Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Andai Foto Itu Benar

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kalau maksud penyebar foto romantis yang diduga adalah Abraham Samad sang ketua KPK untuk mengalihkan isu, maka maksud itu telah tercapai. Setidaknya tulisan ini hadir dalam rangka menanggapi dan menganalisis hal tersebut selain berusaha menjawab pertanyaan teman-teman media dan teman-teman di jejaring sosial. Banyaknya pertanyaan tentang foto itu menunjukkan pertanyaan yang menggelayut di benak publik mulai bergeser dari isu calon Kapolri yang disahkan DPR semakin membingungkan.

Tulisan ini merupakan analisis menurut perspektif hukum, bukan menyoal apakah orang yang ada di foto tersebut benar Abraham Samad atau bukan. Soal itu biarlah para ahli informasi elektronik yang menganalisisnya. Mereka kelak akan membuktikan apakah foto itu hasil editan atau benar adanya.

Jika foto itu ternyata hasil editan, maka peristiwanya menjadi clear. Pelaku akan menjadi pesakitan dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku penghinaan dan fitnah baik menurut KUHP maupun menurut Pasal 27 UU 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan nama baik Abraham Samad wajib dipulihkan.

Yang menarik tentu saja jika ternyata foto itu benar dan asli tanpa edit. Masalah baru akan muncul, karena ternyata pesan kedua yang ingin disampaikan si pengirim foto menuai hasil, bahwa Abraham Samad seperti orang-orang lain ”juga tidak bersih”. Para pengamat menduga dan menerka bahwa itu bagian dari serangan balik atas keputusan Samad cs yang menetapkan BG menjadi tersangka.

Beberapa head line media bahkan sudah over estimate bahwa akan terjadi kelanjutan drama “cicak versus buaya”. Hemat saya, penilaian itu terlalu prematur. Terlalu buru-buru penyimpulan bahwa ekspos foto sebagai bentuk serangan balik. Masih harus diteliti lebih lanjut siapa penyebar foto baik apakah foto tersebut asli atau hasil editan. Bisa jadi ada pihak ketiga yang sengaja memancing di air keruh.

Terlepas dari itu semua, sekali lagi seandainya foto itu benar, perlu diluruskan bahwa apa yang terlihat dalam gambar tersebut seharusnya tidak mengalihkan fokus perhatian publik kepada masalah yang utama terkait penetapan Calon Kapolri sebagai tersangka. Dua persoalan tersebut merupakan persoalan yang berbeda dan tidak perlu dikaitkan dalam perspektif hukum.

Penetapan calon Kapolri sebagai tersangka oleh KPK adalah peristiwa hukum pidana, sedangkan pemunculan gambar yang diduga Abraham Samad adalah wilayah etika dan moral jika yang ingin “ditembak” adalah figur Abraham Samad. Justru dalam hal ini, terlepas benar atau tidaknya foto itu, maka Abraham Samad  adalah korban tindak pidana. Menjadi korban tindak pidana dengan menjadi tersangka pelaku tindak pidana adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan.

Jika sorotan tetap akan diarahkan kepada Abraham Samad dan andai itu benar, perlu ditegaskan bahwa itu bukan wilayah hukum melainkan wilayah etika dan moral. Benar secara etika dan moral dan bahkan agama, bahwa mesra dengan lawan jenis yang bukan pasangan yang sah adalah pelanggaran yang serius, apalagi seandainya itu dilakukan seorang petinggi negara. Sangat tidak patut seorang petinggi negara bermesraan dengan seorang yang juga public figure. Pelanggaran etika dan moral tidak mengantarkan seseorang ke penjara, tetapi dapat mengantarkan seseorang seharusnya meninggalkan jabatannya.

Apa yang tergambar dalam foto itu “sekadar adegan mesra” yang jika dirujuk dengan pasal-pasal hukum pidana, bukanlah perbuatan yang dapat dipidana, apalagi jika itu dilakukan suka sama suka. Akan lain halnya jika yang dilakukan adalah tindak pidana seperti perbuatan cabul tanpa persetujuan korban atau dengan paksaan, persetubuhan dengan unsur paksaan, persetubuhan terhadap orang di bawah umur, atau persetubuhan dengan orang lain yang salah satunya terikat perkawinan dengan catatan jika istri atau suami menyampaikan pengaduan kepada pihak berwajib.   

Memang, idealnya apa yang tidak patut menurut etika, moral dan agama seharusnya juga tidak patut dan dilarang dalam hukum pidana, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran kesusilaan. Namun hukum pidana yang berlaku saat ini yang merupakan warisan dari Wetboek van Strafreht demikian adanya. Meskipun terasa bertentangan dengan nilai etika, moral dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, apa boleh buat, hukum pidana kita saat ini tidak linear dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dihormati bangsa Indonesia.

Artinya, sepanjang kaidah hukum pidana kita saat ini belum mengatur perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat sebagai tindak pidana, maka seandainya foto yang hari ini jadi gonjang ganjing itu benar, maka mau tidak mau secara hukum tidak akan terjadi apa-apa untuk Abraham Samad, justru Abraham Samad lah yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh siapapun yang bermaksud dengan sengaja menyebarkan atau mendistribusikan gambar yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Jika Abraham Samad menyangkal bahwa yang dalam foto itu adalah dirinya, yang seharusnya dilakukan oleh Abraham Samad adalah melaporkan masalah tersebut kepada polisi. Nah di sini akan diuji bagaimana profesionalisme Polri, apakah akan melayani Abraham Samad dengan baik atau tidak, apakah terpengaruh dengan penetapan salah satu atasan mereka oleh lembaga yang dipimpin Abraham Samad. Jika foto itu benar, selain berhak tetap melaporkan kepada polisi, Abraham juga seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Yang terpenting dari itu semua, jika Abraham Samad mundur dari jabatannya, maka kasus BG sebagai tersangka, tidak menjadi otomatis berhenti, karena keputusan tersebut adalah keputusan KPK secara kolektif kolegial, tidak tergantung pada komando satu orang.***


Erdianto Effendi
Doktor Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer