Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mencari Cara Memperpendek Antrean Haji

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SOLUSI memperpendek daftar antrean jamaah calon haji (JCH) terus dilakukan. Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) berencana menetapkan jeda pendaftaran antara lima sampai 10 tahun khusus bagi yang telah melaksanakan ibadah haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan, akan menyikapi secara bijak wacana tersebut sebab ada banyak hal yang harus dipertimbangkan.  Di antara yang disiapkan, menurut anggota Komisi VIII Hasan Aminuddin adalah penghentian pendaftaran haji selama setahun, sekaligus diverifikasi sehingga para pendaftar yang pernah berhaji harus dicoret, diganti pendaftar yang belum pernah dan jamaah lansia.

Kita menyambut baik upaya ini, mengingat nyaris di seluruh tanah air antrean begitu panjang. Alhasil, masa tunggu untuk bisa ke Tanah Suci mencapai belasan, bahkan puluhan tahun. Tingginya peminat haji tidak sebanding dengan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Rencana membatasi jamaah untuk berhaji lebih dari satu kali, dirasa hal yang paling relevan. Sebab, faktanya, di antara ratusan ribu jamaah haji Indonesia, banyak yang sejatinya pernah menunaikannya lebih dari sekali. Memang tidak ada larangan untuk berhaji lebih dari satu kali. Namun, pemerintah harus turun tangan. Masih banyak umat yang ingin menunaikan haji.

Artinya, kebijakan membatasi atau bahkan melarang jamaah untuk berhaji lebih dari satu kali, rasanya, salah satu pilihan yang efektif untuk memangkas masa antrean. Tentunya dengan tetap memberi prioritas jamaah lansia, sebab sulit dibayangkan bagaimana seorang yang berusia lanjut, harus menunggu belasan tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Pemerintah harus berani. Kalau pun tidak dilarang, jamaah yang berniat haji lagi bisa dibatasi dengan waktu. Misalnya, ya itu tadi, baru dapat berhaji lagi kalau sudah lima atau sepuluh tahun. Setidaknya, dalam jangka panjang, cara itu efektif untuk mengurangi masa antrean haji yang begitu panjang. Kita juga mengapresiasi langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, yang akan mengadakan muzakarah nasional melibatkan seluruh ulama di Indonesia untuk menyatukan pandangan sebelum memutuskan berapa lama masa jeda bagi yang telah melaksanakan haji.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer