Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKI Informal, Tak Semata soal Harga Diri Bangsa

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri, patut kita apresiasi. Karena, seperti kata Presiden, ini menyangkut harga diri dan martabat bangsa.

Dalam pernyataannya di Solo, Jumat (13/2) malam, selain memberi target kepada Menteri Tenaga Kerja tentang kapan rencana ini terealisasi, presiden juga mengungkapkan fakta, dari 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja di luar negeri, 1,2 juta di antaranya ilegal. Artinya, banyak yang potensial tersangkut masalah. Mirisnya lagi, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang masih mengirim TKI ke luar negeri untuk level PRT.

Bahkan menurut pemerhati ketenagakerjaan Poempida H, rencana penghentian TKI informal ini akan lebih baik jika dapat dipercepat dari target semula “zero TKI informal” pada 2017. Juga diingatkan konsekuensi lainnya yaitu penegakan hukum, harus dilakukan secara konsekuen. Pasalnya, pengiriman TKI ilegal masih terjadi saat ini.

Untuk yang terakhir ini, kita sering mendengar cerita tentang nasib malang TKI yang mengadu nasib di negara lain. Ada yang tenggelam sebelum sampai ke tujuan, atau tertipu sehingga berangkat tanpa dokumen alias ilegal, yang sewaktu-waktu bisa ditangkap atau dikriminalisasi. Bagaimana pun mereka adalah WNI dan tak ada alasan bagi pihak mana pun untuk mengabaikan nasib mereka. Pilihan mereka menjadi TKI ilegal pun tak lepas dari sulitnya mencari nafkah di negeri sendiri.

Kita menyadari, persoalan TKI informal tak semata terkait harga diri bangsa. Jelas harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk menekan jumlah TKI ilegal. Bayangkan, tiap tahun mereka pergi ke mancanegara dan pulang ke tanah air dengan jalur tikus yang menantang maut. Soal perlindungan pun, harus dipertegas mengingat nasib naas tidak hanya menimpa para TKI ilegal, juga yang berdokumen lengkap. Kerap terjadi TKI diperlakukan tidak wajar oleh majikannya, sementara bantuan hukum untuk mereka sering terlambat.

Kita berharap, pemerintah lebih maksimal melindungi warga negaranya yang hidup di luar negeri. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan, hendaknya tidak sekadar responsif atas kabar negatif  terkait nasib TKI.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer