Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebun Sawit dan Masalah Hutan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KAMPANYE hitam (black campaign) yang beredar di banyak negara pengimpor crude palm oil (CPO) asal Indonesia, memang menjadi tantangan pemasaran produk turunan kelapa sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai isu negatif tersebut berdampak pada terganggunya pemasaran minyak kelapa sawit Indonesia di dunia internasional. Permintaan CPO jadi berkurang. Isu negatif seputar kelapa sawit Indonesia menjadi dasar bargaining position (posisi tawar) oleh negara pengimpor untuk membeli murah dan membatasi keperluan mereka atas CPO Indonesia. Tentu, hal ini membuat ”porak-porandanya” harga tandan buah segar (TBS) milik petani di dalam negeri.

Petani sawit kita memang dibuat “kelimpungan” ketika harga TBS tidak stabil. Maka, sesunguhnyalah kita memang harus keluar dari masalah. Di antara upaya penting yang perlu dilakukan adalah penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) atau sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang menyeluruh. ISPO merupakan suatu sistem yang tepat bagi semua pihak terkait, dan dapat menjamin adanya pelaksanaan kegiatan yang transparan dan berkelanjutan. Setelah sertifikasi ISPO diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan, maka mulai tahun 2014 hingga 2018, sertifikasi ISPO akan diujicoba kepada petani-pekebun kelapa sawit swadaya melalui Proyek Inisiatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI). Proyek inisiatif ini ditaja atas kerja sama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP = Badan Program Pembangunan PBB).

Terdapat beberapa tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan SPOI. Yaitu; pertama, memperkuat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi perkebunan rakyat terutama dalam pelaksanaan praktek pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP) dan pelestarian lingkungan. Para petani yang menjadi obyek project ini akan dilatih dan difasilitasi agar memperoleh sertifikat ISPO disertai pemberian pelatihan kepada penyuluh/fasilitator tingkat kabupaten agar dapat membantu petani dengan lebih baik. Sedangkan terhadap koperasi petani/kelompok tani yang bermitra dengan kebun besar dan mill diharapkan dapat saling menguntungkan.

Kedua, memperkuat ISPO untuk pelestarian hutan, meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memfasilitasi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat serta kelancaran mediasi dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan. Pada tataran ini, petani swadaya tentu akan terbantu dalam memperoleh legalitas lahan serta adanya penguatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian masalah terutama yang berkenaan dengan permasalahan/perselisihan lahan. Keempat, memperkuat sistem dan standar ISPO sehingga dapat diakui dan mendapat dukungan serta diterima oleh masyarakat yang lebih luas.

Provinsi Riau termasuk di antara tiga provinsi yang dipilih untuk pelaksanaan proyek tersebut. Dua provinsi lainnya adalah Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Pada setiap provinsi ditetapkan dua kabupaten sebagai lokasi kegiatan. Maka, untuk Riau, dua kabupaten yang dijadikan sebagai pilot project pelaksanaan program SPO-Initiative Project adalah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Pada tahap awal, pelaksanaan ISPO di tingkat petani swadaya akan diarah kepada kelompok-kelompok tani. Sehingga yang akan disertifikasi adalah kelompok tani,  bukan kepada individu petaninya.

Upaya penyelamatan pemasaran kelapa sawit Indonesia, memang mesti dilakukan. Apatah lagi, pertumbuhan pembangunan kelapa sawit terbukti berperan nyata dalam penerimaan devisa, penanggulangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan daerah, dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Memang, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling menguatkan. Berbagai elemen penting tersebut adalah kepentingan petani, organisasi petani, pembeli dan pengolah, perusahaan nasional dan global, pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Merupakan upaya bijak, bila petani yang tidak tergabung kedalam kelompok tani, juga melakukan penggarapan dan pengolahan perkebunan kelapa sawitnya dengan mengikuti pola-pola dan standarisasi ISPO. Hal tersebut dilakukan sebagai peran aktif individu petani dalam menangkis isu-isu negatif yang menghantam perkelapasawitan Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Bukankah, sesungguhnya yang bisa mengubah nasib kita sendiri, adalah ikhtiar dari kita sendiri. Mari bersatu-padu untuk kembali menaikkan harkat dan martabat kelapa sawit Indonesia.***


Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer