Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jokowi Harus Berani

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Joko Widodo (Jokowi) adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kemudian menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden RI. Fakta tersebut benar dan tidak terbantahkan. Sudah barang tentu, peran Megawati yang kini sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP cukup besar andilnya. Tetapi apakah posisi Presiden RI yang kini diemban Jokowi bisa diatur sedemikian rupa seolah-olah seperti masih berada di  lingkaran partai? Tentu tidak, karena mengelola negara jauh lebih sulit daripada partai.

Bahkan ada aturan dan undang undang yang memagari presiden untuk tidak terpengaruh kegiatan partai terlalu jauh. Karena itu, kepala negara punya hak prerogatif yang sifatnya istimewa dan berada di luar badan-badan perwakilan. Hak prerogatif cuma dimiliki kepala negara. Wakil presiden tidak punya hak prerogatif, Apalagi Ketum partai jauh panggang dari api.

Presiden dapat menyusun kabinet dan para menterinya. Namun tidak boleh direcoki, sebab kewenangan itu berada di tangan  RI–1. Dalam penyusunan Kabinet Kerja, Jokowi mengadakan pertemuan dengan orang-orang kepercayaannya. Akan tetapi untuk menetapkan nama menteri dan posisi yang diembannya, ternyata Megawati ikut “nimbrung”. Jokowi dianggap kader partai. Sementara Megawati seolah-olah sebagai “mentor” yang harus diikuti.

Cobalah perhatikan, ketika Jokowi rapat menyusun struktur kabinet, Megawati ikut pula mengadakan meeting dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di kediamannya  di Jakarta Pusat. Walhasil ada tarik ulur prerogatif dalam penetapan nama menteri. Padahal kewenangan menunjuk seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif presiden.

Sewaktu Megawati menjadi presiden, mengatakan “kader PDIP yang terpilih sebagai menteri, gubernur, bupati dan wali kota mendahulukan kepentingan negara dari partai”. Ucapan tersebut berulang kali disampaikan. Tetapi ketika berada di luar struktur pemerintah, muncul anggapan bahwa ia justru ”rajin merecoki” kabinet dengan menetapkan orang-orangnya. Bung Karno sewaktu berkuasa dan membentuk kabinet, banyak menempatkan orang-orang Partai Nasional Indonesia (PNI). Tetapi tidak kelihatan, ia terus-menerus mencampuri orang PNI yang jadi menteri. Bahkan  tidak mau menganggap diri sebagai mentor.

Situasi sekarang berbeda. Menghadapi sang “mentor”, Jokowi “wong Solo” patuh berlebihan. Nyaris tidak punya keberanian membantah atau berbeda pendapat. Bahkan seolah-olah Megawati punya hak prerogatif. Jokowi cuma angguk-angkuk kepala. Istilah “wong Solo” bukan berarti menggambarkan masyarakat  secara keseluruhan, tetapi sekadar predikat. Gaya bahasa yang merupakan personifikasi.

“Wong Solo” jika menegur. “Maaf mas, kaki saya masih dipakai”. Joke itu tetap berlaku hingga kini. Padahal maksudnya, jangan injak kaki saya. Tetapi akibat diucapkan dengan nada santun, tidak semua orang mengerti maknanya. Sebuah pertanyaan muncul  Benarkah “wong Solo” itu tidak berani berkata terus terang? Tidak demikian, sebab mantan Pangab Jenderal LB Moerdani, justru luar biasa tegas. Sampai-sampai ada janderal asal Batak yang biasa berkata keras, kalau masuk ruang kerja LB Moerdani agak ketakutan. Begitu pula Amien Rais. Siapa yang meragukan keberaniannya di zaman Orde Baru berseberangan dengan mantan Presiden Soeharto.

Kembali kepada persoalan Presiden Jokowi bukan bawahan Megawati, merupakan pertanyaan bersayap. Karena dalam kasus penunjukan Kapolri, permasalahannya jadi berlarut-larut. Sebagai Pangti (Panglima Tertinggi) yang punya pula hak prerogatif, Jokowi tak boleh ragu mengambil keputusan. Ternyata dia repot sendiri dengan membentuk tim independen. Kemudian, membawa permasalahan ke DPR. Lalu mendengar saran Kompolnas dan menunggu keputusan sesudah sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan.

Akibat berlarut-larut mendiamkan persoalan, muncul dampak pro dan kontra. Apalagi kasusnya melebar, karena diwarnai pengaruh politik. Suasana tidak menentu ini mengandung kerawanan politik dan keamanan. Jokowi harus tampil sebagai “wong Solo” tegas seperti LB Moerdani dan Amien Rais. Tentunya tanpa tindakan represif.

Sampai sekarang hak prerogatif masih ada di tangan Jokowi. Kalau terus ragu-ragu, ada sekelompok orang yang menginginkan suasana meluas dan eksplosif. UUD 1945 tetap memberi wewenang hak prerogatif kepada Jokowi. Dalam hal ini tidak ada perintah lain dengan membuat prerogatif tandingan. UUD 1945 tidak mengenal, sebutan “supervisor” dalam mengawal hak prerogatif. Kepada Megawati perlu berlapang dada, dengan tidak terlalu banyak intervensi kepada Jokowi. Percayalah Jokowi tetap hormat pada Mega. Hanya jangan menafsirkan boleh melakukan segalanya. Apalagi mendikte.***


Mulyadi
Wartawan Senior

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer