Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peluang Incumbent

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Judul di atas saya adopsi dari tajuk rencana harian pagi Riau Pos (20/02) yang saya rasa cukup menarik untuk disimak. Dikatakan menarik, sebab tajuk rencana tersebut berbicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Produk dari konsensus politik nasional  yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pascabergulirnya era otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat terlibat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal yang sekaligus membuka ruang dan peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan sempit para elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan selama ini.

Ini pula kiranya yang menjadi salah satu faktor pendorong  antusiasme politik masyarakat dalam menyambut pelaksanaan pilkada terlebih lagi di tahun 2015 ini dilaksanakan serentak secara nasional dan merupakan pengalaman pertama dalam sejarah perpolitikan kontemporer pada tingkat lokal.  Di Riau sendiri, pilkada akan dilangsungkan di  9 daerah, Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak dan Kota Dumai.  Dari sembilan daerah yang  akan melangsungkan pesta demokrasi, hampir semua pemerintahannya baru berjalan satu periode, kecuali: Kuantan Singingi dan Rokan Hulu yang sudah dua periode. Bagaimana peluang incumbent?

Incumbent berasal dari kata berbahasa Inggris. Secara umum incumbent  berarti pihak/orang yang sedang berkuasa (penguasa) atau sedang menjabat (pejabat) suatu posisi kekuasaan/jabatan (politik) tertentu. Biasanya istilah ini sering  dipakai dalam  bidang politik dan pemerintahan. Dengan demikian, incumbent dalam konteks pilkada  adalah  orang yang sedang memegang jabatan (bupati, wali kota, gubernur) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada posisi/jabatan itu. Kata incumbent yang merupakan transkripsi istilah tersebut dalam bahasa Inggris oleh Salomo Simanungkalit dipopulerkan padananannya dalam bahasa Indonesia dengan istilah “Petahana”. Petahana (bahasa Inggris: incumbent), berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran  atau kemuliaan yang  dalam politik, adalah pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah "petahana" ini pula terkadang digunakan  pula untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang sedang memegang jabatan kekuasaan.

Terlepas dari itu, pertanyaan krusial dalam tulisan ini adalah mengapa pelaksanaan pilkada lebih didominasi kemenangan calon incumbent?  Sejak pertama pelaksanaan pilkada digulirkan pada tahun 2005 bahkan  hingga kini sudah ribuan pelaksanaan pilkada diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, kerap didominasi kemenangan calon incumbent. Betapa tidak, hingga Desember 2006 saja paling tidak tercatat sebanyak 62,2 persen kepala daerah incumbent yang maju dalam pesta demokrasi pada tingkat lokal melalui pentas pilkada berhasil menang. Bahkan  hasil survei yang pernah dilakukan oleh LSI  (2007) dari 230 kepala daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah, sebanyak 143 orang (62,17 persen) menang dan terpilih kembali sebagai kepala daerah. Sisanya, hanya sekitar 87 orang (37,83 persen) yang menuai kekalahan.

Tak pelak lagi,  kepala daerah yang sedang memerintah (incumbent) mempunyai peluang lebih besar dan mempunyai keuntungan lebih yang  tidak dipunyai oleh calon pendatang baru dalam memenangkan pilkada. Fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di Amerika yang sudah lebih maju dalam berdemokrasi, tingkat keberhasilan pejabat yang  tengah memerintah untuk terpilih kembali justru sangat tinggi. Misalnya untuk legislator. Rata-rata sekitar 90 persen anggota dewan (house of representatives) dan 80 persen senator terpilih kembali untuk periode berikutnya.  

Besarnya potensi dan peluang kepala daerah yang tengah memerintah (incumbent) kembali terpilih sejatinya tidaklah mengejutkan banyak kalangan. Pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia telah membuktikan hal itu. Bahkan jauh sebelum pilkada berlangsung, terkadang para pengamat politik maupun masyarakat umum berdasarkan kalkulasi politik di atas kertas sudah berani memastikan bahwa para incumbent akan keluar sebagai pemenang. Pertama, akses ekonomis. Dengan posisi dan kedudukanya sebagai bupati/wali kota atau gubernur yang sedang menjabat, incumbent mempunyai ruang kesempatan lebih besar dalam mengusai akses ekonomi dibanding kandidat lain. Tak bisa dipungkiri, kemudahan akses ekonomi ini tentunya memudahkan seorang kandidat mendapatkan dana untuk pembiayaan pelaksanaan kampanyenya. Dalam pilkada, dana memang bukan segalanya tetapi segalanya memerlukan dana dan harus diakui sangat penting keberadaanya (dana). Dalam konteks ini, dana semacam air susu/ASI politik bagi setiap kandidat. Tanpa ASI politik, seorang kandidat menjadi ‘lesu darah’, kekurangan gizi.

Kedua, incumbent mengusai akses sosial-kemasyarakatan. Penguasaan terhadap akses ini sangat penting karena membuka ruang dalam mendongkrak tingkat elektabilitas dan popularitas kandidat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa  rakyat pemilih tentu lebih memilih calon yang telah dikenalnya. Popularitas akan dengan mudah didapat oleh calon kepala daerah incumbent.  Betapa tidak, nama dan foto calon incumbent tentu akan lebih mudah dijumpai setiap hari baik lewat spanduk-spanduk maupun di media-media lokal baik cetak maupun elektronik. Faktor ini berpengaruh terhadap preferensi politik sang pemilih. Bahkan disamping itu, incumbent sudah tidak perlu repot-repot mengagendakan acara sosialisasi atau perkenalan: Karena incumbent telah membangun dan memiliki jaringan sosial-kemasyarakatan ke seluruh pelosok desa/kelurahan. Tabungan investasi untuk menarik simpati senantiasa dicurahkan pada setiap momen dan kesempatan.

Incumbent menjalankan tugasnya sebagai pejabat dan pada saat bersamaan secara tidak langsung juga melakukan sosialisasi. Mengunjungi masyarakat, memberikan informasi dan menyajikan tanggapan atas pertanyaan masyarakat, meresmikan sebuah proyek adalah bagian dari tugas seorang pejabat. Aktivitas tersebut secara bersamaan juga bagian dari ”menjual diri” sang calon. Betapa tidak, jika kandidat lain berkampanye menjelang pemilihan, pejabat yang tengah memerintah (incumbent) disadari atau tidak telah berkampanye selama lima tahun menjabat.  

Hal senada diungkapkan oleh Bruce I Newman, seorang teorisi marketing politik dalam salah satu tulisannya, political marketing: Theory, Research, and Application, menyebutkan bahwa pada saat seseorang terpilih untuk menduduki jabatan politik melalui pemilu, maka ia harus terus menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik marketing politik. Hal ini penting ketika dia mulai memerintah, membuat kebijakan dan sebagainya sehingga apa yang dilakukannya tetap konsisten berorientasi pada rakyat sehingga mendapat respons yang baik dari mereka. Inilah yang dimaksud Bruce I Newman sebagai kampanye permanen (permanent campaign) yang dilakukan oleh seorang pejabat. Kampanye permanen yang berbasis pada marketing politik ini menjadi penting bagi para pejabat atau pemegang kekuasaan karena para rival mereka selalu berusaha untuk ”mengintai” dan mencari kelemahan-kelemahannya dan di ajang  pemilu berikutnya tentu akan menjadi sasaran empuk kampanye menyerang (attacking campaign) dari rival-rival politiknya.

Ketiga, akses politik. Bila seseorang menjabat sebagai bupati, wali kota atau gubernur, maka sudah bisa dipastikan memiliki akses yang mudah untuk menduduki kursi pimpinan partai politik misalnya. Demikian juga pada saat pencalonan pilkada, incumbent tidak akan repot mencari kendaraan politik. Bahkan terkadang partai politik sendiri yang datang berbondong-bondong untuk menjadi partai pengusung. Dengan kemudahan akses politik ini, incumbent tentunya mempunyai ruang dan kesempatan yang lebih leluasa untuk memilih mesin partai politik mana yang memiliki dukungan luas di tengah-tengah masyarakat. Dengan segala dan aneka kemudahan yang dimiliki incumbent tersebut, maka tidak banyak calon incumbent yang mengalami kekalahan dalam pilkada.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemungkinan para incumbent di Riau masih tetap jadi pemenang dalam pilkada nanti atau tidak? atau kemungkinan kemenangan calon pendatang baru telah tertutup sama sekali atau tidak? Rangkaian pertanyaan yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan itu menunjukkan dengan jelas politik memang tidak tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena politik penuh dengan aneka kemungkinan-kemungkinan. Tak berlebihan kalau di katakan bahwa politik adalah sebagai art possible (seni kemungkinan: artinya sesuatu  yang tidak mungkin dapat diubah menjadi mungkin atau sebaliknya sesuatu yang mungkin dapat diubah menjadi menjadi tidak mungkin).

Bukan berarti kemungkinan kemenangan bagi calon pendatang baru telah tertutup. Sebab, kekalahan calon incumbent Fauzi Bowo dari Jokowi di Jakarta, kekalahan calon incumbent Hamid Rizal di Natuna, AJ Sondakh di Sulawesi Utara dan kekalahan calon incumbent dalam Pilkada Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Limapuluh Kota dan bahkan Pilkada Provinsi Sumatera Barat, merupakan contoh paling jelas.***


Agusyanto Bakar
Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Meranti

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer