Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada dan Dualisme Kepengurusan Partai

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengesahkan Peraturan KPU. Melalui Peraturan KPU ini maka tahapan pilkada pun akan diketahui. Mulai dari pendaftaran bakal calon kepala daerah (bupati/wali kota), penelitian berkas balon, tes kesehatan, penetapan calon dan pengumuman calon, pencabutan nomor urut, pengumuman peserta calon, masa kampanye, masa tenang dan pemilihan.

Namun dari semua agenda itu, ada yang menarik dicermati, yakni pendaftaran calon kepala daerah. Masalahnya calon yang akan diusung oleh partai. Partai mana yang sah? Nah ini masalahnya. Makanya sejak awal KPU sudah mempertanyakan masalah ini kepada Kemenkum HAM. KPU harus mendapatkan daftar nama-nama partai yang sah menurut Kemenkum HAM.

Ada beberapa partai yang terjadi dualisme kepengurusan, di sinilah rumitnya. Misalnya PPP dan Golkar. PPP antara kubu M Romahurmuziy (Romi) dengan Djan Faridz. Partai Golkar antara munas Bali Aburizal Bakrie dengan munas Ancol Agung Laksono.

KPU selaku penyelenggara pemilu, yakni pelaksanaan pilkada serentak harus memiliki pegangan, calon dari partai kubu mana yang diterima. Di sinilah akan muncul konflik antar-kubu. Sementara waktu penyelenggarakan pilkada sudah sempit. Dan hingga saat ini masing-masing kubu terus bertikai, bahkan pertentangannya makin meruncing. Pertikaian di tingkat pusat ini tentunya akan berdampak ke tingkat kabupaten/kota, di mana masing-masing partai akan mengusung calon kepala daerah.

Untuk itu, hendaknya masing-masing petinggi partai tersebut harus arif, agar tidak merambat ke lapisan tingkat daerah. Kalau memang kubu tertentu yang disahkan mengikuti pilkada, maka kubu tersebut harus bisa mengakomodir pengurus di kubu yang berseberangan. Sehingga KPU pun tidak repot, dan kader partai tidak dirugikan, sebab calonnya bisa maju di pilkada.

Golkar dan PPP merupakan dua partai yang sangat besar pengaruhnya dalam peta politik di Indonesia. Makanya, jika konflik ini tidak disikapi dengan arif, akan berdampak buruk kepada bangsa.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer