Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Subsidi ke Rakyat Dihapus, Patutkah Parpol Disubsidi?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
DI saat rakyat masih bingung dan kelabakan karena berbagai subsidi pro-rakyat telah dan akan dihapus seperti subsidi bahan bakar minyak dan gas, subsidi tarif kereta api kelas ekonomi, subsidi pupuk dan benih padi, subsidi listrik dan rumah murah dan sebagainya, muncul wacana pemerintah memberi subsidi kepada tiap parpol sebesar Rp1 triliun yang diambil dari APBN.

Wacana yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo ini, dalam pemberitaan kemarin dikomentari Presiden Joko Widodo. Kata presiden, tak masalah kalau ekonomi kita sudah sangat baik, jika kemiskinan sudah bisa ditekan serendah-rendahnya. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla terkejut dan menyebut, negara boleh saja memberikan bantuan kepada parpol, namun nilainya tidak boleh berlebihan. Diakuinya, bantuan selama ini hanya Rp2 miliar per tahun, disesuaikan dengan jumlah kursi yang diraih parpol di DPR.

Rakyat tentu lebih terkejut. Masih teringat apa yang pernah dijanjikan oleh presiden, dana penghematan anggaran negara dari pemotongan subsidi BBM mencapai Rp120 triliun per tahun, akan dialihkan ke sektor produktif seperti pertanian, infrastruktur, perikanan, hingga pendidikan dan kesehatan. Bukan untuk yang lain, termasuk misalnya, membiayai parpol.

Memang dalih kekuatan APBN Indonesia yang sudah lebih dari Rp1.000 triliun, cukup masuk akal jika ??hanya menyumbang?? untuk 10 parpol. Namun tetap saja mengusik rasa keadilan masyarakat, yang kondisi sosialnya diwarnai ketimpangan karena dalam banyak hal tak lagi disubsidi pemerintah.

Kenyataan lainnya, kondisi dan citra parpol saat ini tak sedikit yang mengundang kritik. Betapa hiruk-pikuk masih mewarnai kehidupan parpol kita. Mulai dari kader-kader yang terjerat korupsi, perebutan kepengurusan, perpecahan internal, hingga politik dinasti, masih saja ditemui.  

Artinya, jika wacana ini terealisasi, parpol beserta kadernya harus terlebih dahulu secara serius memperbaiki citranya. Sebab, rakyat tentu tak ingin rugi dua kali. Sudahlah jatah subsidinya dikurangi, malah harus mengelus dada dan sakit hati melihat perilaku tak simpatik lembaga politik penikmat subsidi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer