Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Drama di Balik Penetapan Calon Kapolri

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Jokowi akhirnya menyiapkan nama calon Kapolri baru. Hal ini disampaikan oleh Seskab Andi Widjayanto Rabu malam 14 Januari 2015 menyatakan bahwa proses hukum yang dihadapi Budi Gunawan membuat Presiden Jokowi menentukan opsi baru. Syukurlah. Ini langkah maju. Calon Kapolri yang menyandang status tersangka KPK memang harus diselesaikan dulu. Namun pernyataan bersayap dari Seskab bahwa ada kemungkinan Budi Gunawan (BG) bisa dilantik selama belum ada keputusan hukum tetap.

Perhatikan kalimat bersayap itu. Tahukah apa artinya? Ada kekuatan lain yang ingin BG di posisi strategis. Siapa? Apakah elite parpol tertentu. Mengapa Komisi III DPR RI tetap menyetujui BG yang jelas-jelas menyandang status tersangka? Publik pun bertanya-tanya, apakah Jokowi benar-benar menginginkan Komjen BG menjadi Kapolri? Mengapa Jokowi seperti terburu-buru menyodorkan nama Komjen BG kepada DPR tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengapa harus terburu-buru, sementara masa jabatan Jenderal Sutarman baru akan berakhir pada Oktober 2015?

Semakin aneh lantaran nama Komjen BG pernah ditandai stabilo merah oleh KPK dan PPATK ketika masuk dalam daftar calon menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK. Banyak yang menduga tindakan Jokowi mengajukan calon tunggal Kapolri itu hanya sebuah trik untuk menghindari benturan dengan kalangan elite partai politik yang menekannya harus mengajukan nama dari versi mereka. Meski katakanlah Jokowi berada dalam tekanan, tetapi dia juga tak boleh salah pilih. Maka dirinya harus “melihat dengan hati” siapa sosok yang paling tepat memimpin institusi penegak hukum itu.

Jokowi harus menghindari benturan dengan kalangan elite, terutama di lingkaran PDIP, yang telah mengantarnya ke istana. Sekalipun Komjen BG telah berjasa bagi PDIP —mungkin juga bagi Jokowi ketika Pilpres—  serta memiliki kedekatan dengan Megawati karena pernah menjadi ajudannya, namun kasus yang kini membelit dirinya  bukan karena kesalahan PDIP, Megawati, dan Jokowi. Semua itu merupakan tanggung jawab pribadinya sehingga tidak mungkin demi membalas jasa Komjen BG, lantas PDIP, Megawati, dan Jokowi mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer