Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Di Bengkalis ada Kampung Kelapapati yang terdiri dari Kelapapati Darat, Kelapapati Tengah dan Kelapapati Laut. Kelapapati Darat (dahulu saat zaman PRRI/Permesta dikenal dengan adanya jalan yang bernama Jalan Banteng). Sepanjang arah Kelapapati Darat ke kota ada kawasan yang disebut dengan darat rel. Penamaan darat rel ini konon untuk menukilkan keadaan saat pendudukan Jepang ketika mengalahkan Kolonial Belanda di tanah air, sehingga dari berbagai rencana, diusahkanlah oleh tentara Jepang untuk membuat jalur kereta api, termaksud direncanakan di kawasan pulau.
Kesan ‘’kereta api” sendiri yang lebih kuat terdapat di Kota Pekanbaru. Ada nama Jalan Kereta Api yang terletak di kawasan Tangkerang, sedangkan di Kecamatan Lima Puluh ada kawasan yang bernama Jalan Lokomotif. Penegasan hubungan antara bala tentara Jepang tadi, di daratan Sumatera khususnya dari Logas sampai Pekanbaru sampai dengan ke Dumai yang oleh Jepang direncanakan sebagai kawasan pelabuhan, juga akan dibangun jalur kereta api, dikerahkanlah pemuda-pemuda terutama yang berasal dari Pulau Jawa untuk membangun jaringan kereta api tersebut yang dikenal dengan nama romusha. Karena gigitan nyamuk banyak pemuda-pemuda kita yang tewas saat pengerjaan secara massal tersebut, sehingga saat ini masih dijumpai adanya makam yang disebut dengan makam pahlawan kerja yang terletak di Kelurahan Simpangtiga.
Setelah lebih kurang dari 80 tahun rencana pembuatan jalur kereta api yang pernah dicanangkan pihak Jepang tersebut, kini sebagai buah dari reformasi di daratan Pulau Sumatera yang dikenal dengan nama proyek Kereta Api Trans Sumatera ( KATS ) sepanjang 1.071 kilometer yang lebih kurang sama panjangnya dengan panjang Jalan raya Anyer ke Panarukan yang dicanangkan oleh Deandels dalam abad ke 19 di Pulau Jawa. Proyek KATS ini akan menghubungkan Provinsi Sumatera Utara (Rantau Perapat) dengan-Duri-Dumai sepanjang 294 kilometer Pekanbaru-Taluk Kuantan-Muaro (Sumbar) sepanjang 164 kilometer, Pekanbaru-Jambi sepanjang 350 kilometer ( Riau Pos, 5 Februari 2015 ).
Dari rencana jalur kereta api ini direncanakan akan melalui Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton dan Kuala Enok yang merupakan outlet dari tiga pelabuhan yang ada di Provinsi Riau. Sebagian besar dari proyek yang memerlukan jalur kereta api ini / lebih kurang 500 kilometer akan melewati Provinsi Riau.. Dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa sampai seberapa jauh betul pentingnya jalur kereta api ini bagi kawasan daratan Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan raya perlu mendapatkan ‘’suntikan’’ alternatif pengurangan beban, apalagi oleh perpindahan moda transportasai yang mengangkut muatan dari suatu kawasan kekawasan yang lain. Saat ini sangat terasa kegiatan pengangkutan bahan dasar minyak kelapa sawit yang sebagian besar diangkut oleh kendaraan berat dari kawasan Sumatera Utara, sebagaian kawasan Provinsi Riau yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan sebagian besar kawasan daratan Provinsi Riau yang hampir keseluruhannya mengarah ke Pelabuhan Dumai. Jika di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengelompokan kelas bahwa maksimal untuk jalan kelas I sesuai pasal 19 ayat 2 huruf a, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ( sepuluh ) ton.
Namun kenyataannya jalan raya tersebut dilalui oleh kendaraan yang berupa mobil box / mobil berat yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan engkel dengan muatan bruto 26.500 kg, kendaraan tronton dengan muatan bruto 40.300 kg, bahkan trinton dengan muatan bruto 47.500 kg. Kondisi seperti ini makin sempurna menyebabkan kerusakan jalan yang terjadi begitu parah. Pada hakikatnya perbaikan demi perbaikan selalu dilakukan oleh pemerintah setiap tahun anggaran.
Kalau seandainya tidak terjadi penambahan volume kendaraan dari tahun ke tahun yang begitu signifikan maka kondisi jalan khusus untuk lalu lintas yang membawa orang tidak begitu besar pengaruhnya. Namun dalam praktiknya peningkatan taraf hidup dan peningkatan gaya hidup sendiri membuat orang ‘’Kerasak-kerusuk’’, berpikir dan bertindak bagaimana caranya supaya setiap rumah mempunyai kendaraan roda empat, walaupun dengan berjuang ke sana ke sini.
Peningkatan volume kendaraan roda empat ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Di sisi lain pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum selalu melakukan perbaikan terhadap kondisi jalan raya. Namun dalam kenyataannya, tetap saja kemacetan tidak bisa dihindari, karena penambahan volume kendaraan cenderung tidak sebanding dengan jumlah luas jalan yang tersedia.
Hal ini sering dan biasa terjadi apalagi jika umpamanya ada kendaraan berat bermuatan mengalami kecelakaan, baik tabrakan, terguling, atau karena ketidakmampuan kendaraan untuk menaiki tanjakan karena muatan yang sangat berlebihan, mengakibatkan sangat sering terjadi kemacetan total kendaraan di jalan raya. Jika jarak tempuh tempuh antara Dumai-Pekanbaru lebih kurang 200 kilometer dengan waktu tempuh biasanya maksimum hanya antara 6-7 jam, dengan terjadinya kemacetan tersebut mengakibatkan terjadinya idle time, sehingga waktu tempuh lebih kurang sampai dengan 14 jam.
Mengapa jalur kereta api ini khusus perlu? Hal ini disebabkan karena untuk mengangkut muatan curah cair yang relatif diproduksi hingga puluhan juta ton pertahun yang dihasilkan oleh kantong-kantong produksi baik yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sumut maupun sebagian besar wilayah daratan Provinsi Riau, saat ini hampir seluruhnya mengarah ke pelabuhan Dumai, sehingga memerlukan suatu sistem yang cepat dan teratur yang secara bertahap akan dapat menggantikan posisi tronton dan trinton yang selama satu dekade ini ‘’merajai’’ jalan raya di Provinsi Riau. Di sisi lain stagnasi di Pelabuhan Dumai secara bertahap juga dapat berkurang, sehingga makanisme bongkar muat yang selama ini berkisar antara 3-4 hari di Pelabuhan Dumai perlahan demorage-nya bisa berkurang sehingga berpengarah terhadap idle time dari makanisme jaringan transportasi sejak dari jaringan pengangkutan barang curah cair melalui kereta api maupun mekanisme pelayana bongkar muat barang di pelabuhan.
Bertitik tolak dari kondisi di atas, sudah sangat diperlukan adanya jalur kereta api bagi kawasan Sumatera apalagi bagi Provinsi Riau. Jika kita kembali ke konsep awal tadi, maka khusus untuk kawasan dari Sumatera Utara ke Pelabuhan Dumai sangat diperlukan adanya jalur kereta api khusus yang mengangkut produksi minyak kelapa sawit dalam bentuk curah cair, yang selanjutnya mempunyai interkoneksi dengan jalur kereta api umum. Makanisme pembangunan jalan kereta api itu di satu sisi untuk tahap awalnya memang merupakan kegiatan yang padat modal namun padat karya. Rencana pembangunan secara teknis harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional maupun provinsi.
Bagi kita masyarakat, sebenarnya sosialisasi perencanaan atau pelaksanaannya memang sangat diperlukan. Apalagi pada saat pembebasan lahan karena sesuai dengan aturan yang berlaku memerlukan lahan yang tidak sedikit, dan wacana yang paling menggembirakan adalah karena adanya upaya dari pihak perkeretaapian untuk memasukkan putra-putri dari pemilik/ pengelola untuk bekerja pada kegiatan perkereta apian. Keperluan akan lahan memang relatif besar, mengingat secara spesifik saja diperlukan adanya lebar ruang manfaat jalur kereta api yang di kanan kirinya dengan lebar enam meter. Di samping ini diperlukan pula ruang pengawasan jalur kereta api yang merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya sekurang-kurangnya 9 meter. Mudah-mudahan hal ini tidak hanya menjadi wacana belaka, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan rencana kerja besar membangun jaringan rel ini.***
Fathur Rahman
Staf Dinas Perhubungan Riau
Kesan ‘’kereta api” sendiri yang lebih kuat terdapat di Kota Pekanbaru. Ada nama Jalan Kereta Api yang terletak di kawasan Tangkerang, sedangkan di Kecamatan Lima Puluh ada kawasan yang bernama Jalan Lokomotif. Penegasan hubungan antara bala tentara Jepang tadi, di daratan Sumatera khususnya dari Logas sampai Pekanbaru sampai dengan ke Dumai yang oleh Jepang direncanakan sebagai kawasan pelabuhan, juga akan dibangun jalur kereta api, dikerahkanlah pemuda-pemuda terutama yang berasal dari Pulau Jawa untuk membangun jaringan kereta api tersebut yang dikenal dengan nama romusha. Karena gigitan nyamuk banyak pemuda-pemuda kita yang tewas saat pengerjaan secara massal tersebut, sehingga saat ini masih dijumpai adanya makam yang disebut dengan makam pahlawan kerja yang terletak di Kelurahan Simpangtiga.
Setelah lebih kurang dari 80 tahun rencana pembuatan jalur kereta api yang pernah dicanangkan pihak Jepang tersebut, kini sebagai buah dari reformasi di daratan Pulau Sumatera yang dikenal dengan nama proyek Kereta Api Trans Sumatera ( KATS ) sepanjang 1.071 kilometer yang lebih kurang sama panjangnya dengan panjang Jalan raya Anyer ke Panarukan yang dicanangkan oleh Deandels dalam abad ke 19 di Pulau Jawa. Proyek KATS ini akan menghubungkan Provinsi Sumatera Utara (Rantau Perapat) dengan-Duri-Dumai sepanjang 294 kilometer Pekanbaru-Taluk Kuantan-Muaro (Sumbar) sepanjang 164 kilometer, Pekanbaru-Jambi sepanjang 350 kilometer ( Riau Pos, 5 Februari 2015 ).
Dari rencana jalur kereta api ini direncanakan akan melalui Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton dan Kuala Enok yang merupakan outlet dari tiga pelabuhan yang ada di Provinsi Riau. Sebagian besar dari proyek yang memerlukan jalur kereta api ini / lebih kurang 500 kilometer akan melewati Provinsi Riau.. Dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa sampai seberapa jauh betul pentingnya jalur kereta api ini bagi kawasan daratan Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan raya perlu mendapatkan ‘’suntikan’’ alternatif pengurangan beban, apalagi oleh perpindahan moda transportasai yang mengangkut muatan dari suatu kawasan kekawasan yang lain. Saat ini sangat terasa kegiatan pengangkutan bahan dasar minyak kelapa sawit yang sebagian besar diangkut oleh kendaraan berat dari kawasan Sumatera Utara, sebagaian kawasan Provinsi Riau yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan sebagian besar kawasan daratan Provinsi Riau yang hampir keseluruhannya mengarah ke Pelabuhan Dumai. Jika di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengelompokan kelas bahwa maksimal untuk jalan kelas I sesuai pasal 19 ayat 2 huruf a, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ( sepuluh ) ton.
Namun kenyataannya jalan raya tersebut dilalui oleh kendaraan yang berupa mobil box / mobil berat yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan engkel dengan muatan bruto 26.500 kg, kendaraan tronton dengan muatan bruto 40.300 kg, bahkan trinton dengan muatan bruto 47.500 kg. Kondisi seperti ini makin sempurna menyebabkan kerusakan jalan yang terjadi begitu parah. Pada hakikatnya perbaikan demi perbaikan selalu dilakukan oleh pemerintah setiap tahun anggaran.
Kalau seandainya tidak terjadi penambahan volume kendaraan dari tahun ke tahun yang begitu signifikan maka kondisi jalan khusus untuk lalu lintas yang membawa orang tidak begitu besar pengaruhnya. Namun dalam praktiknya peningkatan taraf hidup dan peningkatan gaya hidup sendiri membuat orang ‘’Kerasak-kerusuk’’, berpikir dan bertindak bagaimana caranya supaya setiap rumah mempunyai kendaraan roda empat, walaupun dengan berjuang ke sana ke sini.
Peningkatan volume kendaraan roda empat ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat. Di sisi lain pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum selalu melakukan perbaikan terhadap kondisi jalan raya. Namun dalam kenyataannya, tetap saja kemacetan tidak bisa dihindari, karena penambahan volume kendaraan cenderung tidak sebanding dengan jumlah luas jalan yang tersedia.
Hal ini sering dan biasa terjadi apalagi jika umpamanya ada kendaraan berat bermuatan mengalami kecelakaan, baik tabrakan, terguling, atau karena ketidakmampuan kendaraan untuk menaiki tanjakan karena muatan yang sangat berlebihan, mengakibatkan sangat sering terjadi kemacetan total kendaraan di jalan raya. Jika jarak tempuh tempuh antara Dumai-Pekanbaru lebih kurang 200 kilometer dengan waktu tempuh biasanya maksimum hanya antara 6-7 jam, dengan terjadinya kemacetan tersebut mengakibatkan terjadinya idle time, sehingga waktu tempuh lebih kurang sampai dengan 14 jam.
Mengapa jalur kereta api ini khusus perlu? Hal ini disebabkan karena untuk mengangkut muatan curah cair yang relatif diproduksi hingga puluhan juta ton pertahun yang dihasilkan oleh kantong-kantong produksi baik yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sumut maupun sebagian besar wilayah daratan Provinsi Riau, saat ini hampir seluruhnya mengarah ke pelabuhan Dumai, sehingga memerlukan suatu sistem yang cepat dan teratur yang secara bertahap akan dapat menggantikan posisi tronton dan trinton yang selama satu dekade ini ‘’merajai’’ jalan raya di Provinsi Riau. Di sisi lain stagnasi di Pelabuhan Dumai secara bertahap juga dapat berkurang, sehingga makanisme bongkar muat yang selama ini berkisar antara 3-4 hari di Pelabuhan Dumai perlahan demorage-nya bisa berkurang sehingga berpengarah terhadap idle time dari makanisme jaringan transportasi sejak dari jaringan pengangkutan barang curah cair melalui kereta api maupun mekanisme pelayana bongkar muat barang di pelabuhan.
Bertitik tolak dari kondisi di atas, sudah sangat diperlukan adanya jalur kereta api bagi kawasan Sumatera apalagi bagi Provinsi Riau. Jika kita kembali ke konsep awal tadi, maka khusus untuk kawasan dari Sumatera Utara ke Pelabuhan Dumai sangat diperlukan adanya jalur kereta api khusus yang mengangkut produksi minyak kelapa sawit dalam bentuk curah cair, yang selanjutnya mempunyai interkoneksi dengan jalur kereta api umum. Makanisme pembangunan jalan kereta api itu di satu sisi untuk tahap awalnya memang merupakan kegiatan yang padat modal namun padat karya. Rencana pembangunan secara teknis harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional maupun provinsi.
Bagi kita masyarakat, sebenarnya sosialisasi perencanaan atau pelaksanaannya memang sangat diperlukan. Apalagi pada saat pembebasan lahan karena sesuai dengan aturan yang berlaku memerlukan lahan yang tidak sedikit, dan wacana yang paling menggembirakan adalah karena adanya upaya dari pihak perkeretaapian untuk memasukkan putra-putri dari pemilik/ pengelola untuk bekerja pada kegiatan perkereta apian. Keperluan akan lahan memang relatif besar, mengingat secara spesifik saja diperlukan adanya lebar ruang manfaat jalur kereta api yang di kanan kirinya dengan lebar enam meter. Di samping ini diperlukan pula ruang pengawasan jalur kereta api yang merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya sekurang-kurangnya 9 meter. Mudah-mudahan hal ini tidak hanya menjadi wacana belaka, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan rencana kerja besar membangun jaringan rel ini.***
Fathur Rahman
Staf Dinas Perhubungan Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

