Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Polri dan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) diadu. Padahal keduanya merupakan institusi penegak hukum. Tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jelas kejadian ini sangat memalukan.
Calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus gratifikasi. BG mantan ajudan Megawati ternyata tidak bersih. Tetapi KPK harus dapat membuktikan hal ini secara hukum.
Merasa dipermalukan, Polri ganti melibas KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditangkap satuan Bareskrim dan ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus Pilkada. Dengan demikian kedua lembaga penegak hukum itu, saling mengklaim punya bukti dan saksi .
Baik Polri maupun KPK diadu domba. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa terjepit. Maju kena mundur kena. Guna menghindari kasus tersebut tak meluas, pelantikan mantan ajudan Megawati ditunda. “Bukan dibatalkan, namun ditunda dulu,” kata Jokowi kepada pers. Dalam rangka mengambil jalan tengah, Jokowi melantik Komjen Badrodin Haiti (BH) menjadi caretaker Kapolri. Sebutan caretaker agak janggal, karena dalam tubuh Polri tidak ada sebutan itu. Posisi Badrodin diganti Irjen Budi Waseso calon besan BG.
Jokowi merasa dikerjai. Karena usul agar BG jadi orang nomor satu di tubuh Polri, sudah disampaikan Kompolnas. Padahal keputusan demikian penting, tak bisa secara terburu-buru. Yang tidak kurang mustahak, Jokowi jangan diberi masukan tak pas alias asal-asalan. Makanya keputusan terburu-buru, seperti kurang koordinasi dan terpadu. Siapa pembisik itu? “Jelas mudah dilacak, Karena sang pembisik suka nyeleneh.” Mengadu domba (mislead) seperti ini tidak baik buat publik. Malangnya suasana demikian diperparah dengan pernyataan orang-orang yang “mencret mulut” (diarrhea of mouth).
Ada oknum-oknum pengacara, anggota legislatif, politisi dan boleh jadi kelompok koruptor. Mereka adalah kelompok yang anti KPK. Bahkan ada upaya menghilangkan KPK. Sebaliknya bagi KPK sendiri harus lebih hati-hati dalam menetapkan seseorang jadi tersangka. Dengan demikian segala sesuatunya lengkap dan tidak terbantahkan, slowly but sure.
Tidak ada yang diuntungkan adu domba antara Polri dan KPK. Karena tujuan utama kedua institusi adalah menegakkan hukum secara transparan, obyektif dan tanpa pandang bulu. Posisi pers dalam menjalankan sosial kontrol tidak boleh surut dalam membela kebenaran. Namun tetap menghormati kode etik jurnalistik dan UU Pokok Pers. Satu hal tak boleh dilupakan, korupsi merupakan musuh bersama.
Apa yang disampaikan Jokowi agar jangan ada yang mengintervensi dalam kasus gesekan Polri versus KPK. Hal ini berlaku bagi semua elemen. Jangan dibiarkkan bara yang terjadi. Jika semua pihak taat aturan dan hukum serta tak sok tahu, persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Bukan zamannya lagi memamerkan kekerasan dan kesewenang-wenganan di era hukum ini.
Karena sudah merupakan konsumsi publik, provokator yang menyulut adu domba tersebut harus diusut. Jokowi/JK merupakan hasil pilihan rakyat secara demokratis. Jangan diintervensi dan dicaci secara membabi buta. Tetapi kritik sosial tetap jalan, terhadap kebijakan yang tidak pas. Sebab sekarang bukan zaman Orde Baru yang membungkam pers menyuarakan kebenaran.
Polri harus berbenah diri. Masyarakat merindukan sosok penegak hukum seperti Hoegeng (mantan Kapolri), Gatot Taroenamihardja (mantan Jaksa Agung) dan Saharjo (mantan Menteri Kehakiman). Selain itu pengacara seperi Yap Thiam Hien juga merupakkan idola. Masih banyak lagi tokoh yang berdedikasi baik, bukan koruptor dan petualang politik. Saatnya kita membangun dan tidak main bantai seperti di Burundi, Uganda, Ethiopia di benua Afrika.
Sekadar catatan, pencopotan Kapolri Jenderal Sutarman secara tiba-tiba, jangan dibiasakan. Kecuali kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal dan melanggar hukum. Semua pergantian, harus didasarkkan aturan yang jelas. Mari kita hapus stigma dan rasa dendam dalam menentukan seorang pimpinan lembaga negara.
Dalam suasana yang masih berproses, jangan masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat memerlukan kepastian hukum, dengan menghindarkan perasaan like and dislike. Kita junjung era demokrasi, bukan democrazy. Masyarakat memerlukan stabilitas ekonomi, keamanan dan politik. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Tantangan semakin berat.***
Mulyadi
Wartawan Senior
Calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus gratifikasi. BG mantan ajudan Megawati ternyata tidak bersih. Tetapi KPK harus dapat membuktikan hal ini secara hukum.
Merasa dipermalukan, Polri ganti melibas KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditangkap satuan Bareskrim dan ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus Pilkada. Dengan demikian kedua lembaga penegak hukum itu, saling mengklaim punya bukti dan saksi .
Baik Polri maupun KPK diadu domba. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa terjepit. Maju kena mundur kena. Guna menghindari kasus tersebut tak meluas, pelantikan mantan ajudan Megawati ditunda. “Bukan dibatalkan, namun ditunda dulu,” kata Jokowi kepada pers. Dalam rangka mengambil jalan tengah, Jokowi melantik Komjen Badrodin Haiti (BH) menjadi caretaker Kapolri. Sebutan caretaker agak janggal, karena dalam tubuh Polri tidak ada sebutan itu. Posisi Badrodin diganti Irjen Budi Waseso calon besan BG.
Jokowi merasa dikerjai. Karena usul agar BG jadi orang nomor satu di tubuh Polri, sudah disampaikan Kompolnas. Padahal keputusan demikian penting, tak bisa secara terburu-buru. Yang tidak kurang mustahak, Jokowi jangan diberi masukan tak pas alias asal-asalan. Makanya keputusan terburu-buru, seperti kurang koordinasi dan terpadu. Siapa pembisik itu? “Jelas mudah dilacak, Karena sang pembisik suka nyeleneh.” Mengadu domba (mislead) seperti ini tidak baik buat publik. Malangnya suasana demikian diperparah dengan pernyataan orang-orang yang “mencret mulut” (diarrhea of mouth).
Ada oknum-oknum pengacara, anggota legislatif, politisi dan boleh jadi kelompok koruptor. Mereka adalah kelompok yang anti KPK. Bahkan ada upaya menghilangkan KPK. Sebaliknya bagi KPK sendiri harus lebih hati-hati dalam menetapkan seseorang jadi tersangka. Dengan demikian segala sesuatunya lengkap dan tidak terbantahkan, slowly but sure.
Tidak ada yang diuntungkan adu domba antara Polri dan KPK. Karena tujuan utama kedua institusi adalah menegakkan hukum secara transparan, obyektif dan tanpa pandang bulu. Posisi pers dalam menjalankan sosial kontrol tidak boleh surut dalam membela kebenaran. Namun tetap menghormati kode etik jurnalistik dan UU Pokok Pers. Satu hal tak boleh dilupakan, korupsi merupakan musuh bersama.
Apa yang disampaikan Jokowi agar jangan ada yang mengintervensi dalam kasus gesekan Polri versus KPK. Hal ini berlaku bagi semua elemen. Jangan dibiarkkan bara yang terjadi. Jika semua pihak taat aturan dan hukum serta tak sok tahu, persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Bukan zamannya lagi memamerkan kekerasan dan kesewenang-wenganan di era hukum ini.
Karena sudah merupakan konsumsi publik, provokator yang menyulut adu domba tersebut harus diusut. Jokowi/JK merupakan hasil pilihan rakyat secara demokratis. Jangan diintervensi dan dicaci secara membabi buta. Tetapi kritik sosial tetap jalan, terhadap kebijakan yang tidak pas. Sebab sekarang bukan zaman Orde Baru yang membungkam pers menyuarakan kebenaran.
Polri harus berbenah diri. Masyarakat merindukan sosok penegak hukum seperti Hoegeng (mantan Kapolri), Gatot Taroenamihardja (mantan Jaksa Agung) dan Saharjo (mantan Menteri Kehakiman). Selain itu pengacara seperi Yap Thiam Hien juga merupakkan idola. Masih banyak lagi tokoh yang berdedikasi baik, bukan koruptor dan petualang politik. Saatnya kita membangun dan tidak main bantai seperti di Burundi, Uganda, Ethiopia di benua Afrika.
Sekadar catatan, pencopotan Kapolri Jenderal Sutarman secara tiba-tiba, jangan dibiasakan. Kecuali kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal dan melanggar hukum. Semua pergantian, harus didasarkkan aturan yang jelas. Mari kita hapus stigma dan rasa dendam dalam menentukan seorang pimpinan lembaga negara.
Dalam suasana yang masih berproses, jangan masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat memerlukan kepastian hukum, dengan menghindarkan perasaan like and dislike. Kita junjung era demokrasi, bukan democrazy. Masyarakat memerlukan stabilitas ekonomi, keamanan dan politik. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Tantangan semakin berat.***
Mulyadi
Wartawan Senior
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

