Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Terjadi KPK versus Polri Jilid III

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Penetapan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berangsur menjadi persoalan yang cukup berpengaruh pada persoalan hukum dan bahkan masuk pada kancah politik.

Bagi Presiden Jokowi sendiri, kasus ini sudah masuk pada pusaran yang cukup mengkhawatirkan. Bayangkan saja, DPR RI sendiri dengan cepat menyetujui, sedangkan rakyat sendiri tentu tidak mau presiden memilih orang nomor I di Polri berstatus tersangka. Ditambah pula, Jenderal (Pol) Sutarman yang menjabat Kapolri diberhentikan dalam masa jabatan masih Oktober 2015 mendatang.

Rupanya, persoalan tidak hanya bertitik pada Presiden Jokowi, namun memunculkan pertentangan nyata antara KPK dan Polri yang terjadi di era reformasi ini. Peristiwa ini mengingatkan publik pada pertarungan KPK versus kepolisian di era Presiden SBY mengenai masalah kasus bail-out Bank Century hingga testimoni Antasari Azhar yang melibatkan nama pentinggi Polri Susno Duadji. Berikutnya, kasus simulator SIM Mei 2012, yakni Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo yang diperiksa oleh KPK, walau pada awalnya Irjen Djoko Susilo melakukan perlawanan namun proses persidangan akhirnya Djoko Susilo dihukum 18 tahun penjara.

Bedanya, saat itu Presiden SBY berada pada kondisi pihak yang bisa menengahi, atau tempat bertanya bagaimana kasus ini bisa diselesaikan. Namun, dalam perseteruan KPK-Polri terbaru, berawal dari Presiden Jokowi yang akan mengambil kebijakan. Jelas, kasus ini masuk pada pusaran politik yang lebih kuat.

Untuk itu, ada beberapa hal yang patut dicermati dalam menyikapi hal ini. Pertama, bagi masyarakat hendaknya tidak ikut dalam pusaran kasus yang menyebabkan semakin memperumit masalah. Sebab, kasus ini tetap berawal dari masalah hukum, sehingga kita harapkan, kasus ini selesai dengan hukum yang adil dan bijaksana.

Kedua, kepada KPK tentu kita harapkan menyelesaikan kasus hukum ini dengan prinsip untuk menegakkan hukum,sehingga masyarakat memahami tidak ada individu dan lembaga di negeri ini kebal hukum.

Ketiga, bagi Polri sendiri, melawan KPK tidak diartikan oleh awal sebagai bentuk untuk mencari sensasi, namun adalah menjalankan proses hukum sesuai undang-undang.
Keempat, kepada Presiden Jokowi yang sangat mengetahui efek dan dampak dari kebijakannya sejak awal, kita harapkan solusi yang mampu menjernihkan masalah sehingga tidak melebar ke mana-mana.

Tentu kita berharap, kasus ini tidak masuk ke ranah politik yang semakin sulit untuk mencari penyelesaikan. Semoga.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer