Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
MenkumHAM Yasonna Laoly benar-benar menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Partai Golkar kubu Agung Laksono pun langsung tancap gas. Sidang Paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2014-2015 langsung dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Selain mengklaim sebagai kepengurusan yang sah, kubu Agung juga mulai mengambil alih kendali di Fraksi Golkar di DPR. Mereka sudah menyiapkan personel dan akan segera mengganti para pimpinan alat kelengkapan dewan yang merupakan loyalis Ical. Pergantian besar-besaran pun bakal dilakukan kubu Agung di parlemen, mulai dari Ketua Fraksi Partai Golkar, pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Salah satu gebrakan Agung yang diperkirakan berdampak luas terhadap Golkar hingga menjalar ke daerah adalah, merasa kubunya yang paling berhak memilih calon kepala daerah di pilkada serentak tahun ini. Menurut dia, Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM menjadi pijakannya untuk memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung.
Meskipun di balik itu Agung menitipkan pesan persatuan, bahwa tidak perlu lagi mempersoalkan perseteruan dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan mengajak seluruh kader untuk bersatu. Lalu bagaimana dampak kondisi Golkar ini terhadap Bumi Lancang Kuning? Tentu saja memiliki dampak signifikan.
Paling tidak ada beberapa harapa yang kita sematkan kepada Partai Golkar yang sudah berpengalaman dan besar di daerah ini, serta mendapat dukungan besar pula dari masyarakat. Pertama, tentu kita berharap, konflik Golkar di Riau akan cepat selesai dengan cara damai dan santun, sesuai dengan budaya Melayu yang melekat pada daerah ini.
Kedua, kepada masyarakat, bahwa konflik partai politik adalah lumrah terjadi, namun masyarakat diimbau untuk bijak menyikapi, yaitu tidak terlibat politik pratis dan mendapat pembelajaran politik yang baik dari elite Partai Golkar di Riau bagaimana menjadi politikus yang santun, professional dan bertanggung jawab.
Ketiga, harapan yang patut kita wanti-wanti bersama, bahwa jangan sampai konflik Golkar ini menjadi pemasung lahirnya calon pemimpn berkualitas di daerah ini. Ingat, pemimpin yang kuat dengan sendirinya akan membawa kemajuan daerah ini, seperti yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat, sejak dulu, kini hingga yang akan datang. Semoga.***
Partai Golkar kubu Agung Laksono pun langsung tancap gas. Sidang Paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2014-2015 langsung dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Selain mengklaim sebagai kepengurusan yang sah, kubu Agung juga mulai mengambil alih kendali di Fraksi Golkar di DPR. Mereka sudah menyiapkan personel dan akan segera mengganti para pimpinan alat kelengkapan dewan yang merupakan loyalis Ical. Pergantian besar-besaran pun bakal dilakukan kubu Agung di parlemen, mulai dari Ketua Fraksi Partai Golkar, pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Salah satu gebrakan Agung yang diperkirakan berdampak luas terhadap Golkar hingga menjalar ke daerah adalah, merasa kubunya yang paling berhak memilih calon kepala daerah di pilkada serentak tahun ini. Menurut dia, Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM menjadi pijakannya untuk memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung.
Meskipun di balik itu Agung menitipkan pesan persatuan, bahwa tidak perlu lagi mempersoalkan perseteruan dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan mengajak seluruh kader untuk bersatu. Lalu bagaimana dampak kondisi Golkar ini terhadap Bumi Lancang Kuning? Tentu saja memiliki dampak signifikan.
Paling tidak ada beberapa harapa yang kita sematkan kepada Partai Golkar yang sudah berpengalaman dan besar di daerah ini, serta mendapat dukungan besar pula dari masyarakat. Pertama, tentu kita berharap, konflik Golkar di Riau akan cepat selesai dengan cara damai dan santun, sesuai dengan budaya Melayu yang melekat pada daerah ini.
Kedua, kepada masyarakat, bahwa konflik partai politik adalah lumrah terjadi, namun masyarakat diimbau untuk bijak menyikapi, yaitu tidak terlibat politik pratis dan mendapat pembelajaran politik yang baik dari elite Partai Golkar di Riau bagaimana menjadi politikus yang santun, professional dan bertanggung jawab.
Ketiga, harapan yang patut kita wanti-wanti bersama, bahwa jangan sampai konflik Golkar ini menjadi pemasung lahirnya calon pemimpn berkualitas di daerah ini. Ingat, pemimpin yang kuat dengan sendirinya akan membawa kemajuan daerah ini, seperti yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat, sejak dulu, kini hingga yang akan datang. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

