Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Remisi Koruptor dan Pemberantasan Korupsi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Wacana yang dilontarkan Menkum HAM, Yassona Laoly menjamin narapidana kasus korupsi akan mendapat hak sama dengan narapidana kasus lainnya yakni berupa pemberian hak remisi atau pembebasan bersyarat, patut mendapat tanggapan luas dari masyarakat terutama pegiat hukum yang mampu mencerna dampak dari pernyataan ini untuk nasib pemberantasan korupsi di negeri ini.

Masyarakat yang mengerti hukum pun sudah mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 menyebutkan, bahwa narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika tak bisa mendapat remisi atau pembebasan persyarat. Bahkan menteri dari PDIP ini lebih memfokuskan pada kasus korupsi saja. Mengapa kita cemaskan hal ini. Sebab, PP tersebut bisa saja berubah, karena berasal dari pemerintah yang memiliki hak untuk itu.

Setakat ini kita sangat memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang mengerti suara rakyat, yang akan timbul dari wacara itu, dan menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan. Ia pun mengaku tak sepakat dengan wacana remisi untuk para koruptor itu. ?Kalau dari saya gak usah aja dikasih remisi,? tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Hanya saja, pernyataan ini hendaknya terus mendapat pengawalan rakyat, karena pihak yang memunculkan wacana ini, berada dalam lingkaran politik, yang bisa saja terjadi perubahan. Bukankah, perubahan sikap dan tindakan dalam politik dianggap biasa saja selama ini?

Mengapa persoalan remisi ini harus menjadi perhatian semua pihak? Paling tidak ada beberapa hal yang patut dicermati, yaitu: Pertama, persoalan hukum dan korupsi sejak Presiden Jokowi memimpin negeri ini, sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kasus perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan pesimis yang dalam di kalangan masyarakat terhadap laju pemberatntasan di negeri ini.

Kedua, persoalan korupsi bukan saja telah menoreh luka selama bangsa ini merdeka. Faktanya hingga kini, belum ada jaminan bahwa korupsi di negeri ini dapat diperkecil. Artinya hulu pemberantasan korupsi belum bisa dibenahi dengan baik, sementara hilir korupsi sudah mau diutak atik.

Ketiga, stop korupsi ternyata masih memberikan celah untuk disisipi kepentingan politik. Seharusnya, makna tekat memerangi korupsi ini sudah harus tuntas untuk semua lini, baik bagi rakyat maupun bagi pengambil kebijakan. Ketika wacana stop korupsi didengungkan, sudah jelas, bahwa pemberantasan mulai dari penyelidikan, sidang dan vonis hukuman sudah tidak ada lagi yang bisa berubah. Agar itu menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan korupsi pula.

Kita berharap, komitmen yang disampaikan Presiden Jokowi tentang remisi koruptor ini, tentu juga memberikan ketegasan bahwa pemerintah menjadi pilar terdepan memberantas korupsi dan rakyat tentu dengan sendirinya menyetujui atas nama keadilan hukum di negara hukum. Jika tidak dari pemerintah, tentu dari siapa lagi kita minta pertolongan dari penyakit kronis ini. Semoga.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer