Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
HARI ini, adalah Senin pertama di tahun 2015. Hari yang seharusnya tidak ada lagi alasan mangkir bekerja, setelah menjalani libur menjelang tahun baru, lalu disambut ”hari terjepit” pada Jumat (2/1) dan libur lagi pada Sabtu (3/1) bertepatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, berlanjut libur Ahad.
Artinya, hari ini, semestinya, semua mereka, terlebih yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan pelayanan dan kepentingan publik, sudah kembali bekerja secara penuh, termasuk kegiatan belajar-mengajar di lembaga pendidikan.
Apalagi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Asryadjuliandi Rachman, yang mengharapkan tidak ada lagi pejabat dan PNS di Provinsi Riau meliburkan diri pada ”hari terjepit’’ tersebut. Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau M Guntur menegaskan tidak akan menolerir perilaku aparatur pemerintah yang bolos di hari kerja. Janjinya, sanksi tegas akan diberlakukan.
Kita menggarisbawahi tentang sanksi tegas yang kerap dikemukakan untuk aparatur pemerintah yang seenaknya memperpanjang liburan, masih absen pada hari pertama kerja kembali. Pasti ada yang salah sehingga hal itu kerap terjadi. Tidak cukupkah waktu libur yang diberikan itu? Apalagi, kelaziman lain yang kerap terlihat di hari pertama masuk kerja pasca-libur, waktu belum sepenuhnya dipakai untuk bekerja.
Kalau sekarang itu terulang lagi, semestinya ada yang harus dikoreksi dan memang patut dan terus dibenahi. Terutama sekali soal kedisiplinan aparatur pemerintah, yang memang harus terus ditingkatkan. Kita gugah kesadaran, profesionalitas dan tanggung jawab PNS terhadap tugasnya. Dalam hal ini, sepatutnya pula dimulai dari level atas.
Bahwa, ancaman bahwa PNS yang absen —pasca-libur bersama, libur panjang, usai cuti, dan lainnya— akan diberi sanksi tegas, dipotong uang ini dan itu, atau akan diperlambat kenaikan pangkat/golongannya, sepertinya tak mempan lagi. Kondisi itu boleh jadi karena sanksi tak pernah dilaksanakan. Karena itu, ke depan, sanksi harus ditegakkan, tanpa pandang bulu, jika tak ingin ketidakdisiplinan ini terus terulang. Tidak kalah penting lagi, para atasan harus dapat memberi contoh seperti apa disiplin kerja yang benar itu.***
Artinya, hari ini, semestinya, semua mereka, terlebih yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan pelayanan dan kepentingan publik, sudah kembali bekerja secara penuh, termasuk kegiatan belajar-mengajar di lembaga pendidikan.
Apalagi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Asryadjuliandi Rachman, yang mengharapkan tidak ada lagi pejabat dan PNS di Provinsi Riau meliburkan diri pada ”hari terjepit’’ tersebut. Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau M Guntur menegaskan tidak akan menolerir perilaku aparatur pemerintah yang bolos di hari kerja. Janjinya, sanksi tegas akan diberlakukan.
Kita menggarisbawahi tentang sanksi tegas yang kerap dikemukakan untuk aparatur pemerintah yang seenaknya memperpanjang liburan, masih absen pada hari pertama kerja kembali. Pasti ada yang salah sehingga hal itu kerap terjadi. Tidak cukupkah waktu libur yang diberikan itu? Apalagi, kelaziman lain yang kerap terlihat di hari pertama masuk kerja pasca-libur, waktu belum sepenuhnya dipakai untuk bekerja.
Kalau sekarang itu terulang lagi, semestinya ada yang harus dikoreksi dan memang patut dan terus dibenahi. Terutama sekali soal kedisiplinan aparatur pemerintah, yang memang harus terus ditingkatkan. Kita gugah kesadaran, profesionalitas dan tanggung jawab PNS terhadap tugasnya. Dalam hal ini, sepatutnya pula dimulai dari level atas.
Bahwa, ancaman bahwa PNS yang absen —pasca-libur bersama, libur panjang, usai cuti, dan lainnya— akan diberi sanksi tegas, dipotong uang ini dan itu, atau akan diperlambat kenaikan pangkat/golongannya, sepertinya tak mempan lagi. Kondisi itu boleh jadi karena sanksi tak pernah dilaksanakan. Karena itu, ke depan, sanksi harus ditegakkan, tanpa pandang bulu, jika tak ingin ketidakdisiplinan ini terus terulang. Tidak kalah penting lagi, para atasan harus dapat memberi contoh seperti apa disiplin kerja yang benar itu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

