Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Belum hilang pedih mata mengenang kabut asap tahun lalu, kini ditemukan 56 titik api di Riau. Kado awal tahun 2015 ini, seakan mengkonfirmasi kedatangan Presiden Jokowi ke Sungai Tohor, Kabupaten Meranti beberapa waktu lalu. Presiden datang lantaran group facebook Abdul Manan, budak Melayu di Tebing Tinggi Timur itu diserbu follower puluhan ribu hanya dalam hitungan hari. “Kami dah lemas ditelan asap tiap tahun, Pak Presiden, ke sinilah..” imbaunya. Tak pelak, Presiden Jokowi dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Siti Nurbaya bertandang sekaligus menyatakan “perang” terhadap asap dan penyebabnya. Presiden berjanji akan komit terhadap kelestarian ekosistem gambut dan mengevaluasi gangguan yang menyebabkan gambut mengering dan Karhutla di Provinsi Riau.
Riau Sentra Gambut
Tidak pelak, Provinsi Riau telah dikenal sebagai kawasan dengan tekstur tanah bergambut hampir mencapai 50 persen dari total daratan. Salah satu hasil penelitian Michael Allen Brady (1997) dari University of British Columbia (UBC) menemukan bahwa Pulau Padang, Kabupaten Meranti merupakan benchmark area (kawasan percontohan) yang mewakili ekosistem gambut dalam di daratan Sumatera. Pemanfaatan kawasan gambut alami berupa hutan alam dan sagu (tanpa drainase) di Kabupaten Meranti sesungguhnya lebih sustainable karena tingkat emisi CO2 rendah.
Seiring semakin berkurangnya hutan lahan kering dataran rendah Riau, hutan rawa gambut kini mulai terancam, yang ditandai dengan asap yang mengurung Riau sepanjang tahun. Tutupan hutan alam lahan gambut di Provinsi Riau pada tahun 2002 masih 2,280,198 hektare. Pada 2007 hutan alam lahan gambut di provinsi ini hanya 1,103,008 hektare. Selama priode ini, Provinsi Riau rata-rata kehilangan 135,438 hektare/tahun dan dalam waktu 5 tahun (2002-2007) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam lahan gambut seluas 977,290 hektare atau 34 persen dari total hutan alam yang tersisa di 2008.
Hasil penelitian Wetlands Internasional Indonesia (WII) sebanyak 4,03 juta hektare lahan gambut yang ada di Riau, kini tinggal 1,1 juta hektare saja yang tersisa. Tercatat di Bengkalis masih ada 303.088 hektare, Dumai 75.835 hektare, Indragiri Hilir 179.272 hektare, Inhu 108.559 hektare, Pelalawan 271.080 hektare, Rohil 153.983 hektare, Rohul 10.395 hektare dan Siak 123.300 hektare, Kampar 119.775 hektare, Pekanbaru 5.231 hektare lahan gambut.
Kunci dari pengelolaan gambut adalah memastikannya tetap lembab, mesti tidak berarti harus selalu basah atau terbanjiri air. Gambut merupakan endapan organik fosil-fosil tumbuhan selama beratus tahun. Gambut seperti busa yang mengandung banyak air dan berfungsi menyerap karbon. Kerusakan pada sebagian gambut menyebabkan kerusakan seluruh hamparan gambut itu. Jika rusak, maka apa pun di atasnya seperti hutan, tumbuh-tumbuhan dan satwa juga terancam termasuk masyarakat. Akibat yang paling rawan adalah bencana asap, yang menjadi azab tahunan Riau bahkan sampai ke negara tetangga.
PP 71/2014; Melindungi Gambut
Untuk menghindari kerusakan gambut, pemerintah melalui PP No 71/2014 mengatur tata cara penggunaan lahan gambut untuk kegiatan budidaya. Sebelum disahkan, peraturan pemerintah yang terakhir digulirkan Presiden SBY ini menuai perdebatan di parlemen. Perdebatan yang paling sengit terkait batasan muka air (30 cm) sebagai penentu rusak atau tidaknya gambut yang dijadikan areal perkebunan atau tanaman industri.
Pemerintah wajar saja bersikap demikian, karena lahan rawa gambut merupakan ekosistem yang rapuh (fragile), maka pemanfaatannya harus secara bijak dan didasarkan pada karakteristik lahan. Salah satu sifat gambut yang menyebabkan sulitnya pengelolaan dan rehabilitasi lahan irreversible drying (tak bisa dikembalikan seperti keadaan awal) atau non re-wetable (tak bisa disiram/pembasahan buatan). Oleh karena itu, sekali mengalami kekeringan sampai tingkat tertentu maka gambut tidak bisa terbasahkan kembali. Hal ini mengakibatkan volume gambut akan menyusut, sehingga akan mengakibatkan penurunan permukaan tanah gambut (subsiden). Selain karena pengurangan kadar air, subsiden juga terjadi karena penyusutan volume akibat adanya proses dekomposisi dan erosi.
PP itu, pada hemat penulis, sesunguhnya sudah memberikan “jalan tengah” yang bijak. Karena masih memberikan ruang gerak pada dunia usaha, kelestarian gambut, dan mengantisipasi bahaya asap. Dalam konsep pengelolaan integrasi hidrologis, kubah gambut tetap dibiarkan sebagai hutan alam karena mengandung sumber air yang dapat mencegah kebakaran. Sementara pada zona penyangga bisa dikelola sebagai hutan tanaman industri dengan tanaman adaptif gambut. Kawasan perkebunan bisa dilakukan pada wilayah dengan aerasi tinggi, dan zona tanggul bisa dikembangkan tanaman pangan. Sekitar 30 persen dari kawasan hidrologis gambut langsung ditetapkan sebagai fungsi lindung, yang terlarang untuk kegiatan budidaya.
Jadi, inilah jalan terakhir yang bisa kita rayakan untuk menyelamatkan dunia yang kian ringkih oleh krisis ekologis. Semua harus berlapang dada dan menahan diri, toh kita hanya tinggal di bumi yang satu.***
Elviriadi
Doktor lingkungan dan Pembina Gerakan Masa Depan Indonesia
Riau Sentra Gambut
Tidak pelak, Provinsi Riau telah dikenal sebagai kawasan dengan tekstur tanah bergambut hampir mencapai 50 persen dari total daratan. Salah satu hasil penelitian Michael Allen Brady (1997) dari University of British Columbia (UBC) menemukan bahwa Pulau Padang, Kabupaten Meranti merupakan benchmark area (kawasan percontohan) yang mewakili ekosistem gambut dalam di daratan Sumatera. Pemanfaatan kawasan gambut alami berupa hutan alam dan sagu (tanpa drainase) di Kabupaten Meranti sesungguhnya lebih sustainable karena tingkat emisi CO2 rendah.
Seiring semakin berkurangnya hutan lahan kering dataran rendah Riau, hutan rawa gambut kini mulai terancam, yang ditandai dengan asap yang mengurung Riau sepanjang tahun. Tutupan hutan alam lahan gambut di Provinsi Riau pada tahun 2002 masih 2,280,198 hektare. Pada 2007 hutan alam lahan gambut di provinsi ini hanya 1,103,008 hektare. Selama priode ini, Provinsi Riau rata-rata kehilangan 135,438 hektare/tahun dan dalam waktu 5 tahun (2002-2007) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam lahan gambut seluas 977,290 hektare atau 34 persen dari total hutan alam yang tersisa di 2008.
Hasil penelitian Wetlands Internasional Indonesia (WII) sebanyak 4,03 juta hektare lahan gambut yang ada di Riau, kini tinggal 1,1 juta hektare saja yang tersisa. Tercatat di Bengkalis masih ada 303.088 hektare, Dumai 75.835 hektare, Indragiri Hilir 179.272 hektare, Inhu 108.559 hektare, Pelalawan 271.080 hektare, Rohil 153.983 hektare, Rohul 10.395 hektare dan Siak 123.300 hektare, Kampar 119.775 hektare, Pekanbaru 5.231 hektare lahan gambut.
Kunci dari pengelolaan gambut adalah memastikannya tetap lembab, mesti tidak berarti harus selalu basah atau terbanjiri air. Gambut merupakan endapan organik fosil-fosil tumbuhan selama beratus tahun. Gambut seperti busa yang mengandung banyak air dan berfungsi menyerap karbon. Kerusakan pada sebagian gambut menyebabkan kerusakan seluruh hamparan gambut itu. Jika rusak, maka apa pun di atasnya seperti hutan, tumbuh-tumbuhan dan satwa juga terancam termasuk masyarakat. Akibat yang paling rawan adalah bencana asap, yang menjadi azab tahunan Riau bahkan sampai ke negara tetangga.
PP 71/2014; Melindungi Gambut
Untuk menghindari kerusakan gambut, pemerintah melalui PP No 71/2014 mengatur tata cara penggunaan lahan gambut untuk kegiatan budidaya. Sebelum disahkan, peraturan pemerintah yang terakhir digulirkan Presiden SBY ini menuai perdebatan di parlemen. Perdebatan yang paling sengit terkait batasan muka air (30 cm) sebagai penentu rusak atau tidaknya gambut yang dijadikan areal perkebunan atau tanaman industri.
Pemerintah wajar saja bersikap demikian, karena lahan rawa gambut merupakan ekosistem yang rapuh (fragile), maka pemanfaatannya harus secara bijak dan didasarkan pada karakteristik lahan. Salah satu sifat gambut yang menyebabkan sulitnya pengelolaan dan rehabilitasi lahan irreversible drying (tak bisa dikembalikan seperti keadaan awal) atau non re-wetable (tak bisa disiram/pembasahan buatan). Oleh karena itu, sekali mengalami kekeringan sampai tingkat tertentu maka gambut tidak bisa terbasahkan kembali. Hal ini mengakibatkan volume gambut akan menyusut, sehingga akan mengakibatkan penurunan permukaan tanah gambut (subsiden). Selain karena pengurangan kadar air, subsiden juga terjadi karena penyusutan volume akibat adanya proses dekomposisi dan erosi.
PP itu, pada hemat penulis, sesunguhnya sudah memberikan “jalan tengah” yang bijak. Karena masih memberikan ruang gerak pada dunia usaha, kelestarian gambut, dan mengantisipasi bahaya asap. Dalam konsep pengelolaan integrasi hidrologis, kubah gambut tetap dibiarkan sebagai hutan alam karena mengandung sumber air yang dapat mencegah kebakaran. Sementara pada zona penyangga bisa dikelola sebagai hutan tanaman industri dengan tanaman adaptif gambut. Kawasan perkebunan bisa dilakukan pada wilayah dengan aerasi tinggi, dan zona tanggul bisa dikembangkan tanaman pangan. Sekitar 30 persen dari kawasan hidrologis gambut langsung ditetapkan sebagai fungsi lindung, yang terlarang untuk kegiatan budidaya.
Jadi, inilah jalan terakhir yang bisa kita rayakan untuk menyelamatkan dunia yang kian ringkih oleh krisis ekologis. Semua harus berlapang dada dan menahan diri, toh kita hanya tinggal di bumi yang satu.***
Elviriadi
Doktor lingkungan dan Pembina Gerakan Masa Depan Indonesia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

