Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mungkin judul di atas terlalu mengada-ada dan sedikit lebay (berlebih-lebihan). Mengapa? Karena memang sudah terang-benderang bahwa kota dibangun untuk kemaslahatan dan kesejahteraan warganya. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (quality of life) kata para pakar dan kaum cendekia masa kini. Beres.
Namun judul di atas juga ada relevansinya dengan keadaan kekinian yang melanda pembangunan kota-kota di Tanah Air, khususnya di Bumi Lancang Kuning. Pembangunan kota yang sejatinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kuantitas dan kualitas dalam segenap aspek penting kehidupan manusia (ekonomi, sosial-budaya dan fisik) secara proporsional dan berkeadilan untuk seluruh anak negeri, justru dalam beberapa aspek memperlihatkan kebalikannya. Ada semacam jurang yang semakin menganga, di mana kelompok/golongan yang berpunya (kapital, jaringan, akses, relasi, teknologi, manajemen) semakin melaju kencang meninggalkan kelompok yang kurang bernasib baik (miskin).
Kelompok/golongan miskin kota semakin terpinggirkan dalam arus perdana pembangunan kota. Bahkan kadang-kadang tudingan miring diarahkan ke dahi mereka, sebagai biang kekumuhan, kesemrawutan dan merusak keindahan serta ketertiban kota. Lebih sadis lagi ada yang menuduhnya sebagai parasit, yang menggerogoti kota, yang jika dibiarkan akan dapat menyebabkan kematian kota sebagai inangnya.
Dalam konteks ini kelompok/golongan miskin kota menanyakan ulang, untuk siapa sejatinya pembangunan kota? Sebuah pertanyaan klise yang tak perlu dipertanyakan lagi. Jika undang-undang tertinggi negara (UUD1945) sebagai payung di dalam menaungi tegaknya republik Indonesia dijalankan dengan sejujurnya, pertanyaan tersebut tentu tidak adan hadir. Dalam UUD 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jika orang fakir-miskin dan anank-anak terlantar bermukim di kota tentu kewajiban pemerintah kota sebagai perpanjangan aparatur negara di kota, demikian seterusanya hingga ke tingkat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah hingga ke pedesaan.
Paradoks dalam Pembangunan Kota
Lihatlah dalam kegemerlapan dan genderang pembangunan Kota Pekanbaru sebagai kota tebesar dan ibu kota Provinsi Riau. Pembangunan sektor modern dengan dukungan modal, teknologi, manajemen, jaringan dan akses luas mendominasi pembangunan Kota Pekanbaru. Sektor modern ini seperti pembangunan pusat perbelanjaan modern (shopping center), super market, mini market, hotel, restoran, jasa keuangan (bank, leasing) dan asuransi, rumah sakit swasta (private hospital), sekolah swasta (private schools), tumbuh pesat ibarat cendawan di musim hujan. Padahal kelompok ini hanya minoritas jumlahnya, tapi mayoritas dalam penguasaan pembangunan.
Sebaliknya sektor informal dan tradisional dengan modal minim, defisit teknologi dan miskin manajemen justru jalan di tempat kalau tidak mau dikatakan justru bergerak negatif. Lihatlah pembangunan pasar tradisional di Pekanbaru. Berapa banyak pasar tradsional yang dibangun dalam satu atau dua dekade terakhir? Justru yang memiriskan, pasar tradisional yang tersisa dinaikkan level-nya menjadi pasar modern, bukan dipertahankan apalagi ditambah jumlahnya. Di Indonesia, pertumbuhan pasar tradisional menciut sekitar 8 persen tiap tahun, sementara pasar modern tumbuh sekitar 31 persen setiap tahun (AC Nielsen, 2007).
Pasar kaget sebagai alternatif masyarakat menengah-bawah untuk menyambung hidup di perkotaan justru dianggap sebagai kegiatan ilegal yang bermakna tidak dibenarkan. Boro-boro untuk dibina, diayomi dan dilindungi justru sedari awal dianggap sebagai aktivitas ilegal. Derajatnya lebih rendah dari anak tiri jika diibaratkan dalam kehidupan rumah tangga.
Contoh lain; pembangunan super market dan minimarket, baik skala lokal maupun jaringan waralaba nasional semakin mengepung Kota Pekanbaru, yang berbanding terbalik dengan kedai-kedai kelontong tempo dulu, yang jumlahnya terus menciut.
Masih banyak contoh lainnya yang dapat dilihat dengan kasat mata, yang menunjukkan arah pembangunan kota yang lebih berpihak kepada individu atau kelompok yang berpunya (kapital). Sementara kelompok menengah ke bawah yang merupakan kelompok mayoritas dari keseluruhan warga kota, yang sejatinya dibina dan diayomi justru dalam prakteknya dipinggirkan dalam arus perdana pembangunan, dengan berbagai cara dan alasan.
Pertanyaan selanjutnya? Apakah masyarakat miskin urban ini memang tidak layak dan cocok untuk tinggal di perkotaan? Atau sebaliknya, kota yang tidak memberikan ruang kepada mereka untuk menjalankan kehidupan normal di era modern masa kini. Dengan kata lain, kota hanya cocok dan diperuntukkan untuk orang atau kelompok yang berpunya saja, hanya untuk (siapa) saja yang disematkan pada dirinya label modern dan mempunyai kapital. Selain itu, harus enyah dari perkotaan, atau dengan bahasa halusnya harus tahu diri.
Padahal di dalam teori penataan kota modern yang bersumber dari Barat justru mengajarkan agar di dalam pembangunan kota memberikan ruang secara proporsional dan berkeadilan kepada seluruh lapisan masayarakat (kaya dan miskin, tua-muda, lelaki-perempuan). Harus ada keharmonisan dan keseimbangan di dalam pembangunan kota.
Apalagi jika merujuk kepada definini, konsep dan filosofi dari pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) yang dipelopori oleh negara-negara maju.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR
Namun judul di atas juga ada relevansinya dengan keadaan kekinian yang melanda pembangunan kota-kota di Tanah Air, khususnya di Bumi Lancang Kuning. Pembangunan kota yang sejatinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kuantitas dan kualitas dalam segenap aspek penting kehidupan manusia (ekonomi, sosial-budaya dan fisik) secara proporsional dan berkeadilan untuk seluruh anak negeri, justru dalam beberapa aspek memperlihatkan kebalikannya. Ada semacam jurang yang semakin menganga, di mana kelompok/golongan yang berpunya (kapital, jaringan, akses, relasi, teknologi, manajemen) semakin melaju kencang meninggalkan kelompok yang kurang bernasib baik (miskin).
Kelompok/golongan miskin kota semakin terpinggirkan dalam arus perdana pembangunan kota. Bahkan kadang-kadang tudingan miring diarahkan ke dahi mereka, sebagai biang kekumuhan, kesemrawutan dan merusak keindahan serta ketertiban kota. Lebih sadis lagi ada yang menuduhnya sebagai parasit, yang menggerogoti kota, yang jika dibiarkan akan dapat menyebabkan kematian kota sebagai inangnya.
Dalam konteks ini kelompok/golongan miskin kota menanyakan ulang, untuk siapa sejatinya pembangunan kota? Sebuah pertanyaan klise yang tak perlu dipertanyakan lagi. Jika undang-undang tertinggi negara (UUD1945) sebagai payung di dalam menaungi tegaknya republik Indonesia dijalankan dengan sejujurnya, pertanyaan tersebut tentu tidak adan hadir. Dalam UUD 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jika orang fakir-miskin dan anank-anak terlantar bermukim di kota tentu kewajiban pemerintah kota sebagai perpanjangan aparatur negara di kota, demikian seterusanya hingga ke tingkat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah hingga ke pedesaan.
Paradoks dalam Pembangunan Kota
Lihatlah dalam kegemerlapan dan genderang pembangunan Kota Pekanbaru sebagai kota tebesar dan ibu kota Provinsi Riau. Pembangunan sektor modern dengan dukungan modal, teknologi, manajemen, jaringan dan akses luas mendominasi pembangunan Kota Pekanbaru. Sektor modern ini seperti pembangunan pusat perbelanjaan modern (shopping center), super market, mini market, hotel, restoran, jasa keuangan (bank, leasing) dan asuransi, rumah sakit swasta (private hospital), sekolah swasta (private schools), tumbuh pesat ibarat cendawan di musim hujan. Padahal kelompok ini hanya minoritas jumlahnya, tapi mayoritas dalam penguasaan pembangunan.
Sebaliknya sektor informal dan tradisional dengan modal minim, defisit teknologi dan miskin manajemen justru jalan di tempat kalau tidak mau dikatakan justru bergerak negatif. Lihatlah pembangunan pasar tradisional di Pekanbaru. Berapa banyak pasar tradsional yang dibangun dalam satu atau dua dekade terakhir? Justru yang memiriskan, pasar tradisional yang tersisa dinaikkan level-nya menjadi pasar modern, bukan dipertahankan apalagi ditambah jumlahnya. Di Indonesia, pertumbuhan pasar tradisional menciut sekitar 8 persen tiap tahun, sementara pasar modern tumbuh sekitar 31 persen setiap tahun (AC Nielsen, 2007).
Pasar kaget sebagai alternatif masyarakat menengah-bawah untuk menyambung hidup di perkotaan justru dianggap sebagai kegiatan ilegal yang bermakna tidak dibenarkan. Boro-boro untuk dibina, diayomi dan dilindungi justru sedari awal dianggap sebagai aktivitas ilegal. Derajatnya lebih rendah dari anak tiri jika diibaratkan dalam kehidupan rumah tangga.
Contoh lain; pembangunan super market dan minimarket, baik skala lokal maupun jaringan waralaba nasional semakin mengepung Kota Pekanbaru, yang berbanding terbalik dengan kedai-kedai kelontong tempo dulu, yang jumlahnya terus menciut.
Masih banyak contoh lainnya yang dapat dilihat dengan kasat mata, yang menunjukkan arah pembangunan kota yang lebih berpihak kepada individu atau kelompok yang berpunya (kapital). Sementara kelompok menengah ke bawah yang merupakan kelompok mayoritas dari keseluruhan warga kota, yang sejatinya dibina dan diayomi justru dalam prakteknya dipinggirkan dalam arus perdana pembangunan, dengan berbagai cara dan alasan.
Pertanyaan selanjutnya? Apakah masyarakat miskin urban ini memang tidak layak dan cocok untuk tinggal di perkotaan? Atau sebaliknya, kota yang tidak memberikan ruang kepada mereka untuk menjalankan kehidupan normal di era modern masa kini. Dengan kata lain, kota hanya cocok dan diperuntukkan untuk orang atau kelompok yang berpunya saja, hanya untuk (siapa) saja yang disematkan pada dirinya label modern dan mempunyai kapital. Selain itu, harus enyah dari perkotaan, atau dengan bahasa halusnya harus tahu diri.
Padahal di dalam teori penataan kota modern yang bersumber dari Barat justru mengajarkan agar di dalam pembangunan kota memberikan ruang secara proporsional dan berkeadilan kepada seluruh lapisan masayarakat (kaya dan miskin, tua-muda, lelaki-perempuan). Harus ada keharmonisan dan keseimbangan di dalam pembangunan kota.
Apalagi jika merujuk kepada definini, konsep dan filosofi dari pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) yang dipelopori oleh negara-negara maju.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

