Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Pengawasan LKM di Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Usaha mikro kecil (UMK) merupakan tulang punggung pengembangan perekonomian Riau. Kontribusi UMK ini akan sangat dirasakan utamanya dari jumlah pelaku bisnis berikut serapan tenaga kerjanya. Banyak kendala yang dirasakan masih mengganjal dalam pengembangan UMK di Riau ini. Di antara kendala pengembangan dimaksud adalah masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang mampu memfasilitasi usaha mikro kecil (UMK) sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat di Riau.

Kesenjangan permintaan layanan jasa keuangan mikro inilah yang banyak dipenuhi oleh ribuan lembaga keuangan mikro (LKM) yang saat ini beroperasi di 12 kabupaten/kota se Riau. Di antara LKM dimaksud adalah ribuan lembaga usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam (UED/K SP) maupun  badan usaha milik desa (BUMDES) yang belakangan jumlahnya telah mencapai ratusan.

Dalam operasionalnya LKM dimaksud memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Kedua,  pengelolaan simpanan dan ketiga pemberian jasa konsultansi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari tiga fungsi dimaksud Bagaimana implementasinya pada  LKM di Riau.

Dari pengamatan penulis fungsi pertama merupakan fungsi yang banyak digunakan oleh LKM di  Riau. Namun perlu segera diperbaiki dalam tata kelola pinjaman macet. Sedangkan fungsi kedua dan ketiga belum berjalan secara maksimal dan perlu segera diperbaiki. Inilah yang membedakan LKM di Riau ini dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

Asset LPD di Bali saat ini telah berhasil mengalahkan total aset Bank Perkreditan Rakyat se-Bali. Apa rahasianya. Keberhasilan LPD Bali adalah pada sisi menggerakkan komunitasnya dengan kreatif dan kebersamaan serta memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Masyarakat dan komunitas berdasarkan studi penulis benar-benar merasakan kemanfaatan dari LPD ini. Itulah sebabnya di LPD Bali tidak hanya sisi pinjaman yang berjalan maksimal namun mereka telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah yang luar biasa.

Belajar dari LPD Bali ini seluruh LKM di Riau perlu segera mengakselerasi, mengembangkan diri untuk dapat menumbuhkembangkan UMK di Riau menjadi lebih tangguh, berdaya dan mandiri.

Urgensi Pengawasan LKM
Untuk mengembangkan LKM Indonesia pemerintah telah merilis Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Alhamdulillah undang-undang (UU) ini  telah menjadi pondasi utama dalam pengembangan LKM di Riau. Untuk lebih konretnya pengembangan, pembinaan dan pengawasan LKM ini mulai tanggal 8 Januari 2015 seluruh LKM harus telah mempedomani peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 14 tahun 2014 sebagai pedoman operasionalnya. Penulis meyakini bahwa sampai hari ini banyak pihak yang belum mengetahui perihal peraturan yang akan menjadi landasan dalam pengembangan LKM di Riau ini.

Padahal urgensi pengawasan LKM di Riau ini akan sangat terasa mengingat banyak kasus telah tercatat dan terjadi dalam pengembangan LKM di Riau ini. Pengawasan melalui  pemeriksaan yang dilakukan secara konsisten akan sangat diperlukan untuk memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM Riau yang sebenarnya, sekaligus meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat dan memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Dalam praktik akibat kurangnya pengawasan telah seringkali ditemukan terjadinya penyalahgunaan keuangan LKM baik oleh direksi, komisaris maupun pegawai LKM. Kondisi ini diperburuk dengan adanya penyimpangan dalam pemberian pinjaman. Beberapa LKM di masa lalu ditemui juga mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM. Kesulitan likuiditas ini dimungkinkan terjadi disebabkan tingginya tunggakan pengembalian pinjaman atau pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan LKM.

Di sinilah perlunya pengawasan LKM Riau di masa depan karena pengawasan ini akan sangat diperlukan menyelamatkan ratusan miliar dana pemerintah yang telah diinvestasikan dan dihibahkan di masa lalu. Siapa yang akan mengawasi LKM di Riau?

Pengawas LKM Riau
UU LKM dan peraturan OJK No 14 tahun 2014 menyatakan bahwa pengawasan LKM Riau dilakukan oleh OJK. Pengawasan LKM ini dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Apakah pemda/pemkab telah siap?

Memenuhi target OJK di 8 Januari 2015 ini maka pemprov dan pemkab/kota perlu bersinergi lebih segera untuk dapat terimplementasinya fungsi pengawasan LKM ini dengan melakukan persiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Persiapan SDM dan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan menunjuk pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan fungsi pengawasan LKM yang nantinya akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan OJK dan mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan.

Penulis meyakini bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup dalam mengawasi ribuan LKM ini.

Akhirnya, keberadaan LKM amatlah penting dalam mempermudah akses UMK untuk memperoleh pinjaman yang dapat memberdayakan ekonominya. Untuk memastikan fungsi ini menjadi realita tentu saja kita menghadapi tantangan akan perlunya pengawasan LKM yang dalam hal ini perlu dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota secara sistematis agar UMK Riau dapat lebih tangguh, berdaya dan mandiri di tahun 2015.***


Bambang R Rustam
Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer