Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa April 2015 ini proses tahapan pilkada serentak sudah dimulai, tepatnya Rabu 4 April 2015. Dia mengingatkan parpol untuk mempersiapkan diri. Mengenai syarat administratif partai politik yang masih memiliki dualisme kepemimpinan, Ferry mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM menentukan kepengurusan yang sah.
Politik Belah Bambu
Konflik internal parpol pada Golkar dan PPP di era Jokowi-JK terutama tahun 2014-2015 ini tak terlepas dari campur tangan penguasa. Konflik internal ini ditandai dengan campur tangan Menkum ham Yasonna Laoly dalam konflik dua kubu kepengurusan DPP Golkar dan PPP. Untuk Golkar, terdapat kepengurusan Ical (ARB) hasil munas di Nusa Dua, Bali dan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono hasil munas di Ancol, Jakarta. Sementara itu, di PPP, terdapat juga dua kubu kepengurusan, yakni PPP pimpinan Djan Faridz hasil Muktamar di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, dan pimpinan Romahurmuziy (Romi) hasil Muktamar di Surabaya pada 15 Oktober 2014.
Menkum ham mengeluarkan surat keputusan memihak terhadap Golkar pimpinan Agung Laksono. Keduanya sama-sama mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkum ham. Menkum ham Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah tidak mengakui dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar. Untuk itu, susunan kepengurusan Partai Golkar dikembalikan pada hasil munas Riau 2009. Pemerintah menyerahkan kepada internal Partai Golkar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Yasonna menerima kepengurusan hasil munas Ancol sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang sah. Keputusan Yasonna itu dituding DPP Golkar Ical bersifat politis dan memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Sebab MPG dalam putusannya tidak mencapai kata sepakat. Hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta memenangkan kubu Agung. Sementara dua hakim lainnya, Muladi dan Has Natabaya, tak menyebut kubu mana yang menurut mereka sah sebagai pengurus Golkar, namun mengatakan tidak menerima permohonan kubu Agung.
DPP Golkar kubu Ical mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Kubu Ical memasukkan tergugat tambahan, yakni Menkum ham, Yassona Laoly. Menkum ham dinilai, terbukti telah menampakkan keberpihakan terkait kisruh internal partai, dan perbuatan melawan hukum dengan kekuasaannya. Semula, Golkar Ical mencabut upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan PN Jakarta Barat yang menolak menyidangkan perkara dualisme internal di partai Golkar. Golkar Ical memilih untuk mencabut gugatan tersebut, lalu mendaftarkan ulang perkara dengan mengikutsertakan Menkum ham Yassona sebagai tergugat. Di lain pihak Menkum ham menyatakan, Jokowi akan segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Peraturan Presiden itu akan segera dikeluarkan presiden dalam waktu dekat.
Berbeda dengan Golkar, dalam kasus PPP Menkumham, Yasonna Laoly menyatakan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang sah. Kelompok Djan Faridz mengajukan gugatan ke Pengadilan Hukum Tata Negara (PTUN) atas SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 terkait pengesahan pengurus PPP versi Muktamar Surabaya. PTUN kemudian mengabulkan gugatan kelompok Djan Fariz ini. Mereka mendatangi Kemenkum ham, menindaklanjuti putusan majelis hakim PTUN, memenangkan DPP PPP versi Muktamar Jakarta. Namun, Kemenkum ham masih saja tidak mengeluarkan SK pengesahan pengurus PPP versi Muktamar Jakarta (Djan Faridz). Baik Agung maupun Romi, keduanya menyatakan, mendukung dan bersedia kerja sama dengan Kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung Rezim Jokowi-JK. Sedangkan pimpinan Ical (Golkar) dan Djan Faridz (PPP) sebelumnya bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi atau penyeimbang terhadap kekuatan KIH.
Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam sebuah seminar di Institute Ekonomi Soekarno-Hatta (IEPSH) 18 Maret 2015 di Jakarta, menilai Menkum ham ceroboh dan telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Menkum ham melakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu yang sedang bertikai. Perbuatannya melanggar UU Partai Politik pasal 32 dan 33. Pasal 32 dan 33 UU ini menetapkan, perselisihan internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya. Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA. Intinya, bukan kewenangan Menkum ham untuk tentukan kepengurusan yang sah dalam konflik internal parpol.
Konflik dualisme kepengurusan ini berpotensi membuat adanya pasangan calon berbeda yang diusung Golkar ataupun PPP. Padahal, KPU hanya akan meloloskan pasangan calon yang diusung kepengurusan partai yang disahkan oleh Kemenhum HAM. Artinya kepengurusan partai lainnya, yang mengusung pasangan calon berbeda, berpotensi menggugat keputusan penetapan pasangan calon oleh KPU. Tentu hal ini dapat menyebabkan kegaduhan politik di daerah, mengingat sebagian besar pasangan calon yang diusung Golkar adalah calon kepala daerah incumbent.
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, mengatakan, tahapan pendaftaran hingga penetapan calon merupakan salah satu titik rawan pelanggaran pemilu. Terlebih masih ada konflik dualisme kepengurusan partai. Oleh karena itu, pihaknya akan mengawasi tahapan itu karena berpotensi memunculkan banyak gugatan. Jika muncul gugatan, terutama terkait konflik dualisme kepengurusan partai, kami akan tetap mengacu pada peraturan KPU sebagai patokan. Salah satunya, calon harus diusung partai politik yang disahkan oleh Kemenkumham.
Untuk mencegah gugatan banyak muncul terhadap penetapan calon oleh KPU di daerah, seyogyanya pengadilan segera menyelesaikan gugatan yang diajukan Golkar dan PPP. jika kisruh di Golkar dan PPP belum juga usai saat masa pendaftaran calon, masyarakat berpotensi diseret ikut dalam konflik itu. Ada kemungkinan, pasangan calon atau parpol dari dua kubu yang berbeda mengerahkan massa untuk menekan penyelenggara pemilu. Sulit dibayangkan jika konflik ini terjadi di 269 daerah yang menggelar pilkada tahun ini. Karena itu, seharusnya pengadilan segera memutus kasus Golkar dan PPP sebelum masa pendaftaran calon. Langkah lain, kedua partai politik seharusnya lebih bersikap lebih dewasa dalam menyelesaikan permasalahannya. Sudah saatnya kegaduhan politik ini diakhiri. Karena pembelahan dua kubu partai ini justeru akan merugikan partai, serta melemahkan kekuatan politik terutama dalam meraih dukungan rakyat pada pilkada serentak tahun ini.***
Juprizal
Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Tata Negara UIR
Politik Belah Bambu
Konflik internal parpol pada Golkar dan PPP di era Jokowi-JK terutama tahun 2014-2015 ini tak terlepas dari campur tangan penguasa. Konflik internal ini ditandai dengan campur tangan Menkum ham Yasonna Laoly dalam konflik dua kubu kepengurusan DPP Golkar dan PPP. Untuk Golkar, terdapat kepengurusan Ical (ARB) hasil munas di Nusa Dua, Bali dan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono hasil munas di Ancol, Jakarta. Sementara itu, di PPP, terdapat juga dua kubu kepengurusan, yakni PPP pimpinan Djan Faridz hasil Muktamar di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, dan pimpinan Romahurmuziy (Romi) hasil Muktamar di Surabaya pada 15 Oktober 2014.
Menkum ham mengeluarkan surat keputusan memihak terhadap Golkar pimpinan Agung Laksono. Keduanya sama-sama mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkum ham. Menkum ham Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah tidak mengakui dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar. Untuk itu, susunan kepengurusan Partai Golkar dikembalikan pada hasil munas Riau 2009. Pemerintah menyerahkan kepada internal Partai Golkar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Yasonna menerima kepengurusan hasil munas Ancol sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang sah. Keputusan Yasonna itu dituding DPP Golkar Ical bersifat politis dan memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Sebab MPG dalam putusannya tidak mencapai kata sepakat. Hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta memenangkan kubu Agung. Sementara dua hakim lainnya, Muladi dan Has Natabaya, tak menyebut kubu mana yang menurut mereka sah sebagai pengurus Golkar, namun mengatakan tidak menerima permohonan kubu Agung.
DPP Golkar kubu Ical mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Kubu Ical memasukkan tergugat tambahan, yakni Menkum ham, Yassona Laoly. Menkum ham dinilai, terbukti telah menampakkan keberpihakan terkait kisruh internal partai, dan perbuatan melawan hukum dengan kekuasaannya. Semula, Golkar Ical mencabut upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan PN Jakarta Barat yang menolak menyidangkan perkara dualisme internal di partai Golkar. Golkar Ical memilih untuk mencabut gugatan tersebut, lalu mendaftarkan ulang perkara dengan mengikutsertakan Menkum ham Yassona sebagai tergugat. Di lain pihak Menkum ham menyatakan, Jokowi akan segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Peraturan Presiden itu akan segera dikeluarkan presiden dalam waktu dekat.
Berbeda dengan Golkar, dalam kasus PPP Menkumham, Yasonna Laoly menyatakan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang sah. Kelompok Djan Faridz mengajukan gugatan ke Pengadilan Hukum Tata Negara (PTUN) atas SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 terkait pengesahan pengurus PPP versi Muktamar Surabaya. PTUN kemudian mengabulkan gugatan kelompok Djan Fariz ini. Mereka mendatangi Kemenkum ham, menindaklanjuti putusan majelis hakim PTUN, memenangkan DPP PPP versi Muktamar Jakarta. Namun, Kemenkum ham masih saja tidak mengeluarkan SK pengesahan pengurus PPP versi Muktamar Jakarta (Djan Faridz). Baik Agung maupun Romi, keduanya menyatakan, mendukung dan bersedia kerja sama dengan Kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung Rezim Jokowi-JK. Sedangkan pimpinan Ical (Golkar) dan Djan Faridz (PPP) sebelumnya bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi atau penyeimbang terhadap kekuatan KIH.
Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam sebuah seminar di Institute Ekonomi Soekarno-Hatta (IEPSH) 18 Maret 2015 di Jakarta, menilai Menkum ham ceroboh dan telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Menkum ham melakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu yang sedang bertikai. Perbuatannya melanggar UU Partai Politik pasal 32 dan 33. Pasal 32 dan 33 UU ini menetapkan, perselisihan internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya. Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA. Intinya, bukan kewenangan Menkum ham untuk tentukan kepengurusan yang sah dalam konflik internal parpol.
Konflik dualisme kepengurusan ini berpotensi membuat adanya pasangan calon berbeda yang diusung Golkar ataupun PPP. Padahal, KPU hanya akan meloloskan pasangan calon yang diusung kepengurusan partai yang disahkan oleh Kemenhum HAM. Artinya kepengurusan partai lainnya, yang mengusung pasangan calon berbeda, berpotensi menggugat keputusan penetapan pasangan calon oleh KPU. Tentu hal ini dapat menyebabkan kegaduhan politik di daerah, mengingat sebagian besar pasangan calon yang diusung Golkar adalah calon kepala daerah incumbent.
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, mengatakan, tahapan pendaftaran hingga penetapan calon merupakan salah satu titik rawan pelanggaran pemilu. Terlebih masih ada konflik dualisme kepengurusan partai. Oleh karena itu, pihaknya akan mengawasi tahapan itu karena berpotensi memunculkan banyak gugatan. Jika muncul gugatan, terutama terkait konflik dualisme kepengurusan partai, kami akan tetap mengacu pada peraturan KPU sebagai patokan. Salah satunya, calon harus diusung partai politik yang disahkan oleh Kemenkumham.
Untuk mencegah gugatan banyak muncul terhadap penetapan calon oleh KPU di daerah, seyogyanya pengadilan segera menyelesaikan gugatan yang diajukan Golkar dan PPP. jika kisruh di Golkar dan PPP belum juga usai saat masa pendaftaran calon, masyarakat berpotensi diseret ikut dalam konflik itu. Ada kemungkinan, pasangan calon atau parpol dari dua kubu yang berbeda mengerahkan massa untuk menekan penyelenggara pemilu. Sulit dibayangkan jika konflik ini terjadi di 269 daerah yang menggelar pilkada tahun ini. Karena itu, seharusnya pengadilan segera memutus kasus Golkar dan PPP sebelum masa pendaftaran calon. Langkah lain, kedua partai politik seharusnya lebih bersikap lebih dewasa dalam menyelesaikan permasalahannya. Sudah saatnya kegaduhan politik ini diakhiri. Karena pembelahan dua kubu partai ini justeru akan merugikan partai, serta melemahkan kekuatan politik terutama dalam meraih dukungan rakyat pada pilkada serentak tahun ini.***
Juprizal
Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Tata Negara UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

