Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hingga 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, nasib usulan 87 daerah otonomi baru (DOB) belum lagi kedengaran. Terakhir kali informasinya, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang usulan dari 87 DOB tersebut yang merupakan warisan dari pemerintahan SBY-Boediono. Hingga akhir masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014, usulan 87 DOB tersebut tidak dapat diselesaikan dan ditunda hingga periode anggota DPR berikutnya.
Dengan ditundanya usulan 87 DOB tersebut, akibatnya usulan 87 daerah menjadi DOB masih menggantung dan belum ada kejelasan kapan akan disahkan. Yang menjadi kekhawatiran dari daerah yang masuk dalam daftar usulan 87 DOB adalah usulan yang telah masuk tersebut akan dibahas kembali dari awal yang tidak menutup kemungkinan akan gagal menjadi DOB.
Faktor waktu dan dana juga akan menjadi pertimbangan bagi daerah yang sudah masuk dalam usulan 87 DOB tersebut. Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian bagi daerah yang telah masuk dalam daftar usulan 87 DOB tersebut. Tentu bagi daerah yang termasuk dalam usulan 87 daerah yang akan menjadi DOB tersebut berharap untuk segera mungkin dibahas lagi oleh DPR dan pemerintah dan segera disahkan, agar DOB tersebut fokus untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang dimekarkan tersebut.
Tulisan ini mencoba menganalisis persoalan tentang adanya pemekaran daerah dalam hal ini pembentukan DOB berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteaan rakyat yang daerahnya dimekarkan atau sebaliknya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemekaran daerah (DOB) akan membebani daerah induk dan pemerintah pusat. Seyogyanya pembentukan DOB tidak akan membebani baik daerah induk maupun pemerintah pusat, mengingat usulan DOB sudah melalui kajian yang sudah matang dan komprehensif. Persoalan yang selama ini mengemuka adalah apakah pemekaran daerah yang dilakukan tersebut berdampak terhadap pembangunan di daerah atau sebaliknya, ia akan membebani daerah induk dan jauh dari kesejahteraan rakyat.
Kemudian persoalan yang juga muncul adalah apakah pemekaran daerah yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat secara luas, atau hanya merupakan keinginan oleh segelintir elite-elite politik baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Oleh sebagian kalangan, pemekaran daerah khususnya pembentukan DOB akan mematikan daerah induk dan membuat pelayanan akan semakin jauh dari kepentingan rakyat atau pembentukan DOB cenderung sifatnya parsial (tanpa perencanaan yang matang) dan terburu-buru tanpa kajian yang komprehensif.
Maraknya pembentukan DOB disinyalir mudahnya suatu daerah untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga DPR. Pada tahun 2009, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melaksanakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah hingga adanya kesepakatan berapa jumlah yang ideal baik provinsi, kabupaten maupun kota. Namun dalam perjalanannya, moratorium tersebut tidak berjalan sebagaimana adanya. Usulan DOB tetap berlanjut baik dari usulan DPR, pemerintah maupun DPD. Laju pemekaran daerah dengan usulan DOB seolah-olah tidak dapat dikendalikan. Moratorium hanya sebagai wacana yang tidak dilaksanakan dengan baik. Satu demi satu daerah berlomba-lomba dan bernafsu untuk memekarkan daerahnya tanpa melihat segala potensi yang ada baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).
Sebaliknya di pihak DPR beranggapan bahwa, adanya usulan pemekaran daerah adalah sebagai menampung dan menyikapi aspirasi masyarakat di daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan. Dalam pandangan DPR pula, kesepakatan moratorium antara pemerintah dan DPR tidak menghentikan aspirasi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal pembentukan DOB. DPR tidak dapat menolak aspirasi yang datang dari masyarakat dan harus menindaklanjutinya. Namun, dalam hal pembentukan DOB, setiap aspirasi yang masuk ke DPR dari daerah tentunya harus memprioritaskan daerah-daerah yang betul-betul urgen dan sangat mendesak untuk dimekarkan dengan tetap mempertimbangkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik serta kewilayahan.
Ada tiga pintu masuk untuk mengusulan pemekaran daerah yang selanjutnya akan menjadi DOB. Pintu pertama, inisiatif dari DPR. Kedua DPD dan yang ketiga dari usulan pemerintah sendiri. Dari ketiga pintu masuk dalam hal pengusulan pemekaran daerah tersebut, usulan dari DPR lebih banyak dibandingkan oleh ke dua lembaga negara tersebut. Oleh pihak DPR, alasan untuk tetap menerima usulan pemekaran daerah adalah menampung aspirasi masyarakat di daerah. DPR beralasan bahwa, sebagai lembaga politik, DPR tidak dapat menghentikan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat di daerah untuk memperjuangkan daerahnya. Hal tersebutlah yang hingga kini usulan pemekaran daerah (DOB) terus tumbuh dan tidak dapat dihentikan.
Pembentukan DOB tentunya menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang sangat mendasar dalam hal pembentukan DOB adalah seberapa urgensinya jika daerah tersebut dimekarkan atau sebaliknya jika tidak dimekarkan apa dampak dan akibatnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, jika daerah yang sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, pemerintah dan DPR seyogyanya mempercepat untuk mensahkan daerah yang sudah masuk daftar untuk menjadi DOB, jangan ditunggu-tunggu lagi. Oleh sebab itu pula, harus menjadi perhatian baik oleh pemerintah, DPR dan DPD untuk selalu mengawasi daerah-daerah yang telah menjadi DOB untuk tetap fokus terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau
Dengan ditundanya usulan 87 DOB tersebut, akibatnya usulan 87 daerah menjadi DOB masih menggantung dan belum ada kejelasan kapan akan disahkan. Yang menjadi kekhawatiran dari daerah yang masuk dalam daftar usulan 87 DOB adalah usulan yang telah masuk tersebut akan dibahas kembali dari awal yang tidak menutup kemungkinan akan gagal menjadi DOB.
Faktor waktu dan dana juga akan menjadi pertimbangan bagi daerah yang sudah masuk dalam usulan 87 DOB tersebut. Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian bagi daerah yang telah masuk dalam daftar usulan 87 DOB tersebut. Tentu bagi daerah yang termasuk dalam usulan 87 daerah yang akan menjadi DOB tersebut berharap untuk segera mungkin dibahas lagi oleh DPR dan pemerintah dan segera disahkan, agar DOB tersebut fokus untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang dimekarkan tersebut.
Tulisan ini mencoba menganalisis persoalan tentang adanya pemekaran daerah dalam hal ini pembentukan DOB berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteaan rakyat yang daerahnya dimekarkan atau sebaliknya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemekaran daerah (DOB) akan membebani daerah induk dan pemerintah pusat. Seyogyanya pembentukan DOB tidak akan membebani baik daerah induk maupun pemerintah pusat, mengingat usulan DOB sudah melalui kajian yang sudah matang dan komprehensif. Persoalan yang selama ini mengemuka adalah apakah pemekaran daerah yang dilakukan tersebut berdampak terhadap pembangunan di daerah atau sebaliknya, ia akan membebani daerah induk dan jauh dari kesejahteraan rakyat.
Kemudian persoalan yang juga muncul adalah apakah pemekaran daerah yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat secara luas, atau hanya merupakan keinginan oleh segelintir elite-elite politik baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Oleh sebagian kalangan, pemekaran daerah khususnya pembentukan DOB akan mematikan daerah induk dan membuat pelayanan akan semakin jauh dari kepentingan rakyat atau pembentukan DOB cenderung sifatnya parsial (tanpa perencanaan yang matang) dan terburu-buru tanpa kajian yang komprehensif.
Maraknya pembentukan DOB disinyalir mudahnya suatu daerah untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga DPR. Pada tahun 2009, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melaksanakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah hingga adanya kesepakatan berapa jumlah yang ideal baik provinsi, kabupaten maupun kota. Namun dalam perjalanannya, moratorium tersebut tidak berjalan sebagaimana adanya. Usulan DOB tetap berlanjut baik dari usulan DPR, pemerintah maupun DPD. Laju pemekaran daerah dengan usulan DOB seolah-olah tidak dapat dikendalikan. Moratorium hanya sebagai wacana yang tidak dilaksanakan dengan baik. Satu demi satu daerah berlomba-lomba dan bernafsu untuk memekarkan daerahnya tanpa melihat segala potensi yang ada baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).
Sebaliknya di pihak DPR beranggapan bahwa, adanya usulan pemekaran daerah adalah sebagai menampung dan menyikapi aspirasi masyarakat di daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan. Dalam pandangan DPR pula, kesepakatan moratorium antara pemerintah dan DPR tidak menghentikan aspirasi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal pembentukan DOB. DPR tidak dapat menolak aspirasi yang datang dari masyarakat dan harus menindaklanjutinya. Namun, dalam hal pembentukan DOB, setiap aspirasi yang masuk ke DPR dari daerah tentunya harus memprioritaskan daerah-daerah yang betul-betul urgen dan sangat mendesak untuk dimekarkan dengan tetap mempertimbangkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik serta kewilayahan.
Ada tiga pintu masuk untuk mengusulan pemekaran daerah yang selanjutnya akan menjadi DOB. Pintu pertama, inisiatif dari DPR. Kedua DPD dan yang ketiga dari usulan pemerintah sendiri. Dari ketiga pintu masuk dalam hal pengusulan pemekaran daerah tersebut, usulan dari DPR lebih banyak dibandingkan oleh ke dua lembaga negara tersebut. Oleh pihak DPR, alasan untuk tetap menerima usulan pemekaran daerah adalah menampung aspirasi masyarakat di daerah. DPR beralasan bahwa, sebagai lembaga politik, DPR tidak dapat menghentikan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat di daerah untuk memperjuangkan daerahnya. Hal tersebutlah yang hingga kini usulan pemekaran daerah (DOB) terus tumbuh dan tidak dapat dihentikan.
Pembentukan DOB tentunya menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang sangat mendasar dalam hal pembentukan DOB adalah seberapa urgensinya jika daerah tersebut dimekarkan atau sebaliknya jika tidak dimekarkan apa dampak dan akibatnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, jika daerah yang sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, pemerintah dan DPR seyogyanya mempercepat untuk mensahkan daerah yang sudah masuk daftar untuk menjadi DOB, jangan ditunggu-tunggu lagi. Oleh sebab itu pula, harus menjadi perhatian baik oleh pemerintah, DPR dan DPD untuk selalu mengawasi daerah-daerah yang telah menjadi DOB untuk tetap fokus terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

