Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Tol Laut" Jadi Poros Maritim Dunia

R
Penulis: Rindra Yasin❯
(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)

Sejenak kita agak tertegun ketika istilah "tol laut" pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Jokowi. Selama ini kita hanya mendengar istilah jalan tol atau toll road yaitu jalan sebagai sarana perhubungan darat dalam kondisi sangat baik dan penggunanya dibebani biaya (cukai) yang dibayar di pintu gerbang  jalan. Tampaknya istilah tol laut agak berbeda dengan tol darat. Tol laut merupakan sarana perhubungan (penumpang dan barang) yang menghubungkan satu pelabuhan dengan pelabuhan lain melalui “jalan laut”. Kapal-kapal yang menggunakan sarana ini akan membayar uang tambat di setiap pelabuhan yang dirapatinya dan bebas bea berlayar di laut (kecuali ada aturan tersendiri termasuk kapal yang harus menunggu di luar pelabuhan atau melewati selat buatan).

Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan trobosan pembangunan Indonesia yang sangat strategis berbasis maritim (kelautan), sekaligus membangkitkan kembali jiwa bahari bagi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan konsep pembangunan negara kontinental, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau hanya mungkin bila pembangunannya berbasiskan kelautan. Hal inilah yang mendasari pemerintahan baru, sementara menangguhkan pembangunan Jembatan Selat Sunda untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa.

Sasaran Pembangunan Kemaritiman
Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Endah Murningtyas mengemukakan ada tiga sasaran pembangunan kemaritiman. Pertama, memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Salah satunya adalah dengan menyelesaikan pencatatan pulau-pulau kecil ke PBB. Bappenas menargetkan 17.504 pulau di Indonesia bisa tercatat seluruhnya pada tahun 2019. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan sembilan negara tetangga.

Kedua, memberantas perikanan liar (illegal fishing). Strateginya dengan memperkuat lembaga pengawasan laut, meningkatkan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, dan peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan, termasuk di antaranya mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT dan peningkatan pelaksanaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Ketiga, membangun konektivitas nasional. Strategisnya dengan meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda, termasuk membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut. Bappenas merencanakan penyelesaian dan penguatan jalur lintas sabuk utara, sabuk tengah, dan sabuk selatan.

Ekonomi Kelautan
Bappenas telah memetakan 24 pelabuhan yang akan dibangun dan dikembangkan di seluruh Indonesia yaitu : Malahayati (Aceh), Belawan dan Kuala Tanjung (Sumut), Dumai (Riau), Batam (Kepri), Tanjung Pandan (Bangka-Belitung), Teluk Bayur (Sumbar), Panjang (Lampung), Tanjung Priok (DKI Jakarta), Tanjung Perak (Jatim), Tanjung Intan (Jabar), Lembar Baru (Bali), Tenau (NTT), Pantai Kijing (Kalbar), Bagendang (Kalteng), Banjarmasin (Kaltim), Maloy (Kaltara), Makassar (Sulsel), Bitung (Sulut), Ternate (Malut), Ambon (Maluku),  Arar (Papua Barat), Jayapura dan Merauke (Papua). Rute/lintas utama adalah melayari kawasan laut pedalaman, yaitu : Belawan-Tanjung Priok-Tanjung Perak-Makassar- Bitung- Makassar-Arar-Tanjung Perak-Tanjung Priok- Tanjung Pandan-Batam-Dumai-Belawan.   

Seiring dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur maritim tersebut, maka di kawasan daratan juga dibangun jalan tol Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang disejalankan dengan pembangunan jaringan kereta api serta pengembangan perwilayahan industri baru di luar Jawa.  Bappenas mencatat 13 kawasan industri yang akan menjadi prioritas demi mendukung pertumbuhan industri. Tujuh daerah berada di kawasan timur Indonesia dan sisanya akan dibangun di kawasan barat Indonesia.

Juga akan dibangun 22 sentra IKM (industri kecil menengah) tersebar di seluruh Indonesia, di mana 11 di antaranya akan dibangun di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB. Sedangkan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Bappenas memetakan 10 kawasan yang masing-masing mengembangkan basis industri berbeda tergantung kekuatan dan kebutuhan daerah tersebut. Berdasarkan program kegiatan tersebut dapat dipastikan pembangunan lebih banyak di timur yang selama ini masih jauh tertinggal dari bagian barat Indonesia.

Peran Tol Laut
Pembangunan kawasan industri (IKM dan KEK) dan pengembangan perekonomian daerah yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan pelabuhan penyeberangan  merupakan bagian dari pembangunan tol laut. Melalui tol laut ini, baik penumpang maupun produksi akan dapat diangkut dari satu kawasan industri ke suatu pelabuhan, selanjutnya diangkut dengan kapal laut ke pelabuhan tujuan. Agar kembalinya kapal ke pelabuhan asal tidak kosong, maka penumpang dan produksi dari kawasan industri tujuan dapat diangkut pula ke pelabuhan lain sehingga diharapkan semua kapal dalam pelayaran rutenya tetap dipenuhi penumpang dan barang.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka KEK di setiap daerah memilki komoditas sendiri yang berbeda dengan komoditas daerah lain. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi produksi dari suatu daerah (KEK) tidak dapat dipasarkan, baik di kawasan ASEAN maupun  internasional. Tol laut akan menjadi basis utama pendukung PMD.  Program ini bertujuan agar kesenjangan pembangunan dan tingkat perekonomian antara Jawa dan luar Jawa secara bertahap dapat dikurangi dan tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah semakin merata. Semoga berhasil.***


Adnan Kasry
Dosen Ilmu Lingkungan PS Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer