, dianggap murtad bahkan kafir.
Sementara pada wilayah historis, Islam adalah pemahaman terhadap Alquran dan Hadis. Pemahaman atau pemikiran Islam merupakan ragam tafsir terhadap teks asli Islam (Alquran dan Sunnah). Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Secara rasional ijtihad dibenarkan, sebab ketentuan yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah itu tidak semua terinci, bahkan sebagian masih bersifat global yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Di samping permasalahan kehidupan selalu berkembang terus, sedangkan secara tegas permasalahan yang timbul itu belum/tidak disinggung.
Islam sebagai pemahaman adalah respon orang terhadap aturan-aturan dan ajaran-ajaran dalam Islam, yang terdapat pada Alquran dan Hadits. Sehingga dapat disebutkan bahwa konsep-konsep Islam selama ini, bahkan apa yang ditulis Prof Alaidin tersebut, merupakan formulasi manusia. Karena ia lahir dari manusia, maka sudah barang tentu ia bersifat subjektif.
Mengindonesiakan Islam Bukan Mengislamkan Indonesia
Perdebatan mengenai apakah Islam Indonesia selalu memberi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau tidak, sudah berlangsung sejak lama. Perdebatan tersebut, bermula dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam. Pada satu sisi, terdapat pemahaman yang memandang Islam sebagai agama yang ajarannya wajib diterapkan secara literal di Indonesia. Simbol-simbol Islam harus ada dalam sistem negara, termasuk undang-undang harus berbasis pada wahyu. Sedangkan pada sisi yang lain, Islam mestinya menjadi agama universal, rahmatan lil alamin. Islam harus menjadi nilai etik pada setiap perilaku umat Islam di Indonesia.
Ada sebuah cerita yang menarik, ketika Rasulullah Saw akan melakukan perjanjian damai antara kaum muslim dan non muslim, yakni perjanjian Hudaibiyah, redaksi perjanjian tersebut diawali dengan kata Bismillahirahmanirahim. Namun, ternyata pihak non muslim merasa keberatan dengan kata tersebut dan mereka tidak akan menyepakati perjanjian tersebut jika kata bismillah tetap dicantumkan. Para sahabat kebingungan, karena bagi mereka kata bismillah adalah sesuatu yang sakral di dalam Islam sehingga mereka tidak berani menghapuskannya dari naskah perjanjian tersebut. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebuah jawaban yang tidak diduga-duga, ternyata Rasulullah Saw memutuskan untuk menghapus kata bismillah tersebut dari naskah perjanjian demi tercapainya kesepakatan damai antara kaum muslim dan kaum non muslim. Akhirnya kata bismillah digantikan dengan kata Bismika Allahumma yang memang diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian Hudaibiyah (muslim dan non muslim).
Kisah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengedepankan simbol-simbol Islam tetapi mengedepankan esensi dari simbol-simbol tersebut. Wallahu a’lam bi al-Showab.***
Hanafi
Sekretaris ISAIS UIN Suska Riau
Selanjutnya beliau mengemukakan adanya faktor subyektivitas. “Undang-undang atau peraturan yang disusun oleh manusia, tanpa berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah, sepenuhnya akan dipengaruhi oleh akal dan kepentingan-kepentingan subyektivitas manusia yang menyusunnya itu”. Demikian penjelasan beliau.
Islam; Normativitas dan Historisitas
Islam menurut penulis mempunyai dua dimensi yang sangat berbeda antara keduanya. Pertama, Islam pada wilayah normatif di antaranya adalah wilayah teks asli Islam (the original text of Islam), yaitu Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik. Pada aras ini, Islam memiliki kebenaran mutlak. Setiap muslim wajib meyakininya, sedang yang menafikan kedua teks tersebut, dianggap murtad bahkan kafir.
Sementara pada wilayah historis, Islam adalah pemahaman terhadap Alquran dan Hadis. Pemahaman atau pemikiran Islam merupakan ragam tafsir terhadap teks asli Islam (Alquran dan Sunnah). Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Secara rasional ijtihad dibenarkan, sebab ketentuan yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah itu tidak semua terinci, bahkan sebagian masih bersifat global yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Di samping permasalahan kehidupan selalu berkembang terus, sedangkan secara tegas permasalahan yang timbul itu belum/tidak disinggung.
Islam sebagai pemahaman adalah respon orang terhadap aturan-aturan dan ajaran-ajaran dalam Islam, yang terdapat pada Alquran dan Hadits. Sehingga dapat disebutkan bahwa konsep-konsep Islam selama ini, bahkan apa yang ditulis Prof Alaidin tersebut, merupakan formulasi manusia. Karena ia lahir dari manusia, maka sudah barang tentu ia bersifat subjektif.
Mengindonesiakan Islam Bukan Mengislamkan Indonesia
Perdebatan mengenai apakah Islam Indonesia selalu memberi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau tidak, sudah berlangsung sejak lama. Perdebatan tersebut, bermula dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam. Pada satu sisi, terdapat pemahaman yang memandang Islam sebagai agama yang ajarannya wajib diterapkan secara literal di Indonesia. Simbol-simbol Islam harus ada dalam sistem negara, termasuk undang-undang harus berbasis pada wahyu. Sedangkan pada sisi yang lain, Islam mestinya menjadi agama universal, rahmatan lil alamin. Islam harus menjadi nilai etik pada setiap perilaku umat Islam di Indonesia.
Ada sebuah cerita yang menarik, ketika Rasulullah Saw akan melakukan perjanjian damai antara kaum muslim dan non muslim, yakni perjanjian Hudaibiyah, redaksi perjanjian tersebut diawali dengan kata Bismillahirahmanirahim. Namun, ternyata pihak non muslim merasa keberatan dengan kata tersebut dan mereka tidak akan menyepakati perjanjian tersebut jika kata bismillah tetap dicantumkan. Para sahabat kebingungan, karena bagi mereka kata bismillah adalah sesuatu yang sakral di dalam Islam sehingga mereka tidak berani menghapuskannya dari naskah perjanjian tersebut. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebuah jawaban yang tidak diduga-duga, ternyata Rasulullah Saw memutuskan untuk menghapus kata bismillah tersebut dari naskah perjanjian demi tercapainya kesepakatan damai antara kaum muslim dan kaum non muslim. Akhirnya kata bismillah digantikan dengan kata Bismika Allahumma yang memang diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian Hudaibiyah (muslim dan non muslim).
Kisah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengedepankan simbol-simbol Islam tetapi mengedepankan esensi dari simbol-simbol tersebut. Wallahu a’lam bi al-Showab.***
Hanafi
Sekretaris ISAIS UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

