Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu Tol Dumai-Pekanbaru dan Kereta Api Trans Sumatera

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PENANTIAN panjang masyarakat Riau untuk dapat menikmati fasilitas jalan tol Pekabaru-Dumai belum kunjung berakhir. Oktober 2014 lalu sudah direncanakan pembangunan akan dimulai, tapi proyek jalan sepanjang 126 kilometer dan lebar 100 meter itu ternyata tertunda lagi.

Pergantian kepemimpinan negara dari Soesilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo (Jokowi) ikut berpengaruh atas realisasi proyek senilai Rp14,7 triliun dengan ganti rugi tanah kepada masyarakat senilai Rp153 miliar. Padahal, perjuangan untuk mendapatkannya sudah dimulai sejak tahun 2001.

Penundaan memang bukan hanya terjadi pada proyek tol Pekabaru-Dumai, yang menjadi bagian proyek tol Sumatera tetapi juga pada tiga proyek besar lainnya yakni proyek tol Manado-Bitung, Cibitung-Cilincing dan Balikpapan-Samarinda. Penundaan itu memang bukan semata-mata karena waktu dimulainya proyek bersamaan dengan masa transisi pemerintahan. Ada juga kendala lain seperti  kendala pembebasan lahan, sementara untuk tol Pekanbaru-Dumai tersangkut pada masalah RUTRK yang belum diteken Jakarta.

Di tengah penantian itu dihembuskan pula angin segar dengan rencana pemerintah membangun jalur kereta api yang akan membelah Sumatera jelang akhir tahun lalu. Proyek Kereta Api Trans Sumatera (KATS) itu akan menghubungkan Rantauprapat di Sumatera Utara ke Riau, Sumbar dan Palembang. Panjangnya 1,071 km. Di Riau KATS akan melintasi jalur sejauh 500 km antara Duri, Pekanbaru, Dumai hingga beberapa kawasan pelabuhan, seperti Tanjung Buton dan Kuala Enok.

Jika terwujud, dua proyek tersebut akan membangkitkan multiplier effects yang cukup panjang. Roda perekonomian akan bergulir cepat, migrasi penduduk yang cukup tinggi, akses ke sentra-sentra keperluan pangan yang lebih mudah sehingga masyarakat dapat memilikinya dengan harga yang lebih masuk akal, serta  terhubungkannya kawasan-kawasan  industri ke pelabuhan secara lebih cepat. Itu adalah beberapa yang akan terjadi jika dua jalur transportasi tersebut berhasil diwujudkan. Sementara masyarakat yang akan mengisi sektor jasa di sepanjang jalur adalah pertumbuhan ekonomi non formal yang akan menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Pendek kata, wajah Sumatera dan kota-kota yang dilalui dua jalur ini akan berubah.

Memang, ini  pekerjaan besar. Perlu kerja keras dan kesabaran selama bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Layaknya pekerjaan besar, tantangannya tentulah besar pula. Sejak awal dicanangkannya saja proyek ini harus berhadapan dengan masalah-masalah ganti rugi lahan, masalah status lahan, dan yang terbaru adalah masalah RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Riau yang baru disahkan Menteri Kehutanan pada HUT Riau, 9 Agustus lalu.

Semuanya harus dihadapi. Pemerintah pun menurut Deputi Meneg PPN/Kepala Bapenas bidang sarana dan prasarana Dedy Supriyadi Priatna, sampai harus mengutang ke Negeri Tirai Bambu untuk mendapatkan dana operasionalnya. Itu untuk mendapatkan dana tambahan di samping mengandalkan dana ABPD, APBN dan pihak ketiga.  

Jelaslah perlunya dukungan dari semua pihak agar dua jalur itu dapat diwujudkan. Ini adalah juga harapan agar Riau, dan  tiga kawasan lain yang juga tengah menantikan kehadirannya dapat memberikan hidmat yang terbaik bagi rakyatnya agar mereka dapat menikmati layanan transportasi yang lebih baik. Dan itu tentu saja dengan perencanaan agar perekomian rakyat bisa terdongkrak, sehingga rakyat dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer