Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Catatan Buram 2014

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Menutup dan mengawali tahun dengan banjir agaknya menjadi tradisi baru di Riau. Persis seperti akhir tahun 2013 lalu, ribuan rumah tersebar di delapan kabupaten/kota hampir 40 kecamatan di Riau mulai dari Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rohul, Rohil, Bengkalis, Inhu, hingga Kuansing terendam luapan air.

Situasi darurat banjir telah memacetkan aktivitas penghidupan dan kehidupan masyarakat Riau. Dampak kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir sungguh tidak sedikit. Dalam kondisi infrastruktur Riau yang masih carut marut, banjir memperburuk keadaan. Bukan hanya jalan dan jembatan yang bertambah parah, infrastruktur lain dari berbagai sektor digerus kerusakan. Mulai dari lahan pertanian, irigasi, sumber daya air, lingkungan hidup, pemukiman/perumahan, kesehatan, hingga pendidikan. Bahkan dalam sebuah riset terungkap, lebih dari sepertiga APBD kabupaten/kota dan setengah APBD Provinsi bisa dihabiskan untuk merehabilitasi akibat banjir.

Infrastruktur jalan di Riau di akhir tahun ini bukan karena banjir saja kian memburuk, tapi juga akibat stagnasi pembangunan. Di akhir tahun 2014 ini realisasi APBD untuk pembangunan jalan di Provinsi Riau hanya mencapai 5 persen dari Rp900 miliar anggaran yang tersedia. Lebih dari 70 proyek pembangunan jalan urung direalisasikan karena berbagai alasan.Padahal, saat ini lebih dari 70 persen jalan di Riau, mulai dari jalan nasional, provinsi  hingga jalan desa berada dalam kondisi rusak dan rusak parah.

Minimnya penyerapan keuangan daerah ini kontras dengan alotnya pengesahan APBD setiap awal tahunnya. Kelambatan pengesahan APBD Riau di awal 2014 telah mengakibatkan kucuran Rp30 miliar dana intensif daerah (DID) untuk Riau melayang sia-sia.

Selain banjir, tradisi utama yang meningkatkan popularitas Riau di mata nasional adalah kabut asap. Lebih dari 17 tahun jutaan masyarakat Riau menjadi langganan dampak kebakaran hutan tersebut. Kebakaran hutan (kabut asap) di tahun 2014 ini kembali memuncak pada September-Oktober lalu. Presiden terpilih Jokowi bersama jajaran menterinya pada akhir November 2014 bahkan menyempatkan diri untuk blusukan ke salah satu sumber kebakaran hutan di Sungai Tohor, Kepuluauan Meranti tak lama setelah beliau dilantik, namun sayang blusukan Jokowi tidak pada saat kabut asap.

Banjir dan kabut asap adalah bukti kegagalan pemangku kepentingan di Riau memperlakukan alam dengan ramah. Di negeri yang diberkahi kekayaan melimpah ini, alam dan hutan dijadikan sekadar mesin uang belaka.

Hutan-hutan alam yang dialihfungsikan menjadi perkebunan hingga saat ini belum terbukti memberikan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat sekitar. Saat ini hampir 10 persen penduduk Riau terutama di pedesaan rata-rata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, berdasarkan catatan BI, dari sektor perkebunan sawit saja, perputaran uang per tahunnya bisa mencapai Rp4-5 triliun.

Dalam kondisi tumpang tindih hukum di bidang pertanahan, sekitar 8 juta hektare kawasan hutan di Riau saat ini diberikan izin konsesi untuk sektor perkebunan dan hutan produksi. Selain ancaman kerusakan lingkungan, keadaan inilah yang mendudukkan Riau pada 2014 ini tetap bertahan di peringkat wahid sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi konflik lahan.Celakanya, konflik itu tak selesai-selesai karena masyarakat justru menjadi obyek penipuan para mafia tanah dan perusahaan. Akibat minimnya lahan, masyarakat kini banyak yang terdesak untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung.

Krisis Energi
Ironi sebagai salah satu lumbung energi terbesar di Indonesia, penghasil migas dan sawit, masyarakat Riau sepanjang 2014 ini masih diselimuti krisis listrik dan kelangkaan BBM. Meski tingkat elektrifikasi di Riau dikatakan meningkat lebih dari 70 persen, namun defisit energi listrik masih tinggi. Pemadaman bergilir dengan alasan utama ketergantungan dengan pembangkit di Sumbagut dan rusaknya sejumlah pembangkit listrik di Riau terus meminta permakluman. Skema MP3EI untuk membangun pembangkit listrik di Riau gagal terealisasi hingga akhir 2014 ini.

Para pejabat Riau, terutama para kepala daerah di kabupaten/kota Riau kini lebih asik dengan ego masing-masing untuk membangun daerah. Catatan saya soal komunikasi dan koordinasi yang masih sangat lemah. Jika saja para kepala daerah di Riau dapat duduk bersama mengaktifkan Dewan Energi Daerah maka akan dapat dibentuk konsorsium kabupaten/kota dan Provinsi sehingga Riau akan sanggup membangun pembangkit listrik sendiri yang lebih representatif.

Bagaimanapun, untuk mengoptimalkan laju pembangunan daerah dibutuhkan sinergi. Semoga menyongsong tahun 2015 ini Riau dapat menggeliat menciptakan kebersamaan, perbaikan dan perubahan di berbagai bidang.***


Intsiawati Ayus
Anggota DPD/MPR RI Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer