Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
KITA adalah bangsa besar yang sepatutnya menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, seperti yang selama ini sudah coba dijalankan dengan baik dan untuk hal tertentu di antaranya mendapat pujian internasional, seperti beberapa kali pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden. Namun masih ada bagian yang kini justru memantik kerisauan kita.
Bagian yang dimaksud adalah kegagalan sejumlah parpol menunjukkan ke publik bagaimana secara baik menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Justru yang mengemuka adalah kegaduhan antar-elitenya, sehingga parpol menjauh dari fungsinya itu.
Kendati selalu dibungkus dengan kalimat bahwa yang terjadi itu adalah dinamika politik biasa, namun apa yang kita catat dari fenomena yang melanda sejumlah partai berpengalaman, malah sebaliknya. Bagaimana emosi yang meluap menyebabkan kursi berserakan pada kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali. Sebelumnya, kekisruhan juga melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memunculkan dualisme kepemimpinan. Hal yang terakhir ini, juga kini melanda Partai Golkar. Padahal kita sudah memosisikan mereka, dan juga parpol lainnya, sebagai partai-partai politik yang seharusnya memberi contoh bagaimana mempraktikkan kedewasaan berpolitik.
Itulah kondisi partai politik kita secara umum. Apa yang dipertontonkan para politikus kita menunjukkan bahwa partai politik sudah gagal menjalankan fungsinya, yakni (1) agregasi dan artikulasi kepentingan, (2) pendidikan politik, (3) sosialisasi politik, (4) kaderisasi, dan (5) rekrutmen politik.
Sebagian besar fungsi itu tidak berjalan baik di hampir semua partai politik. Tapi, kalau kita ingin berdemokrasi, ya harus menerima partai politik sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai negara demokratis, kita perlu partai politik yang menjalankan fungsinya secara baik, dengan dukungan para fungsionaris yang berkompeten dan diterima secara luas. Mampu bersama-sama memperbaiki partai politik demi terwujudnya tatanan yang demokratis.***
Bagian yang dimaksud adalah kegagalan sejumlah parpol menunjukkan ke publik bagaimana secara baik menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Justru yang mengemuka adalah kegaduhan antar-elitenya, sehingga parpol menjauh dari fungsinya itu.
Kendati selalu dibungkus dengan kalimat bahwa yang terjadi itu adalah dinamika politik biasa, namun apa yang kita catat dari fenomena yang melanda sejumlah partai berpengalaman, malah sebaliknya. Bagaimana emosi yang meluap menyebabkan kursi berserakan pada kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali. Sebelumnya, kekisruhan juga melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memunculkan dualisme kepemimpinan. Hal yang terakhir ini, juga kini melanda Partai Golkar. Padahal kita sudah memosisikan mereka, dan juga parpol lainnya, sebagai partai-partai politik yang seharusnya memberi contoh bagaimana mempraktikkan kedewasaan berpolitik.
Itulah kondisi partai politik kita secara umum. Apa yang dipertontonkan para politikus kita menunjukkan bahwa partai politik sudah gagal menjalankan fungsinya, yakni (1) agregasi dan artikulasi kepentingan, (2) pendidikan politik, (3) sosialisasi politik, (4) kaderisasi, dan (5) rekrutmen politik.
Sebagian besar fungsi itu tidak berjalan baik di hampir semua partai politik. Tapi, kalau kita ingin berdemokrasi, ya harus menerima partai politik sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai negara demokratis, kita perlu partai politik yang menjalankan fungsinya secara baik, dengan dukungan para fungsionaris yang berkompeten dan diterima secara luas. Mampu bersama-sama memperbaiki partai politik demi terwujudnya tatanan yang demokratis.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

