Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mungkinkah Bencana Asap Tidak Terjadi Tahun Ini?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
JANUARI 2015 baru saja memasuki pekan ketiga, dan belum pula sepekan hujan tidak mengguyur bumi Riau.  Namun, bencana kebakaran hutan dan lahan sudah datang (kembali) membayangi kita.
 
Beberapa wilayah di Riau sudah terpantau muncul titik panas (hot spot). Sistem Karhutla Monitoring Sistem (KMS) yang dipasang sejak 16 November 2014 lalu oleh Pemerintah Provinsi Riau mencatat setidaknya kini telah ada 21 hotspot muncul tersebar di seluruh Riau. Padahal, musim penghujan belum lagi berakhir. Bisa diperkirakan, dengan datangnya musim kemarau yang minim turun hujan berapa besar kemungkinan terjadinya bencana karhutla di seluruh wilayah Riau yang sebagian besar memang terdiri dari lahan gambut, terutama di Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Kita menyambut baik keputusan Pemerintah yang membantu Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan dengan mendatangkan perangkat teknologi yang menggunakan metode Reducing Emission from Deforestation anf Forest Degradation (REDD) sebagai perangkat pemberitahuan awal jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana disampaikan kepada awak media oleh  Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Riau Prof Dr Ir H Irwan Effendi MSc didampingi Kabid Perlindungan Hutan Zailani SP, perangkat tersebut dapat memantau lebih cepat dan membantu Provinsi Riau mengambil tindakan lebih cepat dibandingkan masa yang sudah-sudah di mana untuk mendapatkan informasi karhutla kita masih tergantung dengan satelit NOAA 18 yang dioperasikan oleh Singapura.

Kedatangan perangkat itu disertai dengan permintaan Jakarta agar tidak ada lagi bencana Karhutla di tahun 2015. Sebenarnya, itu adalah permintaan kita, permintaan masyarakat Riau yang tiap tahun menjadi korban bencana Karhutla. Bencana ini setiap tahun mengantarkan ribuan warga kita menjadi pasien ISPA, mempengaruhi jalur penerbangan dan pelayaran, dan juga menghambat perputaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Bencana ini terus membayang-bayangi kita sepanjang tahun. Kondisi lahan bergambut kita yang sangat rentan terhadap api dan cuaca ekstrem sering dijadikan alasan untuk lepas tangan atas pemicu musibah itu. Tapi, tidak mungkin ada api kalau tidak ada pencetusnya. Ketika gerakan besar-besaran oleh aparat terhadap para pembakar lahan, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kebakaran itu memang disengaja. Terlepaslah dari bejibun alasan mulai dari alasan untuk mempertahankan hidup hingga alasan untuk melaksanakan perintah perusahaan. Dari penangkapan tersebut terungkap pula bahwa memang ada perusahaan yang dengan sengaja membakar lahan (miliknya) melalui tangan-tangan orang suruhannya.

Alat pengindera Karhutla itu bukan segala-galanya. Alat itu hanya bisa malaporkan lahan yang terbakar, dan bukan pelakunya. Bahkan, kebakaran lahan besar-besaran yang terpantau dengan cepat oleh alat tersebut masih menyisakan cukup banyak waktu bagi para pembakar lahan menghilangkan jejak sebelum petugas turun ke lokasi.

Karena itu perangkat hukum yang tegas untuk pembakar lahan ini memang perlu disiapkan, sehingga mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan yang berujung dengan kebakaran lahan ini akan berhadapan dengan risiko hukum yang cukup berat.

Payung hukumnya sudah pula jelas. Pasal 98 ayat 1 UU No 32 tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal sepuluh tahun penjara dan denda minimal Rp3 miliar.

Jika kebakaran itu menyebabkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 2 UU No 32 tahun 2009, maka pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda minimal Rp4 miliar atau maksimal Rp12 miliar.

Jika kebakaran tersebut menyebabkan seseorang luka berat atau hilangnya nyawa, maka pelaku diancam hukuman minimal lima tahun penjara atau maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp5 miliar atau maksimal Rp15 miliar.

Dengan UU No 32 tahun 2009 itu sudah cukup menjadi payung hukum bagi para penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan Karhutla. Lengkaplah sudah; landasan hukum sudah ada, teknologi pengindera sudah canggih,  penegak hukum pun sudah disiagakan. Kita lihat dan kita dukung bersama-sama kerja para pihak untuk mencegah agar bencana asap tidak datang lagi tahun ini, dan juga tahun-tahun yang akan datang.***


Bambang R Rustam
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer