Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kasus penolakan Duta Besar Indonesia untuk Brazil, Toto Riyanto oleh Presiden Brasil, Dilma Rousseff yang akan menyerahkan surat kepercayaan (credential) yang dibawanya, padahal, Dubes Toto datang atas undangan resmi dari Pemerintah Brasil menarik dicermati. Sebagai reaksi atas penolakan Duta Besar Indonesia, Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Toto Riyanto untuk konsultasi. Hal yang demikian juga dilakukan oleh Brazil yang memanggil pulang duta besarnya sebagai protes terhadap eksekusi mati warganya. Tindakan Pemerintah Brasil menunda penerimaan credentials dari Dubes Toto Riyanto, sungguh tidak terpuji.
Credentials diartikan sebagai suatu dokumen resmi yang ditandatangani oleh kepala negara atau pemerintahan yang isinya mengenai penunjukan seorang warga negaranya yang terpilih sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di sesuatu negara di mana kedua negara itu telah sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Kejadian ini sebagai bentuk protes Brasil atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada warga negaranya yang terlibat kasus narkotika. Marcos Archer Cardoso telah dieksekusi Januari silam. Sementara satu warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte masih menunggu kepastian eksekusi.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan protes keras dan nota protes kepada Dubes Brasil untuk Indonesia. Dubes Toto dipanggil pulang sampai ada jadwal penyerahan credential yang baru dari Pemerintah Brasil. Langkah Brasil memanggil duta besarnya untuk pulang ke negara dan mengosongkan pos duta besar untuk sementara merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam hubungan diplomatik antarnegara. Tindakan konsultasi tersebut merupakan hak setiap negara jika merasa kecewa dan merasa tidak senang terhadap apa yang telah menjadi kebijakan suatu negara khususnya dalam hubungan bilateral.
Seorang duta besar dari suatu negara merupakan representatif dari negaranya yang ditempatkan di suatu negara yang berdaulat penuh. Kosongnya pos duta besar di suatu negara walaupun sifatnya sementara menunjukkan bahwa hubungan tersebut mengalami masalah, walaupun kadarnya kecil. Oleh sebab itu, tidak dapat dianggap sepele akan hal tersebut. Kosongnya pos buta besar di suatu negara mempengaruhi hubungan bilateral suatu negara. Kadar hubungan bilateral akan semakin menurun jika pos duta besar tetap kosong yang hanya diisi oleh seorang atase atau konsul.
Wacana untuk melakukan tindakan balasan berupa pemberian status persona non grata terhadap duta besar serta para diplomat Brasil terus berkembang sebagai reaksi atas penolakan duta besar Indonesia di Brasil yang mana Presiden Brasil menolak untuk menerima surat kepercayaan sebagai duta besar Indonesia. Persona non grata diartikan sebagai penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seseorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatannya. Sejak diplomat tersebut dinyatakan persona non grata, maka negara pengirim diwajibkan untuk membuat pengaturan untuk penarikannya segera dari negara penerima. Namun untuk tahap sekarang ini hal yang demikian belum akan terjadi, jika dilihat hubungan antar kedua negara yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia dan Brasil harus dapat menyelesaikan masalah yang timbul.
Tulisan ini ingin mencoba melihat aspek hubungan diplomasi terhadap masalah yang timbul oleh kedua negara. Kebiasaan di dalam pergaulan diplomatik antarnegara memang sering terjadi baik dalam hal memanggil pulang duta besarnya hingga mengosongkan sementara pos duta besar serta menurunkan tingkat kepala perwakilan dari duta besar menjadi tingkat jabatan yang lebih rendah. Kasus Brasil dan Indonesia, tentunya masih dalam hal protes diplomatik yang belum mengarah kepada pemberian status persona non grata hingga pemutusan hubungan diplomatik antarkedua negara. Protes yang dilakukan kedua negara pada hakikatnya merupakan pencerminan rasa tidak puas, kekecewaan serta perasaan lainnya dari pemerintah pengirim (Indonesia) atas tindakan, sikap atau kebijaksanaan negara penerima (Brasil) yang kurang dapat diterima atau disetujui oleh masing-masing negara.
Penolakan seseorang calon duta besar di suatu negara memang banyak kasus tertentu. Penolakan itu dapat dinyatakan bukan saja sebelum memperoleh agreement tetapi dapat pula terjadi setelah memperoleh agreement. Bahkan calon duta besar yang telah memperoleh agreement dan telah sampai di negara penerima dan telah siap untuk menyerahkan surat-surat kepercayaannya dapat pula mengalami kegagalan karena adanya peninjauan kembali atau pertimbangan kembali terhadap agreement yang telah dilakukan oleh negara penerima. Maksud agreement di sini diartikan sebagai suatu persetujuan yang diberikan oleh negara penerima atas pencalonan seorang duta besar yang diajukan oleh negara penerima.
Dalam kaitan hubungan diplomatik, bahwa Brasil telah melakukan tindakan memperkeruh hubungan dengan Indonesia karena memberikan perlindungan yang berlebihan kepada warga negaranya yang melakukan kejahatan serius di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat atas negara dan warganya, semestinya Brasil menghormati hukum dan kedaulatan negara Indonesia. Eksekusi mati atas warga negara Brasil tersebut yang telah melakukan kejahatan atas narkotika di Indonesia mesti dilihat sebagai kelompok kriminal yang terorganisir (organized crime).
Kedaulatan Negara
Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tentang hubungan kerja sama antar negara, maka semua negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini perlu dihormati dalam rangka menciptakan kehidupan bersama semua negara secara damai. Adanya campur tangan dalam bentuk apapun pada hakikatnya bukan saja merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga dapat menciptakan situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Hal tersebut juga sudah diatur dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerja sama di antara negara sejalan dengan piagam PBB. Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam piagam PBB yang memberi kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri suatu negara, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi kemungkinan bagi PBB untuk melakukan campur tangan dalam hal pengenaan sanksi.
Tentu dalam hal menjaga kedaulatan negara, pihak luar tidak bisa ikut campur dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari menjaga kedaulatan negara atas intervensi oleh negara manapun. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas dengan tidak pula mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum Internasional yaitu kerja sama dalam hubungan diplomatik. Kedua-duanya memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara BKD Riau. Alumni Ekonomi Politik Internasional UKM Malaysia
Credentials diartikan sebagai suatu dokumen resmi yang ditandatangani oleh kepala negara atau pemerintahan yang isinya mengenai penunjukan seorang warga negaranya yang terpilih sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di sesuatu negara di mana kedua negara itu telah sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Kejadian ini sebagai bentuk protes Brasil atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada warga negaranya yang terlibat kasus narkotika. Marcos Archer Cardoso telah dieksekusi Januari silam. Sementara satu warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte masih menunggu kepastian eksekusi.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan protes keras dan nota protes kepada Dubes Brasil untuk Indonesia. Dubes Toto dipanggil pulang sampai ada jadwal penyerahan credential yang baru dari Pemerintah Brasil. Langkah Brasil memanggil duta besarnya untuk pulang ke negara dan mengosongkan pos duta besar untuk sementara merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam hubungan diplomatik antarnegara. Tindakan konsultasi tersebut merupakan hak setiap negara jika merasa kecewa dan merasa tidak senang terhadap apa yang telah menjadi kebijakan suatu negara khususnya dalam hubungan bilateral.
Seorang duta besar dari suatu negara merupakan representatif dari negaranya yang ditempatkan di suatu negara yang berdaulat penuh. Kosongnya pos duta besar di suatu negara walaupun sifatnya sementara menunjukkan bahwa hubungan tersebut mengalami masalah, walaupun kadarnya kecil. Oleh sebab itu, tidak dapat dianggap sepele akan hal tersebut. Kosongnya pos buta besar di suatu negara mempengaruhi hubungan bilateral suatu negara. Kadar hubungan bilateral akan semakin menurun jika pos duta besar tetap kosong yang hanya diisi oleh seorang atase atau konsul.
Wacana untuk melakukan tindakan balasan berupa pemberian status persona non grata terhadap duta besar serta para diplomat Brasil terus berkembang sebagai reaksi atas penolakan duta besar Indonesia di Brasil yang mana Presiden Brasil menolak untuk menerima surat kepercayaan sebagai duta besar Indonesia. Persona non grata diartikan sebagai penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seseorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatannya. Sejak diplomat tersebut dinyatakan persona non grata, maka negara pengirim diwajibkan untuk membuat pengaturan untuk penarikannya segera dari negara penerima. Namun untuk tahap sekarang ini hal yang demikian belum akan terjadi, jika dilihat hubungan antar kedua negara yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia dan Brasil harus dapat menyelesaikan masalah yang timbul.
Tulisan ini ingin mencoba melihat aspek hubungan diplomasi terhadap masalah yang timbul oleh kedua negara. Kebiasaan di dalam pergaulan diplomatik antarnegara memang sering terjadi baik dalam hal memanggil pulang duta besarnya hingga mengosongkan sementara pos duta besar serta menurunkan tingkat kepala perwakilan dari duta besar menjadi tingkat jabatan yang lebih rendah. Kasus Brasil dan Indonesia, tentunya masih dalam hal protes diplomatik yang belum mengarah kepada pemberian status persona non grata hingga pemutusan hubungan diplomatik antarkedua negara. Protes yang dilakukan kedua negara pada hakikatnya merupakan pencerminan rasa tidak puas, kekecewaan serta perasaan lainnya dari pemerintah pengirim (Indonesia) atas tindakan, sikap atau kebijaksanaan negara penerima (Brasil) yang kurang dapat diterima atau disetujui oleh masing-masing negara.
Penolakan seseorang calon duta besar di suatu negara memang banyak kasus tertentu. Penolakan itu dapat dinyatakan bukan saja sebelum memperoleh agreement tetapi dapat pula terjadi setelah memperoleh agreement. Bahkan calon duta besar yang telah memperoleh agreement dan telah sampai di negara penerima dan telah siap untuk menyerahkan surat-surat kepercayaannya dapat pula mengalami kegagalan karena adanya peninjauan kembali atau pertimbangan kembali terhadap agreement yang telah dilakukan oleh negara penerima. Maksud agreement di sini diartikan sebagai suatu persetujuan yang diberikan oleh negara penerima atas pencalonan seorang duta besar yang diajukan oleh negara penerima.
Dalam kaitan hubungan diplomatik, bahwa Brasil telah melakukan tindakan memperkeruh hubungan dengan Indonesia karena memberikan perlindungan yang berlebihan kepada warga negaranya yang melakukan kejahatan serius di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat atas negara dan warganya, semestinya Brasil menghormati hukum dan kedaulatan negara Indonesia. Eksekusi mati atas warga negara Brasil tersebut yang telah melakukan kejahatan atas narkotika di Indonesia mesti dilihat sebagai kelompok kriminal yang terorganisir (organized crime).
Kedaulatan Negara
Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tentang hubungan kerja sama antar negara, maka semua negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini perlu dihormati dalam rangka menciptakan kehidupan bersama semua negara secara damai. Adanya campur tangan dalam bentuk apapun pada hakikatnya bukan saja merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga dapat menciptakan situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Hal tersebut juga sudah diatur dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerja sama di antara negara sejalan dengan piagam PBB. Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam piagam PBB yang memberi kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri suatu negara, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi kemungkinan bagi PBB untuk melakukan campur tangan dalam hal pengenaan sanksi.
Tentu dalam hal menjaga kedaulatan negara, pihak luar tidak bisa ikut campur dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari menjaga kedaulatan negara atas intervensi oleh negara manapun. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas dengan tidak pula mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum Internasional yaitu kerja sama dalam hubungan diplomatik. Kedua-duanya memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara BKD Riau. Alumni Ekonomi Politik Internasional UKM Malaysia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

