Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Membicarakan penerapan syariah (hukum Islam) sekarang di Indonesia memerlukan pemahaman beberapa faktor yang dapat merupakan kendala yang selama ini belum kunjung teratasi. Pertama-tama yang harus diingat adalah, masyarakat Indonesia telah mempunyai hukum (termasuk hukum pidana) yang positif, yaitu hukum yang berlaku dan diperlakukan di masyarakat. Hukum yang berlaku sekarang berasal dari zaman pemerintah kolonial Belanda, yang tentunya jauh dari prinsip prinsip Islami. Nasib bangsa Indonesia sama dengan nasib hampir semua bangsa bangsa muslim di dunia, karena hampir semuanya telah terjajah oleh kekuasaan dari Eropa, yang tentunya memperlakukan hukum yang berasal dari kebudayaan mereka sendiri.
Positifikasi prinsip dan norma syariat Islam (syariat Islam) sebagai sumber hukum dalam pembentukan sistem norma hukum nasional tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sumber norma lainnya. Oleh karena itu positifikasi formalisasi hukum Islam dalam sistem norma hukum nasional memerlukan ketelitian, kehati-hatian, dan tentunya dalam kajian yang mendalam dan tentunya untuk kemashlahatan bersama. Perkembangan hukum Islam, sehingga terdapat pemahaman yang baik terhadap hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam terdiri dari rangkain kata hukum dan Islam. Secara tegas memang tidak ada penyebutan kata hukum Islam di dalam Alquran, meskipun kata hukum, baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah disebutkan tidak kurang dari 25 kali di ayat Alquran.
Hukum Islam ini bersipat universal, tidak lekang oleh zaman, dan tidak luput oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. Pertama, syariah sebagai ketentuan qathi dan kedua fiqih yang dapat berubah menjadi antisipasi perubahan zaman, zhanni.
Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut paham legalisasi (taqnin). Dalam istilah lain, negara hukum Indonesia adalah negara yang menganut aliran positivisme yuridis. Artinya segala bentuk hukum baru dapat diberlakukan secara efektif di NKRI ini setelah diundangkan secara resmi oleh penguasa. Dalam konteks Indonesia memberikan ruang yang lebih besar terhadap positivasi hukum Islam menjadi undang-undang sudah terwujud, namun tampaknya porsi yang lebih besar adalah di bidang keluarga, ekonomi, muamalat dan peradilan agama, yang dalam hal terbukti antara lain:
Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 17 Tahun 1999 tentang Haji. UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Undang-undang Pengelolaan Zakat. (Mengganti atas UU No 38 Tahun 1999 tentang Zakat dikarenakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat). UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No 21 tentang Perbankan Syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi barometer putusan hakim di Pengadilan Agama. Produk undang-undang tersebut merupakan hasil dari pemikiran hukum islam, dan diterapkan menjadi hukum positif yang memuat semangat hukum Islam.
Pada masa Orde Baru positivasi hukum Islam menjadi produk hukum nasional terkesan lambat, dan ada beberapa produk hukum Islam yang telah menjadi undang-undang yang dipakai di lembaga pengadilan agama, sering terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Seiring bergulirnya reformasi peluang untuk menjadikan positivasi hukum Islam menjadi hukum positif sangat terbuka. Sebab saat ini eksistensi hukum Islam sebagai slah satu dari tiga sumber nasional (yakni hukum Islam, hukum Eropa, hukum Adat) sebagaimana telah dinyatakan dipertegas dalam GBHN 1999.
Formalisasi penerapan syariat Islam di beberapa daerah marak disuarakan oleh para tokoh dan masyarakat pasca Orde Baru, sebagai contoh penerapan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Pemberlakuan fikih jinayah ke dalam hukum positif pada saat ini baru dapat dilakukan di sebagian provinsi di NKRIyakni di wilayah Aceh. Pemberlakuan ini dimulai, berawal dengan pembentukan Mahkamah Syariah melalui Qanun No 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam yang disahkan. Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh secara garis besar memiliki dua buah kewenangan, dua kewenangan dan tugas dari Mahkamah Syariah tersebut adalah sebagai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan, perkara perkara antara orang Islam di bidang al ahwal al syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata), dan jinayah (pidana).
Perkara bidang al ahwal al syakhsiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasiat. Pada saat ini dalam bidang positifikasi hukum Islam ke mazhab nasional telah terdapat beberapa peraturan yang memuat hukum materiil maupun formil yang telah berwujud Qanun. Peraturan tersebut diantaranya adalah Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Maysir (judi) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum/pacaran/berdua duan dengan lawan jenis yang bukan mahram).
Transformasi hukum Islam jika dilakukan secara substantif, tidak akan dapat dilepaskan dan harus didahului oleh referensi historis dengan pertimbangan konstitusional dan sejarah bangsa. Proses tersebut tidak terlepas dari perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, dan kebijaksanaan politik hukum Indonesia dalam menempatkan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional.***
Masrizal Al Husyaini
Aktivis dakwah Ikmi Pekanbaru
Positifikasi prinsip dan norma syariat Islam (syariat Islam) sebagai sumber hukum dalam pembentukan sistem norma hukum nasional tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sumber norma lainnya. Oleh karena itu positifikasi formalisasi hukum Islam dalam sistem norma hukum nasional memerlukan ketelitian, kehati-hatian, dan tentunya dalam kajian yang mendalam dan tentunya untuk kemashlahatan bersama. Perkembangan hukum Islam, sehingga terdapat pemahaman yang baik terhadap hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam terdiri dari rangkain kata hukum dan Islam. Secara tegas memang tidak ada penyebutan kata hukum Islam di dalam Alquran, meskipun kata hukum, baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah disebutkan tidak kurang dari 25 kali di ayat Alquran.
Hukum Islam ini bersipat universal, tidak lekang oleh zaman, dan tidak luput oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri dari dua aspek. Pertama, syariah sebagai ketentuan qathi dan kedua fiqih yang dapat berubah menjadi antisipasi perubahan zaman, zhanni.
Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut paham legalisasi (taqnin). Dalam istilah lain, negara hukum Indonesia adalah negara yang menganut aliran positivisme yuridis. Artinya segala bentuk hukum baru dapat diberlakukan secara efektif di NKRI ini setelah diundangkan secara resmi oleh penguasa. Dalam konteks Indonesia memberikan ruang yang lebih besar terhadap positivasi hukum Islam menjadi undang-undang sudah terwujud, namun tampaknya porsi yang lebih besar adalah di bidang keluarga, ekonomi, muamalat dan peradilan agama, yang dalam hal terbukti antara lain:
Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 17 Tahun 1999 tentang Haji. UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Undang-undang Pengelolaan Zakat. (Mengganti atas UU No 38 Tahun 1999 tentang Zakat dikarenakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat). UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No 21 tentang Perbankan Syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi barometer putusan hakim di Pengadilan Agama. Produk undang-undang tersebut merupakan hasil dari pemikiran hukum islam, dan diterapkan menjadi hukum positif yang memuat semangat hukum Islam.
Pada masa Orde Baru positivasi hukum Islam menjadi produk hukum nasional terkesan lambat, dan ada beberapa produk hukum Islam yang telah menjadi undang-undang yang dipakai di lembaga pengadilan agama, sering terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Seiring bergulirnya reformasi peluang untuk menjadikan positivasi hukum Islam menjadi hukum positif sangat terbuka. Sebab saat ini eksistensi hukum Islam sebagai slah satu dari tiga sumber nasional (yakni hukum Islam, hukum Eropa, hukum Adat) sebagaimana telah dinyatakan dipertegas dalam GBHN 1999.
Formalisasi penerapan syariat Islam di beberapa daerah marak disuarakan oleh para tokoh dan masyarakat pasca Orde Baru, sebagai contoh penerapan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Pemberlakuan fikih jinayah ke dalam hukum positif pada saat ini baru dapat dilakukan di sebagian provinsi di NKRIyakni di wilayah Aceh. Pemberlakuan ini dimulai, berawal dengan pembentukan Mahkamah Syariah melalui Qanun No 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam yang disahkan. Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh secara garis besar memiliki dua buah kewenangan, dua kewenangan dan tugas dari Mahkamah Syariah tersebut adalah sebagai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan, perkara perkara antara orang Islam di bidang al ahwal al syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata), dan jinayah (pidana).
Perkara bidang al ahwal al syakhsiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasiat. Pada saat ini dalam bidang positifikasi hukum Islam ke mazhab nasional telah terdapat beberapa peraturan yang memuat hukum materiil maupun formil yang telah berwujud Qanun. Peraturan tersebut diantaranya adalah Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Maysir (judi) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum/pacaran/berdua duan dengan lawan jenis yang bukan mahram).
Transformasi hukum Islam jika dilakukan secara substantif, tidak akan dapat dilepaskan dan harus didahului oleh referensi historis dengan pertimbangan konstitusional dan sejarah bangsa. Proses tersebut tidak terlepas dari perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, dan kebijaksanaan politik hukum Indonesia dalam menempatkan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional.***
Masrizal Al Husyaini
Aktivis dakwah Ikmi Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

