Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hingga kini, kita belum menemukan sosok parlemen lembaga legislatif, DPR RI yang mampu memberikan kekuatan pendorong pada pemerintah dalam mengambil tindakan kenegaraan yang sesuai dengan undang-undang.
Jika parlemen tidak terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu mendukung kekuatan pemerintah di bawah Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan kekuatan penyeimbang yang dikoordinir oleh Koalisi Merah Putih (KMP), tentu kondisi negara tidak seperti saat ini.
Sangat disayangkan, kedua kekuatan ini masih belum fokus menjalankan fungsi masing-masing, sehingga tidak memberikan ruang yang baik untuk pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan.
Apa yang terjadi pada kebijakan Presiden Jokowi, agaknya memberikan bahwa keseimbangan eksekutif dan legisltif tidak terjadi dengan baik.
Pertama, Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Hasban Ritonga menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara akhirnya menjadi polemik.
Pasalnya, status Hasban saat ini menjadi terdakwa kasus sengketa lahan sirkuit IMI Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara dan sudah menjadi tahanan kota kejari setempat.
Kedua, yang tak kalah heboh, soal penunjukan atau pengajuan calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Diketahui, Komjen Budi Gunawan menjadi satu-satunya nama yang diusulkan Jokowi menjadi Kapolri, yang suratnya sudah dilayangkan ke DPR. Namun, seperti ditulis koran ini, Selasa (12/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di markasnya, mengungkap dan menetapkan Komjen BG sebagai tersangka.
Dua kejadian ini, telah memberikan gambaran bahwa hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan sedang mencapai titik nadir yang paling rendah.
Seandainya mekanisme hubungan eksekutif dan legislatif terjadi secara normal, maka berbagai proses pengambilan kebijakan, pemilihan pemimpin dan lain sebagainya, sudah berada dalam komunikasi terkordinasi dalam sistem kelembagaan negara, sehingga tidak harus membuat salah satu lembaga bersalah dan saling menyalahkan.
Yang lebih menyedihkan, kesalahan pengambilan kebijakan itu akhirnya menjadi bulan-bulanan di masyarakat, yang membuat legitimasi dan wibawa pemerintah turun.
Tentu saja, kita berharap kisrus politik di parlemen dan kekuatan pemerintahan dengan segera dapat diatasi, sehingga melahirkan kebijakan yang benar-benar tersistem. Bukan karena emosi, dan bukan pula karena sentimen pribadi dan kelompok.***
Jika parlemen tidak terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu mendukung kekuatan pemerintah di bawah Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan kekuatan penyeimbang yang dikoordinir oleh Koalisi Merah Putih (KMP), tentu kondisi negara tidak seperti saat ini.
Sangat disayangkan, kedua kekuatan ini masih belum fokus menjalankan fungsi masing-masing, sehingga tidak memberikan ruang yang baik untuk pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan.
Apa yang terjadi pada kebijakan Presiden Jokowi, agaknya memberikan bahwa keseimbangan eksekutif dan legisltif tidak terjadi dengan baik.
Pertama, Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Hasban Ritonga menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara akhirnya menjadi polemik.
Pasalnya, status Hasban saat ini menjadi terdakwa kasus sengketa lahan sirkuit IMI Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara dan sudah menjadi tahanan kota kejari setempat.
Kedua, yang tak kalah heboh, soal penunjukan atau pengajuan calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Diketahui, Komjen Budi Gunawan menjadi satu-satunya nama yang diusulkan Jokowi menjadi Kapolri, yang suratnya sudah dilayangkan ke DPR. Namun, seperti ditulis koran ini, Selasa (12/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di markasnya, mengungkap dan menetapkan Komjen BG sebagai tersangka.
Dua kejadian ini, telah memberikan gambaran bahwa hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan sedang mencapai titik nadir yang paling rendah.
Seandainya mekanisme hubungan eksekutif dan legislatif terjadi secara normal, maka berbagai proses pengambilan kebijakan, pemilihan pemimpin dan lain sebagainya, sudah berada dalam komunikasi terkordinasi dalam sistem kelembagaan negara, sehingga tidak harus membuat salah satu lembaga bersalah dan saling menyalahkan.
Yang lebih menyedihkan, kesalahan pengambilan kebijakan itu akhirnya menjadi bulan-bulanan di masyarakat, yang membuat legitimasi dan wibawa pemerintah turun.
Tentu saja, kita berharap kisrus politik di parlemen dan kekuatan pemerintahan dengan segera dapat diatasi, sehingga melahirkan kebijakan yang benar-benar tersistem. Bukan karena emosi, dan bukan pula karena sentimen pribadi dan kelompok.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

