Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bisa dikatakan ”detik-detik” menjelang Komisaris Jenderal Budi Gunawan duduk sebagai Kapolri, mendadak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Manusia hanya bisa merencanakan, namun Tuhan yang menantukan. Rencananya Budi Gunawan duduk menjadi orang nomor satu di Polri, eh malah menjadi tersangka pula.
KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan telah dilakukan sejak lama. Dugaan perilaku curang Budi Gunawam masuk ke KPK dari pengaduan masyarakat Juni-Agustus 2010.
Kemudian pada 2012, hasil kajian itu diperiksa lagi secara mendalam. Ekspos pertama KPK pada Juli 2013 lalu. Pada pertengahan 2014 KPK membuka penyelidikan transaksi mencurigakan rekening Budi Gunawan, makanya KPK memberi tanda merah saat Budi Gunawan masuk daftar calon menteri Jokowi. Artinya KPK sudah lama mengingatkan Presiden Jokowi bahwa sosok Budi Gunawan masih dalam proses penyelidikan KPK. Namun anehnya, Presiden Jokowi tatap saja tidak perduli, bahkan mengusulkan untuk menjadi Kapolri. Akhirnya KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
”Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Abraham.
Penujukkan Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah menuai polemik ketika Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih calon Kapolri yang baru. Joko Widodo dengan kebijakannya sendiri menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang baru tanpa meminta pertimbangan dari dua lembaga negara tersebut. Padahal sebelumnya KPK telah menyatakan bahwa perwira Polri ini diduga memiliki rekening gendut yang diduga diperoleh dari hasil korupsi.
Seharusnya tradisi melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih calon pejabat negara yang dibangun di masa Presiden SBY, terus dilanjutkan Jokowi. Dan ini sejalan dengan visi Jokowi yakni membangun transparansi dalam pemerintahannya. Namun kenyataannya lain, terkesan Jokowi memaksakan diri. Pemilihan inilah yang kemudian menjadi pertanyaan publik, ada apa dengan calon tunggal Kapolri yang sudah beberapa kali diingatkan KPK? Apakah karena Budi Gunawan merupakan mantan ajudan dari Presiden Megawati Soekarnoputri.
Bahkan diisukan bahwa Budi Gunawan menjadi pendukung setia Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden beberapa waktu yang lalu. Jika dugaan ini benar, maka ini tamparan memalukan bagi Presiden Jokowi.***
KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan telah dilakukan sejak lama. Dugaan perilaku curang Budi Gunawam masuk ke KPK dari pengaduan masyarakat Juni-Agustus 2010.
Kemudian pada 2012, hasil kajian itu diperiksa lagi secara mendalam. Ekspos pertama KPK pada Juli 2013 lalu. Pada pertengahan 2014 KPK membuka penyelidikan transaksi mencurigakan rekening Budi Gunawan, makanya KPK memberi tanda merah saat Budi Gunawan masuk daftar calon menteri Jokowi. Artinya KPK sudah lama mengingatkan Presiden Jokowi bahwa sosok Budi Gunawan masih dalam proses penyelidikan KPK. Namun anehnya, Presiden Jokowi tatap saja tidak perduli, bahkan mengusulkan untuk menjadi Kapolri. Akhirnya KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
”Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Abraham.
Penujukkan Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah menuai polemik ketika Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih calon Kapolri yang baru. Joko Widodo dengan kebijakannya sendiri menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang baru tanpa meminta pertimbangan dari dua lembaga negara tersebut. Padahal sebelumnya KPK telah menyatakan bahwa perwira Polri ini diduga memiliki rekening gendut yang diduga diperoleh dari hasil korupsi.
Seharusnya tradisi melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih calon pejabat negara yang dibangun di masa Presiden SBY, terus dilanjutkan Jokowi. Dan ini sejalan dengan visi Jokowi yakni membangun transparansi dalam pemerintahannya. Namun kenyataannya lain, terkesan Jokowi memaksakan diri. Pemilihan inilah yang kemudian menjadi pertanyaan publik, ada apa dengan calon tunggal Kapolri yang sudah beberapa kali diingatkan KPK? Apakah karena Budi Gunawan merupakan mantan ajudan dari Presiden Megawati Soekarnoputri.
Bahkan diisukan bahwa Budi Gunawan menjadi pendukung setia Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden beberapa waktu yang lalu. Jika dugaan ini benar, maka ini tamparan memalukan bagi Presiden Jokowi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

