Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyoal Perjalanan Dinas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Akhir-akhir ini di pelbagai media cetak dan online ramai membahas mengenai tentang perjalanan dinas departemen atau kementerian dan aparatur sipil di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Perjalanan dinas asumsinya untuk menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau tugas dan fungsi setiap lembaga negara, namun fenomena yang ada sering kali berakhir dengan penyelewengan anggaran perjalanan dinas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Modus yang sering digunakan adalah perjalanan fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda dan kelebihan perjalanan dinas masih banyak terjadi di birokrasi.

Banyak sekali salah kaprah mengenai anggaran perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas menjadi sarana untuk mengambil keuntungan pribadi bagi oknum-oknum PNS di tingkat pusat hingga daerah. Misal, di suatu kementerian ada oknum yang sudah mendapat anggaran perjalanan dinas namun tidak jadi menunaikan tugasnya, hanya sekadar check in tapi sisanya diuangkan. Kemudian di daerah, fenomena yang muncul banyak oknum PNS yang mengambil jatah anggaran perjalanan dinas orang lain, dengan alasan tidak cukup biaya hidupnya selama menunaikan tugas.

Seringkali SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang digunakan untuk mencairkan anggaran diambil double bahkan lebih. Anggaran perjalanan dinas setiap daerah berbeda, logika yang aneh bagi pejabat publik. Di tingkat provinsi, untuk provinsi di Jawa dan non Pulau Jawa sangat berbeda jauh, bagai langit dan bumi. Anggaran tidak digunakan untuk menunjang kinerja tetapi digunakan untuk berbelanja. Akhirnya pembengkakan anggaran yang muncul.

Pembengkakan Anggaran
Menurut Prof Agus Dwiyanto ada beberapa alasan yang menyebabkan pembengkakan anggaran. Pertama, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan sebuah kegiatan semakin besar pula insentif yang dimiliki oleh agen pelaksana. Ketika pembengkakan dilaksanakan, maka akan terjadi slack, yaitu selisih antara besaran anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan realitas biaya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan juga semakijn besar.

Perwujudan slack juga muncul dari biaya perjalanan dinas instansi pemerintah. Perjalanan dinas kementerian untuk 2015 yang tercantum dalam RAPBN mengalami lonjakan tinggi khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencapai Rp440 miliar atau 150 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp293 miliar, Kementerian Agama mencapai Rp2,992 triliun, naik Rp513 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 21 persen serta Kementerian Kesehatan menghabiskan anggaran Rp2,7 triliun, naik Rp446 miliar atau 19,7 persen. Keseluruhan biaya perjalanan dinas untuk tahun 2015 mencapai Rp5,5 triliun.  

Kedua, dalam birokrasi publik tidak ada hubungan yang jelas dan langsung antara biaya dan pendapatan. Hal ini tidak seperti pada mekanisme pasar, di mana biaya dan pendapatannya memiliki hubungan langsung dan membuat mereka memiliki insentif untuk memperkecil biaya, tetapi pada birokrasi publik yang terjadi malah sebaliknya.

Manifestasi dari upaya memperbesar biaya adalah salah satu bagian pembengkakan anggaran. Bagi pejabat birokrasi, anggaran merupakan hal yang sangat strategis karena sebagai penggerak bagi kehidupan birokrasi sebagaimana keuntungan menjadi pendorong bagi mekanisme pasar. Pembengkakan anggaran yang dilakukan dilandasi oleh banyak motif, mulai dari manivestasi perilaku korup untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok hingga cara birokrasi untuk dapat bertahan agar dapat menjalankan kegiatannya dan menghidupi pegawainya.

Ketiga, pada proses perencanaan anggaran terdapat tradisi untuk selalu memotong anggaran yang diusulkan. Instansi yang diberikan wewenang dalam penentuan alokasi anggaran sering melakukan pemotongan anggaran tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain tidak ada standar pembiayaan dalam penyelenggaraan layanan publik seringkali terjadi. Akibatnya, seringkali para pejabat birokrasi seringkali semangat membengkakkan anggaran karena meskipun telah membuat secara rasional pada akhirnya dipotong juga.

Keempat, pembengkakan anggaran dalam birokrasi juga difasilitasi oleh kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input. Di Indonesia hingga sekarang pengelolaan keuangan publik masih menggunakan line-item budgeting, meskipun labelnya berbasis kinerja. Birokrasi publik mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran atas dasar keperluan atau input bukan berdasarkan output.

Hal ini yang menyebabkan pembengkakan anggaran menjadi sangat mudah dilakukan karena tidak ada ukuran yang jelas mengenai output yang akan diwujudkan dengan menggunakan atau bahkan menghabiskan sejumlah anggaran tertentu. Kemudian seiring dilaksanakan desentralisasi, terdapat upaya atau lebih tepatnya keinginan mengubah tata kelola anggaran pemerintah dari line item budgeting menjadi performance base budget.

Praktik pembengkakan yang terjadi seringkali terjadi karena lemahnya kontrol politik dan sosial terhadap birokrasi sangat lemah dan tidak efektif dan juga minimnya kemampuan legislatif mengontrol anggaran birokrasi membuat para pejabat birokrasi dapat dengan leluasa membengkakkan anggaran serta pengawasan dari civil society. Malahan fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya konspirasi antara eksekutif dengan legislatif untuk melakukan pembengkakan anggaran masing-masing.

Bila alasan-alasan di atas tetap mengemuka bagaimana bisa mewujudkan reformasi birokrasi yang selama ini didengung-dengungkan, digadang-gadang dan dibangga-banggakan. Pada akhirnya yang terjadi reformasi birokrasi hanyalah sebuah keniscayaan dan sekadar utopis belaka. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya nyata untuk menanggulanginya, mulai dari preventif, melalui pengawasan melekat internal di setiap instansi di tingkat pusat hingga daerah, maupun sanksi tegas terhadap oknum, lembaga dan atasan yang terkait langsung. Pengawasan melekat yang terjadi saat ini mudah ditembus sehingga perlu sistem yang ketat, mulai dari penganggaran hingga  implementasinya.

Tindakan afirmasi yang bisa dilakukan dengan cara pertama, SPPD tidak diberikan ketika berangkat tetapi setelah selesai. Kedua, apabila terbukti ada penyelewengan anggaran dinas, maka oknum harus mengganti minimal dua kali dari awalnya. Ketiga, ada sanksi administrasi ringan sampai berat yang diberikan oleh pengawas internal terkait. Keempat, pengetatan mekanisme perolehan anggaran perjalanan dinas (nominal, batasan dan output). Salah satu contoh adalah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang rapat di hotel-hotel. Kelima, setiap kementerian bila menyelenggarakan rapat tingkat nasional menempatkan lokasi pelaksanaan di daerah yang berada di titik tengah sehingga mempermurah biaya perjalanan dinas. Keenam, memberlakukan akomodasi dengan tingkat satu tingkat di bawah jabatan.

Apabila suprastruktur dan infrastruktur memliki komitmen kuat maka reformasi birokrasi akan terwujud dan bermuara pada pelayanan publik yang baik sehingga terwujud kesejahteraan rakyat.***  


Baskoro Wicaksono
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer