Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Cahaya" dari Kebun Sawit

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Listrik sudah merupakan kebutuhan pokok selain sembilan kebutuhan pokok pangan, papan, sandang dan lain-lain. Tanpa listrik tidak akan terjadi nilai tambah pada suatu produk, bahan pangan akan rusak dan busuk tanpa adanya pengolahan, dan untuk pengolahan mutlak memerlukan energi listrik.

Pemanfaatan energi terbarukan telah menjadi isu penting dalam kebijakan energi Indonesia. Dalam rangka mengurangi porsi bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk diversifikasi penggunaan sumber energi, dari penggunaan bahan bakar fosil menjadi penggunaan sumberdaya energi terbarukan, yaitu biomassa, panas bumi, energi surya, hidro, angin, dan laut.

Landasan program dan operasional sebagai payung hukum pengembangan energi terbarukan nasional adalah UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, di mana dalam Pasal 20 ayat 2 disebutkan penyediaan energi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan mengutamakan sumber energi terbarukan. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik, dalam Pasal 51 Ayat 2 disebutkan, menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan tenaga listrik.

Kemampuan pembangkit listrik untuk konsumen di Provinsi Riau menurut PT. PLN Wilayah Riau-Kepri per Agustus 2014 adalah sebesar 551,54 MW, dan hanya mampu melayani pelanggan rumah tangga sebanyak 926.636 pelanggan atau dengan ratio elektrifikasi sebesar 66,44 persen dan terjadi defisit hingga 65 MW. Defisit tersebut berdampak pada pemadaman bergilir, terutama saat kemarau dan saat perawatan unit pembangkit. Dengan pertumbuhan permintaan tenaga listrik di Riau sebesar 12 persen per tahun, diperkirakan lima tahun ke depan (2019) beban puncak 1.193 MW atau dengan defisit 764 MW, apabila tidak diimbangi dengan pembangunan pembangkit baru.

Menurut Sukandarrumidi, konsumsi per kapita listrik di suatu negara mencerminkan kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia konsumsi per kapita listrik masih sangat rendah yaitu 591 kWh per tahun (1 orang = 1,62 kWh per hari).  Bandingkan dengan negara Thailand (2,060 kWh), Malaysia (3,499 kWh, dan Singapura (8,185 kWh). Apalagi dibandingkan dengan konsumsi per kapita listrik orang di negara Eropa atau Amerika Serikat?

Provinsi Riau memiliki sumber energi baru terbarukan yang cukup besar dan beragam. Namun yang paling potensial dan realistis untuk dapat dimanfaatkan saat ini adalah dari limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yaitu serabut, cangkang kelapa sawit serta limbah cair. Serabut kelapa sawit sudah habis digunakan untuk kebutuhan listrik di pembakaran boiler PKS, cangkang umumnya dijual ke luar daerah atau diekspor, sedangkan biogas dari limbah cair belum banyak termanfaatkan.

Berdasarkan data Disbun Riau tahun 2013, tercatat sebanyak 187 unit PKS di Riau yang tersebar di daerah perdesaan dengan total kapasitas produksi 7.520 ton per jam. Pemanfaatan limbah cair PKS untuk menghasilkan listrik melalui metode methane chapture (penangkapan gas methan), dengan sistem cover lagoon (penutupan kolam) dan sistem buffer thank (tangki bioreaktor), instalasinya disebut biogas plant. Gas methane yang ditangkap, diproses sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Seandainya 187 unit PKS tersebut semua membangun pembangkit listrik, akan dihasilkan listrik sebesar 227 MW. Sedangkan dari limbah padat berupa tandan kosong, cangkang dan serabut, berdasarkan perhitungan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau menghasilkan 1.900 MW.  Sehingga secara total dari limbah cair dan limbah padat PKS akan dihasilkan listrik sebanyak 2.127 MW.

Investasi pembangunan biogas plant kapasitas 1 MW diperkirakan antara Rp25–Rp30 miliar dan biaya operasi sangat murah, sehingga menguntungkan secara bisnis. Menurut keterangan perusahaan PKS, biaya tersebut kembali modal pada tahun kelima. Sumber energi tersebut dikuasai PKS,  oleh sebab itu, pemanfaatan biogas dan biomasa tersebut diperlukan koordinasi pemerintah daerah dengan PKS, PLN ataupun investor. Program ini dapat dikaitkan dengan program CD (Community Development) atau CSR (Corporate Social Responsibility) bagi PKS.   

Berdasarkan monitoring di Provinsi Riau yang telah membangun biogas plant adalah PKS PT. Musim Mas Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, menghasilkan listrik 2 MW,  PKS PT. Musim Mas Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan menghasilkan listrik 1,5 MW.  Listriknya untuk memenuhi keperluan sendiri dan kelebihan daya (excess power) dijual ke PLN. PKS PT. Meskom Agrosarimas di Bengkalis menghasilkan listrik 2 MW, di mana 1,5 MW dipakai sendiri dan 0,5 MW dijual ke PLN, PKS PT. Arya Rama Perkasa di Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan listrik 1 MW.

Selanjutnya  PKS PTPN V Tandun di Kampar, menghasilkan listrik 1,1–1,3 MW, di mana dengan pembangkit listrik ini, PTPN V Tandun dapat menghemat penggunaan solar 2013 sebanyak 1.855.542 liter solar. Di samping itu keuntungannya adalah biaya energi di pabrik minyak kernel turun dari Rp302/kg menjadi Rp229/kg, mengurangi biaya pemeliharaan kolam, bisa menjual kelebihan energi ke PLN dan memenuhi persyaratan ISPO. Biogas Plant PTPN V Tandun saat ini juga sudah terdaftar di UNFCC dan Dewan Nasional Perubahan Iklim sehingga masuk dalam Clean Development Mechanism atau perdagangan karbon. Emisi karbon yang berhasil ditahan adalah 14.836 ton CO2. PT. Ivo Mas Tunggal Group di Kabupaten Siak dan Kampar berencana membangun 1,6 MW, PT. Swastisidhi Amagra di Kabupaten Kampar berencana membangun 2 MW, PT. Inhil Sarimas membangun 2 MW.

Sungguh suatu pujian ditujukan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang telah mengolah limbahnya menjadi energi listrik baik untuk konsumsinya sendiri, maupun dijual ke masyarakat melalui PLN, karena selain membantu Pemprov Riau mengatasi krisis listrik, juga telah melakukan hal nyata dalam ikut memerangi perubahan iklim. Kecukupan energi ini akan meningkatkan elektrifikasi dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Meskipun Provinsi Riau peringkat ketiga dalam perekonomian nasional, namun jika suplai listrik lebih meningkat, maka investor akan semakin banyak yang datang.

Tantangan yang dihadapi dalam membangun pembangkit listrik biogas ini adalah prosedur perizinan yang sangat panjang dan memakan waktu, lokasi pembangkit listrik cukup jauh dari jaringan PLN, serta keterbatasan teknologi, pengetahuan dan keahlian.  

Kembali ke peraturan, gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan tenaga listrik, maka apakah memungkinkan seandainya dibuat kebijakan untuk mewajibkan perusahaan PKS membangun instalasi listrik dari kolam limbahnya? Atau menunggu kemurahan hati dan kesadaran lingkungan pihak perusahaan melalui program CSR-nya membangun instalasi listrik dimaksud? Yang jelas keterbatasan teknologi dalam situasi persaingan global ini harus ditundukkan, sebagaimana yang telah dilakukan beberapa perusahaan PKS di atas. Juga karena bangsa yang menguasai teknologi walaupun miskin sumber daya alam, telah terbukti mampu mengeksploitasi bangsa yang kaya sumber daya alam namun terbelakang dalam pengusasaan teknologi. Kini tinggal pilihan ada di tangan kita.***


Sri Ambar Kusumawati  
PNS Disbun Riau, mahasiswa S3 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer