Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Belajar itu bisa dari siapa atau negara mana saja. Termasuk belajar dari Jepang. Terlepaslah negara yang satu ini punya sisi gelap, terutama dalam hal penduduknya punya tingkat stres yang begitu tinggi, tak kurang dari 30.000 penduduknya bunuh diri setiap tahun, dan industri pornografi yang begitu menjamur.
Namun di sisi lain, Jepang punya sisi positif yang hampir tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Dalam hal apa? Mereka begitu dewasa dalam berhukum. Mereka tetap mempertahankan kearifan lokal dalam berhukum.
Budaya Hukum
Setiap negara punya sistem hukum. Sistem hukum ini merujuk pandangan Friedman terdiri dari 3 bagian, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum ini berkaitan dengan hukum itu sendiri, baik itu hukum materilnya, maupun formilnya (hukum acaranya). Struktur hukum ini berkaitan dengan institusi-instisusi penegakan hukum, misalkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lainnya. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai atau pandangan para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (bagaimana penegakkannya).
Dari ketiga subsistem ini, terdapat perbedaan yang begitu mencolok antara Jepang dengan negara-negara lainnya. Jepang punya budaya hukum yang kuat dan masih mempertahankan kearifan lolal dalam berhukum.
Di Jepang, ada perasaan malu kalau persoalan yang dihadapi mereka itu sampai ke meja pengadilan. Biasanya mereka selesaikan secara kekeluargaan, baik untuk kasus yang skalanya besar terlebih lagi untuk kasus-kasus kecil. Andaikata upaya ini tidak berhasil, barulah ?negara? hadir dalam hal ini. Polisinya tidak mencari-cari kasus atau mudah men-tersangka-kan orang.
Menariknya, praktik berhukum seperti ini bukanlah karena Jepang tidak mengadopsi hukum modern seperti halnya Indonesia, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dijajah Belanda. Namun hukum modern yang mereka adopsi dari Amerika itu tidak sampai mengikis kearifan lokal mereka. Hukum modern yang saya maksud dalam hal ini adalah bahwa setiap ada kasus, maka penyelesaiannya adalah ke pengadilan. Artinya pengadilan jalan utama untuk menyelelesaikan kasus-kasus yang ada, bukan secara musyawarah atau kekeluargaan. Jepang berani keluar dari pakem hukum modern itu. Bagi Jepang, pengadilan adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara, bukan jalan utama.
Berdasarkan data yang dikemukakan Profesor Highasikawa Koji, peneliti dari Universitas Kanazawa Jepang ketika menyampaikan materi presentasi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bahwa pada 1964 hanya satu kasus yang sampai ke meja pengadilan Jepang. Menariknya adalah adalah bukannya karena kasus di Jepang sedikit, banyak juga. Namun satu kasus yang masuk ke pengadilan di tahun 1964 itu adalah satu dari 2262 kasus yang tercatat ketika itu. Luar biasa, sungguh luar biasa budaya hukum mereka. Berhukum tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada. Mereka meyampingkan hukum modern yang ada.
Berbeda halnya dengan Jepang. Indonesia hari ini malahan yang terjadi adalah sebaliknya. Jangankan kasus yang relatif besar, kasus kecil pun juga masuk ke ranah pengadilan. Masyarakat jarang menempuh penyelesaian secara kekeluargaan atau cenderung melaporkan langsung kepada para penegak hukum, polisi. Atau yang terjadi bisa juga, masyarakat sudah tempuh upaya kekeluargaan, namun polisi ikut pula memprosesnya lagi. Bahkan lebih ekstremnya adalah para penegak hukum ?mencari-cari? kasus. Padahal secara kekeluargaan mereka sudah berdamai. Maka tak mengherankan kalau kemudian pengadilan pun banjir kasus terutama di Mahkamah Agung (MA). Misalkan saja di tahun 2010, perkara di MA menumpuk mencapai 9.370 perkara.
Di samping itu juga, bahwa penjara di Indonesia melebihi kapasitas. Kapasitas penjara itu adalah 800 orang, namun sampai dihuni oleh 2.340 penghuni.
Hal semacam ini tak akan mungkin terjadi andai kata negeri ini tidak melupakan kearifan atau budaya lokal dalam berhukum, dan tidak menggunakan hukum modern secara membabi buta yang tak lain adalah produk penjajah. Di mana hari ini pengadilan adalah jalan utama untuk menyelesaikan konflik. Padahal konflik itu terkadang sederhana dan bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan. Budaya kita adalah budaya musyawarah, budaya kekeluargaan. Bukan budaya hukum modern dalam bahasa pidana bahwa asalkan memenuhi unsur, maka proses secara hukum.
Oleh karenanya, seharusnya kita malu dalam hal ini. Meninggalkan budaya kita yang begitu arif dalam berhukum. Kepada para penegak hukum, janganlah mudah mentersangkakan orang atau mencari-cari kasus. Dan kepada masyarakat, tempuhlah dulu jalan musyawarah.
Mari kita renungkan Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Tap MPR itu disebutkan bahwa: ?Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah?. ***
Wira Atma Hajri
Dosen dan Pembina Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UIR
Namun di sisi lain, Jepang punya sisi positif yang hampir tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Dalam hal apa? Mereka begitu dewasa dalam berhukum. Mereka tetap mempertahankan kearifan lokal dalam berhukum.
Budaya Hukum
Setiap negara punya sistem hukum. Sistem hukum ini merujuk pandangan Friedman terdiri dari 3 bagian, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum ini berkaitan dengan hukum itu sendiri, baik itu hukum materilnya, maupun formilnya (hukum acaranya). Struktur hukum ini berkaitan dengan institusi-instisusi penegakan hukum, misalkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lainnya. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai atau pandangan para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (bagaimana penegakkannya).
Dari ketiga subsistem ini, terdapat perbedaan yang begitu mencolok antara Jepang dengan negara-negara lainnya. Jepang punya budaya hukum yang kuat dan masih mempertahankan kearifan lolal dalam berhukum.
Di Jepang, ada perasaan malu kalau persoalan yang dihadapi mereka itu sampai ke meja pengadilan. Biasanya mereka selesaikan secara kekeluargaan, baik untuk kasus yang skalanya besar terlebih lagi untuk kasus-kasus kecil. Andaikata upaya ini tidak berhasil, barulah ?negara? hadir dalam hal ini. Polisinya tidak mencari-cari kasus atau mudah men-tersangka-kan orang.
Menariknya, praktik berhukum seperti ini bukanlah karena Jepang tidak mengadopsi hukum modern seperti halnya Indonesia, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dijajah Belanda. Namun hukum modern yang mereka adopsi dari Amerika itu tidak sampai mengikis kearifan lokal mereka. Hukum modern yang saya maksud dalam hal ini adalah bahwa setiap ada kasus, maka penyelesaiannya adalah ke pengadilan. Artinya pengadilan jalan utama untuk menyelelesaikan kasus-kasus yang ada, bukan secara musyawarah atau kekeluargaan. Jepang berani keluar dari pakem hukum modern itu. Bagi Jepang, pengadilan adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara, bukan jalan utama.
Berdasarkan data yang dikemukakan Profesor Highasikawa Koji, peneliti dari Universitas Kanazawa Jepang ketika menyampaikan materi presentasi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bahwa pada 1964 hanya satu kasus yang sampai ke meja pengadilan Jepang. Menariknya adalah adalah bukannya karena kasus di Jepang sedikit, banyak juga. Namun satu kasus yang masuk ke pengadilan di tahun 1964 itu adalah satu dari 2262 kasus yang tercatat ketika itu. Luar biasa, sungguh luar biasa budaya hukum mereka. Berhukum tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada. Mereka meyampingkan hukum modern yang ada.
Berbeda halnya dengan Jepang. Indonesia hari ini malahan yang terjadi adalah sebaliknya. Jangankan kasus yang relatif besar, kasus kecil pun juga masuk ke ranah pengadilan. Masyarakat jarang menempuh penyelesaian secara kekeluargaan atau cenderung melaporkan langsung kepada para penegak hukum, polisi. Atau yang terjadi bisa juga, masyarakat sudah tempuh upaya kekeluargaan, namun polisi ikut pula memprosesnya lagi. Bahkan lebih ekstremnya adalah para penegak hukum ?mencari-cari? kasus. Padahal secara kekeluargaan mereka sudah berdamai. Maka tak mengherankan kalau kemudian pengadilan pun banjir kasus terutama di Mahkamah Agung (MA). Misalkan saja di tahun 2010, perkara di MA menumpuk mencapai 9.370 perkara.
Di samping itu juga, bahwa penjara di Indonesia melebihi kapasitas. Kapasitas penjara itu adalah 800 orang, namun sampai dihuni oleh 2.340 penghuni.
Hal semacam ini tak akan mungkin terjadi andai kata negeri ini tidak melupakan kearifan atau budaya lokal dalam berhukum, dan tidak menggunakan hukum modern secara membabi buta yang tak lain adalah produk penjajah. Di mana hari ini pengadilan adalah jalan utama untuk menyelesaikan konflik. Padahal konflik itu terkadang sederhana dan bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan. Budaya kita adalah budaya musyawarah, budaya kekeluargaan. Bukan budaya hukum modern dalam bahasa pidana bahwa asalkan memenuhi unsur, maka proses secara hukum.
Oleh karenanya, seharusnya kita malu dalam hal ini. Meninggalkan budaya kita yang begitu arif dalam berhukum. Kepada para penegak hukum, janganlah mudah mentersangkakan orang atau mencari-cari kasus. Dan kepada masyarakat, tempuhlah dulu jalan musyawarah.
Mari kita renungkan Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Tap MPR itu disebutkan bahwa: ?Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah?. ***
Wira Atma Hajri
Dosen dan Pembina Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

