Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mewujudkan Poros Maritim Dunia

R
Penulis: Rindra Yasin❯
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-25 Asean, 12 November 2014, di Nay Pyi Taw, Ibukota Myanmar, menyampaikan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Sebelumnya hal yang sama disampaikan Presiden pada KTT APEC di Beijing (10/11/2014). Konsep PMD Presiden ini merupakan salah satu pilar utama dalam pemerintahannya yang mencakup banyak aspek pada level dalam negeri maupun internasional.

Gagasan membangun PMD ini didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua Samudera (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia). Sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan merupakan negara hukum dan berdaulat. Sejak dulu kala perairan laut Indonesia telah menjadi alur pelayaran bangsa-bangsa di dunia, terutama dari Eropa, Afrika, Asia Selatan menuju Asia Timur dan Amerika serta Australia. Pelayar-pelayar bangsa Indonesia juga sudah lama mengarungi kedua samudera ini sampai ke Afrika Selatan dan kepulauan di Samudera Pasifik.

Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur di Myanmar (13/11/2014) juga memperkenal gagasan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, yang ingin mengembalikan kejayaan bahari Nusantara, menjaga stabilitas keamanan kawasan, serta membuka peluang kerja sama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.

Orientasi Pembangunan Kemaritiman
Pada pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-6, Joko Widodo menegaskan, sudah terlalu lama kita membelakangi laut, teluk, dan selat, tetapi sejak sekarang laut, teluk, dan selat akan menjadi masa depan Indonesia. Gebrakan Presiden ini hanya mungkin terwujud dalam membangun suatu politik dan ekonomi dengan hasil yang maksimal apabila menurut Ignas Kleden ditunjang oleh kepemimpinan politik maritim dengan kapitan perahu sebagai modelnya. Juga, kepemimpinan politik maritim akan lambat laun membongkar akar-akar patrimonialisme yang memperlakukan negara dan warga negara sebagai milik pribadi seorang kepala keluarga, dan membebaskan politik Indonesia dari feodalisme yang memandang negara sebagai lahan yang bisa dibagi-bagi kepada siapa pun yang mempersembahkan upeti. Laut adalah masa depan kita, Indonesia adalah perahu kita, dan pemimpin politik adalah kapitan perahu kita.

Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada empat program kerja di sektor kemaritiman. Fokus tersebut adalah peneguhan kedaulatan maritim, pemanfaatan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan inovasi dan teknologi kemaritiman. Peneguhan kedaulatan maritim Indonesia antara lain menyelesaikan batas-batas wilayah laut dengan mengoptimalkan riset dan data oseanografi. Lalu menegakkan kedaulatan maritim dengan meningkatkan kesejahteraan maritim di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal keamanan dan keselamatan maritim, pemerintah segera membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mengintegrasikan sistem komando kontrol komunikasi dan informasi, sistem monitoring kapal, serta radar milik perhubungan laut, Angkatan Laut, dan Polri. Dengan sistem yang terintegrasi, patroli keselamatan dan keamanan maritim lebih optimal.

Fokus kedua berupa pemanfaatan sebesar-besarnya sumberdaya alam dan jasa maritim, mencakup sumber daya alam hayati dan non-hayati, termasuk pariwisata. Pemanfaatan sumber daya alam hayati diharapkan mendorong pengendalian perikanan tangkap dan mengembangkan perikanan budidaya. Untuk mendorong pariwisata bahari, pemerintah berencana membangun tujuh lokasi marina untuk menambatkan kapal, di antaranya di Kupang, Ambon, Labuhan Bajo, dan Tanjungpinang. Sedangkan, pembangunan inftrastruktur maritim meliputi pelabuhan, kapal, dan galangan kapal. Sebanyak 24 pelabuhan akan dikembangkan mulai Januari 2015. Juga akan ditingkatkan infrastruktur perhubungan, termasuk pelayaran dan penerbangan perintis. Sedangkan fokus keempat, membawa Indonesia sebagai bangsa bahari melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara ini dapat mendorong berkembangnya budaya bahari.

Realisasi PMD
Gagasan atau ide besar PMD merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan gagasan PMD ini, aspirasi dan kepentingan daerah harus benar-benar diperhatikan pemerintah pusat. Karena cakupan PMD adalah kawasan dunia, maka di sektor kemaritiman khususnya dan sektor-sektor lain umumnya, Indonesia harus lebih dahulu membenahi dan memperkuat kemampuan bangsa Indonesia. Laut yang menghubungkan ribuan pulau harus dijadikan sarana pemersatu, bukan pemisah. Hal ini direalisasikan dengan ”tol laut” yang mengintegrasikan semua pulau dan wilayah daratannya menjadi satu kesatuan guna mewujudkan poros maritim Indonesia.

Pada tahun 2015 akan terlaksana skema Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana sejumlah kawasan di Indonesia bisa dengan leluasa melakukan interaksi ekonomi dengan kawasan lain antarnegara ASEAN.    Bila mata rantai perekonomian domestik tidak tercipta, menurut A. Prasetyantoko (Kompas, 17-11-2014), interaksi dengan kawasan negara lain akan menciptakan disintegrasi. Dengan demikian, konsep poros maritim sekaligus juga sebagai jawaban atas tantangan regional. Poros maritim akan meningkatkan produktivitas perekonomian domestik dengan merekatnya rantai pasokan domestik (antar pulau). Fase berikutnya adalah, daya saing produk ekspor kita di kawasan ASEAN.

Semua itu bukan pekerjaan mudah karena pemerintah juga menargetkan kemandirian di sektor pangan yang memerlukan berbagai kebijakan dan program yang tak hanya tepat sasaran tetapi juga terintegrasi dan dapat dilaksanakan. Strategi pembangunan nasional ke depan sebagaimana dirancang Bappenas adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dalam kerangka peningkatan daya saing daerah luar Jawa mendesak dilaksanakan, agar secara nyata pada masa depan kesenjangan antarwilayah yang saat ini sangat kental dapat ditiadakan secara bertahap.***


Adnan Kasry
Dosen Ilmu Lingkungan PPS Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer