Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Refleksi Demokrasi Indonesia

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kemunculan partai politik tandingan pada tahun 2014 menggambarkan kondisi dilematis pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam pesta kontestasi politik selama tahun 2014, ada fenomena menarik yang mewarnai proses politik demokrasi di Indonesia. Beberapa partai politik di Indonesia mengalami pergulatan konflik yang cukup kuat di internal partainya masing-masing. Dinamika hebat tersebut disebabkan oleh terpecahnya kekuatan elite-elite internal partai politik dalam menentukan arah politik partainya.

Secara umum kita melihat hal ini dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). PPP dan Partai Golkar saat ini mengalami dualisme intstitusi kepartaian. Pasca-pemilu 2014 yang lalu PPP memiliki dua kepengurusan. Masing-masing kepengurusan mengklaim sebagai pihak yang paling sah. Kepengurusan pertama dipimpin ketua umum versi muktamar di Surabaya, yakni Romahurmuziy. Sedangkan Djan Faridz selaku ketua umum versi muktamar di Jakarta memimpin kepengurusan kedua. Kemudian akibat pergulatan konflik antara elitenya Golkar juga mengalami perpecahan dengan kemunculan Partai Golkar tandingan. Dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar tandingan yang digelar Presidium Penyelamat Golkar di Jakarta memutuskan kepenguruan Partai Golkar tandingan yang diketuai oleh Agung Laksono. Sebelumnya juga telah dilaksanakan Musyawarah Nasional di Bali yang memutuskan Aburizal Bakri terpilih kembali menjadi ketua umum.

Partai Politik Tandingan Ancaman bagi Demokrasi
Buramnya proses demokrasi dalam perjalanan partai politik Indonesia telah mengantarkan partai politik ke dalam ruang yang gelap dan merusak tatanan demokrasi yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Ada beberapa alasan yang membuat partai politik tandingan menjadi ancaman baru terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Pertama, partai politik tandingan akan mempengaruhi kinerja lembaga negara. Kinerja lembaga legislatif akan mendapat dampak buruk dari adanya partai politik tandingan. Kedua, partai politik tandingan akan memicu pecahnya konflik dalam skala luas. Partai politik tandingan akan memunculkan konflik antarsesama kader dan simpatisan partai politik tersebut. Hal ini sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan persatuan dan kesatuan bangsa kedepan. Ketiga, partai politik tandingan akan semakin mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Berdasarkan hasil survei Political Communication Institute (Polcomm Institute), mayoritas masyarakat tidak lagi mempercayai partai politik. Publik yang tidak percaya parpol yaitu sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen. Dengan kemunculan partai politik tandingan tentu akan menambah persentase pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik.

Transformasi Parpol Sebagai Pilihan ke Depan
Melihatnya buruknya dampak partai politik tandingan terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia, maka perlu ada terobosan baru bagi partai politik di Indonesia ke depan. Momentum pergantian tahun menuju 2015 ini diharapkan menjadi langkah baru bagi partai politik di Indonesia melakukan refleksi internal dan beresolusi ke depan untuk perbaikan partai politik. Parpol di Indonesia harus melakukan transformasi menyeluruh mulai dari tingkat nasional hingga tingkal lokal. Parpol memiliki peran yang sangat sentral dalam  proses demokrasi, baik secara prosedural maupun secara substansial.

Transformasi tidak hanya melakukan perbaikan sistem ataupun bagian-bagian dan aspek dari partai politik yang rusak kemudian diperbaiki. Tetapi transformasi dilakukan untuk mendekontruksi ulang partai politik yang rusak kemudian dibangun yang baru. Agenda transformasi lebih tepat untuk dijadikan sebagai solusi atas problematika partai politik tandingan yang menjangkiti tubuh beberapa partai politik di Indonesia saat ini.

Parpol harus melakukan perbaikan pelembagaan partai agar mampu menciptakan proses musyawarah berjenjang. Musyawarah secara berjenjang di internal partai sangat berguna untuk menciptakan fungsi-fungsi kepartaian yang solid secara organisasi dan sekaligus tetap memberikan dampak yang maksimal tidak saja bagi internal partai bersangkutan tetapi bagi kehidupan demokrasi dalam arti yang lebih luas.***


Zulpandi
Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik Pemerintahan UGM, asal Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer