Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PENGESAHAN Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR, Selasa (20/1) memberikan secercah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali masyarakat Riau, yang pada tahun ini juga akan melangsungkan pilkada di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
Meski sebagian isi dari UU ini masih akan dirombak oleh DPR, namun paling tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bisa bernafas lega. Sebab, aturan main atau landasan hukum untuk menjalankan tugas sudah ada, dan tahap demi tahap proses pilkada pun sudah bisa dilaksanakan.
‘’Setelah paripurna putuskan setuju, kami (pemerintah, red) terbuka terhadap masukan fraksi-fraksi untuk melakukan perbaikan supaya pelaksanaan pilkada lebih baik’’. Begitu harapan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang tentu saja sama dengan harapan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Riau.
Berkaca pada pengalaman pilkada di Riau, selalu saja muncul riak-riak dari kubu-kubu yang bertarung. Kubu yang merasa kurang puas dengan hasil pilkada selalu ingin mencari kebenaran lewat jalur hukum. Sementara kubu yang menang pun, ingin pula mempertahankan hasil kemenangannya. Alhasil, kedua kubu saling berusaha mempertahankan kebenaran yang mereka yakini.
Meja sidang terkadang tidak selamanya bisa membuat senang, melainkan sebaliknya, memunculkan banyak pihak yang jadi meradang. Kemenangan yang digadang-gadang bisa dibawa pulang usai sidang malah memunculkan rasa tidak senang di antara kubu yang saling bertentangan. Padahal, mereka semua adalah putra-putri daerah terbaik yang terpilih.
Tapi untunglah. Pertentangan yang berakhir di meja sidang, untuk kasus pilkada di Riau pada periode lalu tidak sampai berujung malapetaka. Meski ada riak kecil di masyarakat, tetapi kedewasaan berpolitik di Riau sepertinya patut diapresiasi. Riau, bila dibandingkan dengan sejumlah daerah di tanah air, masih tergolong aman dan relatif lebih tenang. Inilah yang hendaknya terus dijaga dan menjadi kekhasan Riau, negeri Melayu yang beradat.
Sekarang, pilkada empat kabupaten/kota di Riau, sudah di ambang pintu. Dengan adanya UU Pilkada yang baru sekarang ini, tentu diharapkan proses pelaksanaan dan kualitas hasil pilkada pun akan lebih baik dari periode sebelumnya. Untuk menjadikan Riau yang lebih bermarwah dan bermartabat.***
Meski sebagian isi dari UU ini masih akan dirombak oleh DPR, namun paling tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bisa bernafas lega. Sebab, aturan main atau landasan hukum untuk menjalankan tugas sudah ada, dan tahap demi tahap proses pilkada pun sudah bisa dilaksanakan.
‘’Setelah paripurna putuskan setuju, kami (pemerintah, red) terbuka terhadap masukan fraksi-fraksi untuk melakukan perbaikan supaya pelaksanaan pilkada lebih baik’’. Begitu harapan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang tentu saja sama dengan harapan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Riau.
Berkaca pada pengalaman pilkada di Riau, selalu saja muncul riak-riak dari kubu-kubu yang bertarung. Kubu yang merasa kurang puas dengan hasil pilkada selalu ingin mencari kebenaran lewat jalur hukum. Sementara kubu yang menang pun, ingin pula mempertahankan hasil kemenangannya. Alhasil, kedua kubu saling berusaha mempertahankan kebenaran yang mereka yakini.
Meja sidang terkadang tidak selamanya bisa membuat senang, melainkan sebaliknya, memunculkan banyak pihak yang jadi meradang. Kemenangan yang digadang-gadang bisa dibawa pulang usai sidang malah memunculkan rasa tidak senang di antara kubu yang saling bertentangan. Padahal, mereka semua adalah putra-putri daerah terbaik yang terpilih.
Tapi untunglah. Pertentangan yang berakhir di meja sidang, untuk kasus pilkada di Riau pada periode lalu tidak sampai berujung malapetaka. Meski ada riak kecil di masyarakat, tetapi kedewasaan berpolitik di Riau sepertinya patut diapresiasi. Riau, bila dibandingkan dengan sejumlah daerah di tanah air, masih tergolong aman dan relatif lebih tenang. Inilah yang hendaknya terus dijaga dan menjadi kekhasan Riau, negeri Melayu yang beradat.
Sekarang, pilkada empat kabupaten/kota di Riau, sudah di ambang pintu. Dengan adanya UU Pilkada yang baru sekarang ini, tentu diharapkan proses pelaksanaan dan kualitas hasil pilkada pun akan lebih baik dari periode sebelumnya. Untuk menjadikan Riau yang lebih bermarwah dan bermartabat.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

