Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga BBM Turun, Sembako Belum

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SUDAH satu pekan pemerintahan Jokowi-JK mengumumkan penurunan harga BBM dari Rp8.500 menjadi Rp7.600. Namun harga barang-barang dan jasa tak kunjung turun juga. Padahal, alasan para pelaku usaha jasa transportasi dan lainnya menaikkan harga-harga karena mengikuti kenaikan harga BBM.

Tanpa mengesampingkan dampaknya pada sektor lain, sektor pangan dan transportasi memang sangat terpengaruh terhadap kenaikan harga BBM ini. Pangan dan  transportasi merupakan dua sektor yang paling dominan menyentuh lini kehidupan masyarakat banyak. Boleh dikata, dua sektor ini kalau terganggu, maka sektor lainnya akan terkena dampaknya.

Dan jelang pergantian tahun pekan lalu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menurunkan harga BBM bersubsidi pada awal tahun baru 2015 ini. Menurut pemerintah, penurunan harga BBM (premium RON 88)  tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia yang terus turun.

Hanya saja, setelah sepekan perubahan harga berjalan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kepatuhan para pelaku usaha untuk menurunkan harga. Sikap tidak bergemingnya para pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah. Para pelaku usaha seperti ini menempatkan bisnis dan laba sebagai prioritas, dan enggan mewujudkan kesejahteraan bersama-sama.

Keengganan pelaku usaha di dua sektor tersebut semestinya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah yang memiki kewenangan saat menaikkan harga, juga punya kewenangan menurunkan harga, mestinya juga menggunakan kewenangannya untuk mengambil tindakan tegas kepada para pihak yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Sebab, ketika pemerintah menurunkan harga BBM, berarti itu berlaku otomatis juga terhadap turunannya.

Membiarkan para pelaku usaha mempertahankan harga-harga tinggi seperti saat ini justru akan memberikan citra buruk kepada pemerintah. Bukan hanya menunjukkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada pengusaha dibandingkan mengayomi masyarakat, tapi perannya sebagai pengatur, “yang memerintah” (to govern) seperti tidak berkuku, tidak bertaji.

Karenanya, mau tidak mau harus ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menertibkan harga yang “dibanderol” pengusaha, baik pengusaha besar maupun kecil, baik jasa maupun produk.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer