Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) di Riau sudah dipastikan akan dilangsungkan di 9 kabupaten/kota pada 2015 ini. Ke sembilan daerah itu, adalah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak dan Kota Dumai. Sedangkan tiga daerah lagi menyusul.
Dari sembilan daerah yang akan melangsungkan pesta demokrasi ini, hampir semua pemerintahannya baru berjalan satu periode. Hanya dua daerah, yakni Kuantan Singingi dan Rokan Hulu yang sudah dua periode. Artinya, mayoritas calon bupati/wali kota yang akan maju di pilkada nanti bisa dipastikan adalah para incumbent. Mereka sudah menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun. Itu artinya, secara matematis, peluang para incumbent ini untuk menang di pilkada pun cukup besar.
Faktor pendukung kemenangan mereka sangat jelas. Selama lima tahun menjabat, tentu sudah sangat banyak yang diperbuat. Ditambah lagi faktor kedekatan dan popularitas mereka di masyarakat. Siapa yang tidak kenal bupati atau wali kotanya? Kalaulah ada bupati atau wali kota yang tidak dikenal oleh masyarakatnya, itupun pastilah persentasenya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada.
Masalahnya, apakah sang-bupati/wali kota ini dikenal karena program-programnya yang menyentuh langsung ke masyarakat, karena kebijakan-kebijakannya yang lebih pro-rakyat, karena langkah-langkah konkret yang dibuatnya untuk menyejahterakan masyarakatnya, atau malah sebaliknya. Karena bukan tidak mungkin masyarakat kenal dengan bupati/wali kotanya pada saat pilkada saja. Dan, begitu terpilih tidak banyak keberpihakan yang diberikan kepada masyarakatnya.
Melihat realitas seperti itu, khususnya di sembilan kabupaten/kota tadi, akankah para incumbent di masing-masing daerah ini masih tetap jadi pemenang? Atau, jangan-jangan selama mereka memerintah justru bom waktu yang ditanamnya. Pada saat pilkada nanti, bom waktu ini justru akan meledak, dan bisa merugikan dirinya sendiri.
Apa saja bom waktu yang bisa merugikan itu? Ambil saja contoh, kurang memperhatikan masyarakat, program-program yang dibuat dan dijalankan tidak pro-rakyat, atau malah punya rekam jejak (track record) tidak baik selama memerintah. Sekecil apapun yang dibuat oleh para kepala daerah ini pasti akan terekam dengan baik di setiap mata kepala dan mata hati masyarakatnya.
Kalau saja sudah menjalankan amanah sesuai dengan titah yang diberikan, para incumbent ini sebenarnya tidak perlu terlalu risau dengan pilkada. Toh, apa yang ditanam tentu akan dipanen juga. Setiap program-program yang dijalankan, dan hasil/imbas positifnya dirasakan oleh masyarakat, pastilah berefek positif pula kepadanya. Jadi, kalau sudah berbuat tentu tidak perlu terlalu over saat pilkada nanti.***
Dari sembilan daerah yang akan melangsungkan pesta demokrasi ini, hampir semua pemerintahannya baru berjalan satu periode. Hanya dua daerah, yakni Kuantan Singingi dan Rokan Hulu yang sudah dua periode. Artinya, mayoritas calon bupati/wali kota yang akan maju di pilkada nanti bisa dipastikan adalah para incumbent. Mereka sudah menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun. Itu artinya, secara matematis, peluang para incumbent ini untuk menang di pilkada pun cukup besar.
Faktor pendukung kemenangan mereka sangat jelas. Selama lima tahun menjabat, tentu sudah sangat banyak yang diperbuat. Ditambah lagi faktor kedekatan dan popularitas mereka di masyarakat. Siapa yang tidak kenal bupati atau wali kotanya? Kalaulah ada bupati atau wali kota yang tidak dikenal oleh masyarakatnya, itupun pastilah persentasenya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada.
Masalahnya, apakah sang-bupati/wali kota ini dikenal karena program-programnya yang menyentuh langsung ke masyarakat, karena kebijakan-kebijakannya yang lebih pro-rakyat, karena langkah-langkah konkret yang dibuatnya untuk menyejahterakan masyarakatnya, atau malah sebaliknya. Karena bukan tidak mungkin masyarakat kenal dengan bupati/wali kotanya pada saat pilkada saja. Dan, begitu terpilih tidak banyak keberpihakan yang diberikan kepada masyarakatnya.
Melihat realitas seperti itu, khususnya di sembilan kabupaten/kota tadi, akankah para incumbent di masing-masing daerah ini masih tetap jadi pemenang? Atau, jangan-jangan selama mereka memerintah justru bom waktu yang ditanamnya. Pada saat pilkada nanti, bom waktu ini justru akan meledak, dan bisa merugikan dirinya sendiri.
Apa saja bom waktu yang bisa merugikan itu? Ambil saja contoh, kurang memperhatikan masyarakat, program-program yang dibuat dan dijalankan tidak pro-rakyat, atau malah punya rekam jejak (track record) tidak baik selama memerintah. Sekecil apapun yang dibuat oleh para kepala daerah ini pasti akan terekam dengan baik di setiap mata kepala dan mata hati masyarakatnya.
Kalau saja sudah menjalankan amanah sesuai dengan titah yang diberikan, para incumbent ini sebenarnya tidak perlu terlalu risau dengan pilkada. Toh, apa yang ditanam tentu akan dipanen juga. Setiap program-program yang dijalankan, dan hasil/imbas positifnya dirasakan oleh masyarakat, pastilah berefek positif pula kepadanya. Jadi, kalau sudah berbuat tentu tidak perlu terlalu over saat pilkada nanti.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

